[Review] Persaingan Bantuan Militer AS dan Uni Soviet : Indonesia (1958-1959)

Kemungkinan untuk menjembatani perbedaan pendapat yang terus berlanjut dalam pemerintahan Amerika Serikat selama akhir 1958 dan memperkuat kedudukan mereka dalam mendukung pemberian dukungan yang lebih besar kepada Indonesia merupakan satu faktor eksternal baru yang meningkatkan kekhawatiran pemerintah Amerika Serikat atas semakin besarnya jumlah dan makin cepatnya pengiriman persenjataan oleh blok Soviet ke Jakarta. Jumlah pengiriman persenjataan Soviet melebihi jumlah yang dikirim oleh Amerika Serikat pada bulan Agustus dan perbedaan terus berkembang. Faktor yang memperburuk masalah itu adalah tertundanya perjanjian yang baru disetujui oleh pemerintah Indonesia mengenai bantuan ekonomi sebesar 100 juta dolar yang ditawarkan Uni Soviet tiga tahun sebelumnya.[1]

Patut diingat bahwa pada akhir Desember 1957 Washington menolak permintaan terakhir kali yang diajukan oleh Nasution untuk membeli sekurangnya pengganti dan suku cadang persenjataan infanteri dan pesawat terbang buatan Amerika Serikat yang sudah mulai rusak, sehingga pada Januari 1958 Nasution mulai beralih pada sumber lain untuk mendapatkan bantuan persenjataan. Para sekutu Amerika Serikat di Eropa dan Asia hampir tanpa terkecuali menolak menjual peralatan militer dan suku cadang kepada pemerintah pusat.[2] (Baru setelah Amerika Serikat mengubah kebijakan mengenai persenjataan dengan memberi bantuan militer sekedarnya seharga 7 juta dolar pada pertengahan Agustus 1958, Inggris, Jerman Barat dan Italia juga mulai menjual persenjataannya kepada Indonesia) Maka, utusan yang dipimpin Kolonel Yani untuk membeli persenjataan pada bulan-bulan pertama 1958 lebih dulu berpaling pada blok Soviet, terutama Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia. Pesanan mereka seketika itu juga diterima dengan pemberian kredit ringan. Jumlah pembelian senjata yang dilakukan oleh pemerintah pusat dari seluruh sumber non-Amerika Serikat, terutama blok Soviet, sangat besar. Pada tahun 1958 saja pihak intelijen Amerika Serikat memperkirakan jumahnya sebesar 229.395.600 dolar, ditambah dengan 100.456.500 dolar dari Januari hingga Agustus 1959. Persenjataan yang dibeli selama dua periode itu dibagi sebagai berikut: untuk ADRI sebesar 132.412.500 dolar berupa senjata genggam, mortir, artileri, amunisi, 275 buah tank dan kendaraan berlapis baja, dan 560 buah kendaraan lainnya. Untuk ALRI sebesar 126.201.700 dolar terdiri atas empat buah kapal perusak; 24 buah kapal torpedo, pemburu kapal selam dan kapal-kapal patroli; dua buah kapal selam; 18 pesawat terbang; senjata dan mesiu serta suku cadang. Untuk AURI 69.916.200 dolar yang mencakup 50 buah pesawat jet pencegah, 40 buah pesawat jet dan pesawar piston latih, 20 pesawat pengebom, 20 pesawat pengangkut, 8 helikopter serta meriam-meriam anti serangan udara, peralatan elektronik dan amunisi.[3]

Kekhawatiran yang makin meningkat akibat demikian banyaknya bantuan persenjataan yang diterima Indonesia dari blok Soviet menyebabkan Amerika Serikat pada November 1958 dan terutama pada  Januari 1959 mulai menyalurkan bantuan persenjataan dalam jumlah besar ke Indonesia sebagai upaya mengimbangi dan menandingi pemberian pemberian bantuan peralatan perang dari blok Soviet yang telah ditandatangani Yani pada musim semi 1958.[4] Selama masa itu, sekutu Amerika Serikat di Eropa mulai melakukan hal yang sama sekalipun dalam jumlah yang lebih kecil.[5] Seperti yang diharapkan pemerintah Eisenhower, membanjirnya persenjataan dari Barat menyebabkan pemerintah pusat di Jakarta tidak lagi memesan persenjataan dari blok Soviet. Tetapi, dengan sendirinya berarti pula komitmen Amerika Serikat dengan pemerintah pusat Indonesia menjadi semakin kuat. Hal mana merugikan pemberontak di Sumatra dan Sulawesi dengan dampak yang paling merugikan atas harapan terus berlangsungnya dukungan politik Amerika Serikat. Namun, pengiriman bantuan persenjataan yang sedemikian besar oleh Amerika Serikat kepada Indonesia dilakukan dengan sangat rahasia, sehingga pada pemberontak – dan juga kebanyakan anggota Kongres Amerika Serikat – baru mengetahuinya lama setelah pengiriman itu dilakukan dan tahap kedua pengiriman baru saja dimulai.

“Bantuan militer tahap kedua” kepada pemerintah pusat yang diketahui umum sebesar 14.900.000 dolar dan disetujui oleh Presiden Eisenhower pada 3 Desember 1958 merupakan pembelian dalam arti sesungguhnya – sesuai persetujuan konsesi – dengan menggunakan uang Indonesia, bukan dolar.[6] Pembelian dalam jumlah yang tidak besar itu mencakup peralatan material untuk melengkapi 20 batalion infanteri, termasuk truk serta peralatan radio, kapal-kapal kecil untuk ALRI, peralatan untuk satu kompi Marinir, termasik sebuah mortir 60mm dan pelatihan pilot untuk AURI.[7]

Untuk masa setelah tahun fiskal 1959-1960 (yaitu pertengahan 1959 hingga pertengahan 1960) pemerintah pusat tidak benar-benar diharapkan melakukan pembayaran kembali – bahkan dalam mata uang Indonesia. Seperti yang dilaporkan Dewan Keamanan Nasional, bantuan militer tahap berikutnya (diperkirakan berjumlah 27.900.000 dolar) malah lebih murah lagi karena secara nominal dianggap sebagai pembayaran kembali. Tetapi, dalam kenyataannya bisa diperlakukan sebagai bantuan uang dalam rangka Program Bantuan Militer. Bila dilakukan pembayaran kembali kepada Program Bantuan Militer pun diharapkan dalam bentuk rupiah dan dalam jumlah yang lebih sedikit dari jumlah sebenarnya.[8]

Namun, jumlah tersebut di atas bukan terbesar karena tidak termasuk kelebihan persediaan. Kategori ‘kelebihan’ merupakan sejumlah besar bantuan rahasia yang tampaknya berkali-kali lebih besar dan tidak dicantumkan dalam buku kas induk dan dapat dibaca oleh sebagian besar anggota Kongres karena bantuan tersebut disamarkan dengan baik oleh Pentagon sebagai ‘surplus’ pada bagian peralatan militer. Menyatakan peralatan perang sebagai ‘surplus’ berarti menjadikannya pemberian cuma-cuma. Termasuk di dalamnya ‘surplus 20 buah pesawat F-51 dan suku cadang seberat 50.000 pon’ yang hanya harus dibayar pemerintah Indonesia sebesar 22.055 dolar untuk pesawat-pesawat bekas, mungkin tidak lebih besar dari 2 persen dari harga pasaran dunia. ‘Surplus’ 15 buah pesawat B-25 ditawarkan tidak lama sesudah itu berdasarkan ketentuan ‘antar pemerintah’.[9]

Jumlah persediaan peralatan militer Amerika Serikat yang sebenarnya diberikan kepada pemerintah pusat tanpa bayar selama setahun setelah bantuan sekedarnya pada pertengahan Agustus 1958, ditambah dengan persenjataan yang dibeli dari negara-negara Barat sekutu Amerika Serikat sampai pertengahan 1959, sudah jauh melampaui apa yang dibeli dari blok Soviet. Tentu saja sebagai konsekuensi dari desakan Amerika Serikat dan para sekutunya, selama bagian kedua 1958 dan 1959 ‘Indonesia hanya membeli persenjataan dari negara-negara Dunia Bebas’.[10]

Keadaan itu secara meyakinkan menyebabkan peranan blok Soviet di Indonesia sepanjang yang menyangkut Angkatan Darat jauh berkurang, tetapi tidak demikian halnya dengan AURI dan terutama ALRI. Ingatan tentang korban-korban yang mati dan terluka akibat pengeboman pesawat-pesawat CIA yang dikendalikan pilot Amerika Serikat dan Taiwan masih sangat segar, sehingga sulit bagi mereka mengubah kebijakan untuk berpihak kepada Amerika Serikat. Hal ini terutama terjadi di kalangan ALRI yang kehilangan sebagian besar pasukan elitnya ketika kapal komandonya dan beberapa kapal lainnya ditenggelamkan oleh apa yang secara jelas diketahui sebagai kekuatan udara Amerika Serikat. Seperti dikemukakan sebelumnya, AURI dan ALRI selama beberapa tahun tidak mau terlalu tergantung pada peralatan dari Amerika Serikat. Tambahan pula, AURI telah membeli banyak pesawat buatan Soviet selama bagian pertama 1958 ditambah dengan pelatihan pilot dan awak darat, dan sebenarnya hanya pemberian pesawat secara gratis oleh Amerika Serikat yang menyebabkan AURI kemudian menambah jumlah pembelian pesawat dan pelatihan dari Amerika Serikat. Dan sekalipun membeli sejumlah kapal dari Eropa Barat, ALRI menolak keras mengadakan hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Maka, dalam sebuah memorandum internal Amerika Serikat tertanggal 8 September 1959 dikatakan. “Kebanyakan peralatan modern milik ALRI dan AURI berasal dari Blok dan keduanya angkatan itu harus bergantung pada Blok untuk mempertahankan mutu kerja.”[11]

Bila para pemberontak mengetahui betapa besarnya jumlah peralatan militer yang diberikan setelah ‘bantuan sekedarnya’ pada bulan Agustus 1958 oleh Amerika Serikat dan para sekutunya di Eropa kepada pemerintah pusat, barangkali para pemimpin militer senior mereka akan lebih cepat menyerah – sekalipun masih tetap menerima sedikit bantuan persenjataan dari Amerika Serikat melalui Taiwan dan Filipina yang dilaporkan masih disalurkan ke Sulawesi, yaitu kepada Darul Islam yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar dan Permesta, sedikitnya hingga awal 1961. Tambahan pula, seperti telah dikemukakan di atas, pengiriman persenjataan dari blok Soviet yang terus dilakukan selama musim gugur 1958 dan awal 1959 memberi dampak pada kebijakan Amerika Serikat yang berbeda dari yang diharapkan para pemberontak. Amerika Serikat ternyata bukan semakin menekan pemerintah pusat di Jakarta, tetapi justru semakin mengurangi tekanan dan bersedia menerima penundaan pemilu, undang-undang investasi luar negeri yang lebih terbuka, pembatasan rapat-rapat umum yang diadakan oleh PKI dan konstitusi yang memberi kekuasaan lebih besar kepada Soekarno dan Nasution – dua orang yang oleh para pemberontak dianggap sebagai musuh utama – walalupun mengurangi kekuasaan partai-partai politik termasuk PKI.

Para pemberontak juga tidak mungkin mengetahui telah terjadi perubahan keseimbangan kekuatan di antara pejabat Amerika Serikat yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengenai Indonesia yang terjadi pada akhir 1958 dan awal 1959. Karena, seperti dikatakan di atas, keseimbangan itu disebabkan oleh pengunduran diri pendukung para pemberontak yang paling kuat dan gigih, yaitu Menteri Luar Negeri John Foster Dulles, dari perannya sebagai pembuat kebijakan tersebut. Sekalipun menjadi pendukung kuat kebijakan Dulles mengenai Indonesia, Eisenhower semakin terlibat dengan Kruschev dalam menghadapi krisis di Jerman dan sikap RRC yang tetap membahayakan Taiwan. Wakil Menteri Luar Negeri Christian Herter yang sejak itu semakin sering menandatangani telegram sebagai ‘pejabat menteri luar negeri’ hingga April 1959, secara resmi menggantikan kedudukan Dulles sebagai menteri luar negeri hanya lima minggu sebelum Dulles meninggal. Karena sebelumnya tidak terlalu terlibat dalam kebijakan mengenai Indonesia dan tampaknya tidak banyak mengetahui mengenai hal itu,[12] Herter lebih banyak terlibat dengan masalah-masalah yang terjadi di Eropa dan jelas tidak mempunyai hubungan yang mendalam dengan para pemberontak yang dapat membuatnya terus mendukung mereka. Allen Dulles, direktur CIA, tentu saja sangat banyak mendukung para pemberontak dan hanya CIA-lah yang tampaknya masih tetap memelihara hubungan yang sangat lemah dengan para pemberontak dan mempertahankannya, sekurangnya dengan terus mengirimkan persenjataan dan amunisi dalam jumlah sangat kecil. Tetapi, betapapun besarnya loyalitas dan tanggung jawab atas ‘aset’ Amerika Serikat di Sumatra dan Sulawesi, tanpa saudaranya Allen Dulles nampak banyak kehilangan pengaruh berkenaan dengan kebijakan pemerintah mengenai Indonesia. Dan, setelah John Foster Dulles mengundurkan diri dari jabatan pembuat kebijakan mengenai Indonesia, pengaruh Duta Besar Jones dan para sekutunya di Pentagon semakin meningkat dan pada akhir 1958 pengaruhnya menjadi kuat.

*******


[1] Mengenai desakan Soviet yang sebelumnya ditolak oleh Jakarta karena khawatir bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat akan dikurangi, Duta Besar Jones mengatakan. “Karena yakin kami menolak permintaan mereka, akhirnya pemerintah Indonesia mengambil kesempatan itu dan menerima bantuan dari pemerintah Soviet.” Jones, The Possible Dream, hlm 122. Dewan Keamanan Nasional memperkirakan selama 1957-1958 perjanjian bantuan non militer dari blok Soviet (kredit modal untuk membayar peralatan, makanan, dan teknisi) ‘sebagian besar merupakan kredit lunak’, berjumlah 194 juta dolar ‘dengan penawaran jumlah tambahan yang masih dirundingkan’. Dewan memperkirakan jumlah bantuan Amerika Serikat (1950 hingga 30 Juni 1958) hampir seluruhnya disediakan untuk tahun fiskal 1957-1958 sebesar 276,9 juta dolar, terdiri atas 61,4 juta dolar dalam bentuk hibah, 118,8 juta dolar dalam bentuk kredit, dan 96,7 juta dolar dalam bentuk penjualan PL-480 (produk-produk pertanian Amerika Serikat) (dibayar dengan rupiah, 80 persen diantaranya berupa pinjaman untuk pembangunan ekonomi Indonesia). “Financial Appendix” dalam “US Policy Towards Indonesia,” Dewan Keamanan Nasional 5901, 16 Januari 1959, hlm 30, 32 (Perpustakaan Dwight D. Eisenhower).

[2] Satu-satunya perkecualian diantara sekutu Amerika Serikat hanya Belgia dan jumlahnya tidak banyak.

[3] Memorandum: Usaha Indonesia memperoleh persenjataan, Dr. Richard K. Stuart kepada J. Gordon Mein, 8 September 1959, hlm 3-4 (756D.561/9-859). Dari antara transaksi yang dibuat pada 1958, 120.203.400 dolar dilakukan dengan Polandia, 45.179.600 dolar dengan Cekoslowakia, dan 20.925.900 dolar dengan Yugoslavia. Transaksi dengan Swiss seluruhnya berjumlah 4.090.900 dolar dan dengan Belgia 1.321.700 dolar; ibid, hlm.2. Pada bagian pertama 199, transaksi dengan Polandia dihentikan, tetapi dengan Cekoslowakia berjumlah 5.687.408 dolar dan dengan Yugoslavia berjumlah 23.375.800 dolar. Perhitungan dari Departemen Luar Negeri menunjukkan adanya transaksi langsung dengan USSR sendiri sampai Juli-Agustus 1959 yang seluruhnya berjumlah 5.000.000 dolar; ibid, hlm.2

[4] Lihat di bawah ini

[5] Walau Departemen Luar Negeri AS tidak mencatat adanya transaksi dengan Inggris dan Jerman Barat selama bagian pertama 1958, tetapi selama paruh kedua 1958 dan paruh pertama 1959 jumlahnya masing-masing adalah 28.961.200 dolar dan 35.747.800 dolar.

[6] Dewan Keamanan Nasional, Lampiran Keuangan kepada NSC 5901, “US Policy Towards Indonesia”, 16 Januari 1959, hlm.24. Para perunding Amerika Serikat diberi hak untuk menerima persyaratan pembayaran kembali dalam rupiah, tetapi hanya 15 persen dari jumlah dalam dolar.

[7] Departemen Luar Negeri kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta (No. 1401), 4 Februari 1959, dan Jakarta kepada Menteri Luar Negeri 2515, 13 Februari 1959 (756D.56/2-459, 756D.00 (W)-2-1259). Lihat juga Robertson kepada Menteri Luar Negeri (Herter) melalui Dillon: “Additional Military Assistance to the Indonesian Army”, 9 Januari 1959; dan Memorandum Pembicaraan “Military Assistance to Indonesia”, Malcolm Booker, Kedutaan Besar Australia, dan John Gordon Mein, direktur urusan Pasifik Barat Daya, 4 Februari 1959 (756D.5-MSP1-959, 2-459)> Pada 8 November 1958, Duta Besar Indonesia untuk AS di Washington mendapat jaminan bahwa pesawat terbang militer yang dipesan pemerintah Indonesia seluruhnya atau sebagian akan didasarkan atas kesepakatan ‘pemerintah dengan pemerintah’ dan oleh karenanya tidak melalui cara pembelian biasa. Memorandum: “Possible Sale of US Government Surplus F-51 and B-25 Aircraft”, dari John Gordon Mein kepada Asisten Menteri Luar Negeri Robertson, 8 Januari 1959).

[8] Dewan Keamanan Nasional, Lampiran Keuangan kepada NSC 5901, “US Policy Towards Indonesia”, 16 Januari 1959, hlm. 22. Tambahan lagi, sekalipun kenyataannya biaya peralatan tersebut tampak tidak seberapa menurut dalam pandangan pemerintah pusat di Jakarta, tetapi biaya itu juga mencakup “perbaikan dan rehabilitasi” peralatan tersebut dan juga “pengemasan, pengepakan, pengiriman dan biaya pelatihan.”

[9] Ibid., dan Memorandum: “Possible Sale of U.S. Government Surplus F-51 and B-25 Aircraft”, dari John Gordon Mein kepada Asisten Menteri Luar Negeri Robertson, 8 Januari 1959, dan catatan 8 April 1959, dari ‘Pejabat Menteri Luar Negeri kepada Duta Besar Republik Indonesia,” (756D.5622/2-959).

[10] Memorandum: “Indonesian Arms Procurement; Updating RAS Memorandum of the Same Title dated July 15, 1959”, dari Richard K. Stuart kepada J. Gordon Mein, 8 September 1959 (756D.561/9-859).

[11] Ibid., lihat juga Memorandum Departemen Luar Negeri “Indonesian Arms Procurement”, dari John Lacey kepada J. Gordon Mein, 15 Juli 1959, hlm 1 (756D.561/7-1559), dengan catatan bahwa AURI dan ALRI – berbeda dengan ADRI – berada pada posisi ‘sangat bergantung kepada bloc’

[12] Ini merupakan kesimpulan Duta Besar Jones dan sangat jelas dari sikap Herter dalam pertemuan tertutup dalam Dewan Hubungan Luar Negeri yang membahas masalah Indonesia

Letter: Treat Papuans like other Indonesians

The Jakarta Post | Wed, 11/02/2011 8:55 AM

I just got back from West Papua. During my one-week event at Raja Ampat and Sorong, I was totally amazed by its breathtaking scenery, my heart was touched by its people.

But as a non-Papuan I could easily feel what they felt. How the people of West Papua are given so many promises but in the end “abandoned” by their own leaders.

I’ve seen the infrastructure, accommodation and its development. Then I did several interviews with local people, asked their opinion about their government, what they really wanted for their future as Indonesians.

A 46-years-old wood carver answered my questions: “We’re Papuans and we’re Indonesian, we have those rights like you non-Papuans who live enjoyable lives in your modern cities.

I believe you have seen the differences between my city and your city. You can easily find the difference about how the people are treated by our central government.

If you asked us what we wanted, the answers are quite simple. We want our government to treat us like their own citizens, as Indonesian, their own brothers. We want these violations to end as soon as the government can allow it; no more deaths caused by violence.

We want infrastructure; show us your commitment and your will to end this situation.” Even though he’s just a wood carver, I do believe his answers represent the answers of all Papuans.

Almost all separatist conflicts were caused by political, economic and social injustice. The rights of the people of Papua are “relatively deprived” by their own brothers.

Peacekeeping and peacemaking processes are easy, but the real solution is how we “build the peace”. Both economic and political solutions are needed.

The term “war” seems too extreme to be used. They are our brothers, not our enemy. We should learn from our history with Timor Leste. Our founding fathers fought the Dutch for Papua, now it’s our turn to fight injustice for Papua.

Eduardus (Eduard)
Jakarta

Wednesday, November 2nd 2011

[Photo & Event] Papua : The Land Of Hopes, Promising Paradise

Beberapa hari yang lalu, saya bersama rekan-rekan media  baru kembali dari sebuah event selama seminggu di tanah Papua, tepatnya di provinsi Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat. Acara ini merupakan annual event yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Pemerintah Daerah Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, guna mempromosikan potensi-potensi wisata bahari serta keanekaragaman budaya masyarakat lokal.

Setibanya di tanah Papua, Kota Sorong, saya cukup tertegun melihat infratruktur di sana, terutama bandara, dimana tempat ini yang pada umumnya menjadi kunci ‘imaging’ sebuah kota kepada wisatawan. Terlepas dari impresi terhadap infrasturktur, saya sangat terhibur dengan keramahan warga lokal yang sangat menerima kedatangan wisatawan di tanah mereka. Secara fisik memang orang berpandangan bahwa masyarakat Papua terlihat ‘seram’, namun di balik itu banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka sangat ramah dan jauh dari kesan seram yang mungkin timbul dari fisiknya.

-Situasi di Bandara Sorong-

Dalam beberapa waktu belakangan ini, media-media menyajikan berbagai pemberitaan mengenai konflik Papua. Kembali memanasnya konflik di Papua membawa luka bagi rakyat Papua yang selama ini berjuang dalam meraih keadilan. Di sela-sela acara, saya sempat melakukan interview dan obrolan singkat namun mendalam dengan masyarakat lokal mengenai pandangan dan opini mereka mengenai situasi Papua. Tidak banyak yang tahu, apa yang sebenarnya terjadi di Papua dan mengapa mereka selalu dilanda konflik dan kekerasan. Pada dasarnya, apa yang mereka perjuangkan didasari pada konsep-konsep ‘human security’. Konsep yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1994 ini memang memiliki signifikansi yang sangat besar terhadap keamanan sebuah negara. Bagaimana paradigma keamanan negara dipandang lebih spesifik ke dalam paradigma keamanan individu. Masyarakat Papua memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial, politik maupun ekonomi. Seorang pemahat kayu berumur sekitar 36 tahun berkata bahwa pemerintah hanya sering memberi janji, tanpa ada realisasi dan pada akhirnya hanya menguntungkan sekelompok orang dan merugikan masyarakat luas. Hal ini tidak sepenuhnya salah, ketika ia bercerita mengenai bagaimana warisan budaya desanya sudah lama dan sering diambil dengan mudahnya tanpa ada upaya pencegahan dari pemerintah daerah, dan lebih parahnya lagi hal itu dilakukan karena mereka (pihak yang mengambil) telah memberi retribusi kepada pemerintah daerah. Sebuah contoh kecil yang menjustifikasi adanya kondisi ‘relative deprivation‘ yang besar di tengah masyarakat Papua.

-Seorang Pengrajin Pahatan, Waisai--Keluarga di Desa Sawing Rai-

-Bersepeda Menuju Sekolah, Waisai-

Papua adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam maupun potensi pariwisata. Keanekaragaman flora dan fauna, biodiversitas terumbu karang (75% jumlah spesies dunia ada di kawasan Raja Ampat, menjadikannya sebagai jantung Coral Triangle), sumber daya alam seperti emas, nikel, tembaga, migas, dll. Sangat kaya, tetapi mengapa mayoritas masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan? Pasti ada sesuatu yang salah dalam manajemen pembangunan daerah di sana. Atas dasar hal inilah sangat masuk akal apabila konflik separatisme di sana akan terus berlangsung, selama pemerintah masih menggunakan paradigma lama dan tidak mengubahnya ke dalam mainset baru yang lebih mensejahterakan masyarakat Papua.

-Cultural Dance, Waisai-

Apa yang terjadi di Papua merupakan contoh nyata, bagaimana ketidakadilan politik, sosial maupun ekonom membawa mereka pada sebuah konflik yang berujung pada kekerasan. Johan Galtung menyebut dalam teorinya sebagai ‘structural violence’. Peace keeping dan peace making sangatlah mudah untuk dilakukan, namun apa yang sebenarnya diperlukan dalam proses penyelesaian konflik adalah ‘build the peace’, upaya multi-sektor yang membuutuhkan bantuan berbagai stake-holders, demi masa depan yang lebih cemerlang.

-Papua, Mereka Juga Indonesia-

-Percaya atau tidak, ini adalah keindahan alam Papua-

-Sunset at Waiwo Beach-

- Eduardus (Eduard) – October 31th, 2011 -

[Special Post] G-30S/PKI : ‘The Ties Between The U.S. and Indonesian Army’

Sebuah studi retrospektif CIA yang dilakukan pada tahun 1965 mengemukakan bahwa pada saat itu (1960an) jelas Soekarno dipengaruhi untuk berpikiran buruk terhadap Amerika Serikat maupun Inggris. Ia tampaknya bersungguh-sungguh yakin bahwa Inggris dan Amerika Serikat sedang bekerja sama dengan militer Indonesia dalam menyusun rencana untuk menggulingkannya. Sejak pemberontakan PRRI-Permesta di luar Jawa 1956-1961 yang melibatkan Amerika Serikat dan Inggris, ia sudah sangat mencurigai Amerika Serikat, terutama CIA. Pada musim panas 1965 ketika masalah Irian Barat berhasil dimenangkannya, kemarahan Soekarno pada Belanda dialihkannya kepada Amerika Serikat dan Inggris. Dalam keadaan dimana ketegangan antara dia dan Angkatan Darat semakin meningkat, mudah saja jika ia percaya bahwa Dewan Jenderal (kumpulan perwira tinggi ABRI yang kemudian menjadi korban G-30S/PKI) merencanakan untuk mengadakan kudeta, mungkin atas biaya luar negeri.[1]

Betapapun juga, desas-desus itu berakhir pada 30 September 1965 ketika Letnan Kolonel Untung, komandan salah satu batalion pengawal istana Soekarno, memerintahkan penculikan 6 perwira tinggi Angkatan Darat dan (atas perintah Untung atau tidak) membunuh mereka secara kejam, termasuk Jenderal Yani dan beberapa perwira tinggi yang menjadi pengikut dan pendukungnya. Nasution juga menjadi target, tetapi ia berhasil melarikan diri. Namun, putrinya yang masih kecil dan salah seorang ajudannya terbunuh. Untung mengumumkan bahwa gerakan yang dilancarkannya bertujuan mencegah kudeta yang hendak dilakukan oleh “Dewan Jenderal” (yang mungkin terdiri atas enam orang Jenderal yang diculik itu serta Nasution) yang menurutnya didukung oleh CIA.

Kudeta yang dilakukan Let.Kol Untung memang tidak mungkin berhasil bila mengingat betapa cerobohnya persiapan-persiapan yang dilakukan. Pasukan yang dikerahkannya dengan cepat dikalahkan oleh pasukan Kodam Jaya yang dipimpin Jenderal Umar Wirahadikusumah dan pasukan Kostrad yang di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Sekalipun pasukan Untung yang bergerak dari markas operasi di pusat kota Jakarta berhasil menduduki kantor berita RRI, mereka sama sekali mengabaikan Markas Kostrad pimpinan Soeharto, yang lokasinya dekat dengan kantor RRI itu dan memiliki sistem komunikasi terpadu dengan kesatuan militer di seluruh Indonesia. Untung menyatakan gerakan itu dilakukan untuk melindungi Soekarno. Namun, dalam susunan pemerintahan yang baru secara mencolok ia tidak mencantumkan nama Soekarno dan tidak menunjukkan indikasi bahwa Soekarno mendukung tindakannya ataupun pemerintahan yang baru itu.[2] (Mengingat betapa populernya Soekarno ketika itu, tidak dicantumkannya nama Soekarno sangat menarik perhatian mereka yang mendengar pengumuman Untung tersebut). Dan akhirnya ia mengumumkan kebijakan pemerintahnya yang telah diperhitungkan sedemikian rupa, sehingga tidak melibatkan para perwira Angkatan Darat yang berpangkat diatas letnan kolonel. Sementara semua prajurit dan bintara dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi (dua tingkat bagi mereka yang mendukung gerakan Untung), semua pangkat diatas letnan kolonel dihapuskan.

Jenderal Soeharto yang dalam struktur komando Angkatan Darat berada pada posisi langsung di bawah Jenderal Yani ternyata tidak menjadi target anak buah Untung. Dengan mudah ia mengerahkan pasukan-pasukan Kostrad dan dalam wkatu kurang dari 24 jam berhasil menguasai pasukan pendukung gerakan Untung yang hanya terdiri atas tiga batalion. Soeharto lalu mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Dengan menuduh PKI berada di balik gerakan Untung, ia mengerahkan pasukan Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI secara masal, termasuk organisasi buruh, organisasi tani dan organisasi-organisasi masa lain yang berada di bawah perlindungan dan dianggap bersimpati pada PKI. Namun di daerah pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sumatra Utara dan Bali (dimana jumlah pembunuhan itu paling tinggi), Angkatan Darat juga mempersenjatai anggota organisasi pemuda non-komunis setempat, terutama anggota Pemuda Ansor, yang menjadi komponen pemuda Partai Islam Nahdlatul Ulama dan mendesak mereka untuk ikut serta melakukan eksekusi. Sebagian besar pembunuhan itu terjadi di luar kota-kota besar, terutama di daerah pedesaan, khususnya pembunuhan yang dilakukan pada guru-guru sekolah dilaporkan sangat tinggi. Usaha Soekarno untuk menghentikan pembunuhan itu sia-sia. Ia dituduh terlibat dalam gerakan kudeta itu dan kepemimpinan Angkatan Darat secara terbuka memaksanya menyerahkan kepemimpinan dan kekuasaan kepada Soeharto pada April 1966 di saat pembunuhan di berbagai tempat di Indonesia masih berlangsung.

Karena sedang sibuk dengan ekskalasi intervensi militer di Vietnam, Amerika Serikat pada umumnya kurang memperhatikan perkembangan di Indonesia dan sebagian besar negara lain. Tetapi, pembunuhan masal yang terjadi pada 1965-1966 itu merupakan salah satu peristiwa pembersihan paling berdarah dan paling besar dalam sejarah modern. Seperti ditulis dalam sebuah studi CIA, “Berkenaan dengan jumlah penduduk yang terbunuh, pembunuhan masal oleh golongan anti-PKI di Indonesia termasuk salah satu pembunuhan masal terbesar dalam abad 20, sama halnya dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Soviet pada tahun 1930-an, pembunuhan masal oleh Nazi selama Perang Dunia II dan pembantaian yang dilakukan oleh pengikut Mao pada awal 1950-an.”[3] Keterangan yang lebih mendetail mengenai pembunuhan-pembunuhan itu tidak mudah diperoleh, seperti dikatakan oleh Robert Cribb dalam studinya yang dianggap paling baik, “Karena pemerintah yang mengatur dan menyetujui dilakukannya pembunuhan masal itu masih berkuasa, dapatlah dimengerti bila mereka yang mengetahui kejadian itu segan berbicara mengenai apa yang terjadi pada 1965-1966 karena takut mereka sendiri akan menjadi korban.” Namun, perkiraan yang masuk akal menunjukkan angka sekitar setengah juta orang. Laksamana Sudomo yang menjabat Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (kopkamtib) menyebut angka 450.000 hingga 500.000, dan sekitar 750.000 orang lainnya dipenjarakan atau dikirim ke kamp-kamp konsentrasi (banyak yang berada di sana untuk seumur hidup).[4]

Perebutan kekuasaan oleh Untung, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PKI dan Jenderal Soeharto dan kemungkinan keterlibatan CIA serta MI-6 Inggris, masih belum jelas dan tetap menjadi perdebatan yang berkepanjangan – setidaknya di luar Indonesia, di mana orang dapat dengan aman mengajukan pendapat yang berbeda dengan pendapat pemerintah Indonesia. Sekalipun mungkin saja tindakan Untung tersebut dilakukan tanpa bantuan atau dukungan dari luar negeri, banyak pakar meragukan hal itu. Seperti dikemukakan Frederick Bunell pada tahun 1990 dalam suatu studi yang paling luas dan paling detail mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengenai Indonesia selama sembilan bulan pertama 1965, mengarah pada apa yang disebutnya sebagai “kudeta” Untung yang gagal :

Belum tiba waktunya untuk para analis untuk melakukan penilaian akhir atas peranan CIA dalam rencana kudeta pada bulan Oktober itu dan atas kegiatan rahasia apapun yang dilakukan sebelum dan sesudahnya, termasuk juga pembunuhan masal yang tragis terhadap sekitar setengah juta orang yang dikatakan sebagai tindakan kaum komunis pada musim gugur 1965. Beberapa dokumen yang relevan dengan kegiatan CIA dan sebenarnya belum dikeluarkan dari daftar rahasia dan sensor secara mahir “dibersihkan” dan pura-pura dikeluarkan dari daftar rahasia memorandum staf Dewan Keamanan Nasional. Sebab itu, kesimpulan akhir yang hendak dibuat harus menunggu dibukanya dokumen-dokumen rahasia yang relevan oleh pemerintah Amerika Serikat, seperti berkas-berkas lengkap dari kantor CIA di Jakarta dan juga jaminan dari pemerintah Indonesia atas akses untuk bertemu dengan para kolonel pelakum seperti Kolonel Latief (yang sampai sekarang dianggap sebagai salah satu konspirator kunci dan diketahui pernah melakukan perundingan dengan Jenderal Soeharto pada malam hari terjadinya percobaan kudeta) yang masih dipenjarakan.[5]

Kalalu ketiadaan dokumen CIA yang telah dikeluarkan dari daftar rahasia yang berkaitan dengan intervensi Amerika Serikat di Indonesia pada 1957-1958 dapat diatasi dengan adanya catatan-catatan pribadi Duta Besar Jones dan catatan-catatan hasil percakapan telepon yang dilakukan oleh kakak-beradik Dulles, maka tidak ada data dar sumber lain yang dapat menggantikan dokumen-dokumen CIA yang masih dirahasiakan berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada 1965. Inggris pun belum mengeluarkan dokumen-dokumen pemerintahnya yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia selama periode itu. Namun, tak diragukan lagi bahwa di antara semua kekuatan asing Inggris-lah yang paling memiliki motivasi untuk melakukan perubahan politik di Indonesia pada saat itu. Hanya dengan adanya perubahan politik di Indonesia, Inggris akan dapat menghentikan pengeluaran dana besar-besaran yang selama itu dilakukan karena harus membiayai pasukan ekspedisi dalam jumlah besar yang ditugaskan untuk mempertahankan Malaysia dari kebijakan konfrontasi Indonesia.

Pemerintah Soeharto juga bertanggung jawab atas ketidakjelasan mengenai apa yang terjadi pada tahun 1965. Demikian kuatnya usaha pemerintah Soeharto untuk mempertahankan versinya mengenai peristiwa yang terjadi pada 1965, sehingga PKI tampak, menurit istilah Harold Crouch, “Sebagai satu-satunya dalang yang membuat rencana dan melaksanakan usaha perebutan kekuasaan” dengan “para pengikut militer hanya sebagai wayang dalam tangannya.”[6] Demikian kuatnya penegasan itu, sehingga secara fundamental tidak ada alasan untuk menganggap gerakan yang dilakukan oleh Untung sebagai “masalah intern Angkatan Darat” dan usaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi segera kehilangan kredibilitasnya. Upaya pemerintah untuk membuktikan masalah sebenarnya memuncak pada tahun 1968 dengan mensponsori studi yang dilakukan oleh dua perwira Angkatan Darat, yaitu Kolonel Nugroho Notosusanto dan Letnan Kolonel Ismail Saleh yang hingga kini masih tetap paling mendekati versi resmi percobaan kudeta 1965 itu.[7] Seperti dicatat oleh Crouch “Menurut versi itu para perwira Angkatan Darat dan Angkatan Udara yang terlibat dalam percobaan kudeta dengan sengaja menjadi agen PKI dan mereka tidak mempunyai motivasi sendiri yang menurut kedua kolonel tersebut dibuat sedemikian rupa agar seolah-olah tampak sebagai masalah intern Angkatan Darat.” Keterangan-keterangan yang digunakan kedua penulis terutama berasal dari Mahkamah Militer yang dimaksudkan, seperti kata Crouch, “Untuk membuktikan bahwa peristiwa itu merupakan percobaan kudeta oleh PKI.”[8] Sekalipun tidak sulit untuk menerima kenyataan bahwa memang ada campur tangan PKI, versi itu secara resmi terpaksa menyetujui dilakukannya pembunuhan masal dalam usaha membuktikan bahwa Angkatan Darat tidak bersalah dan melemparkan tanggung jawab kepada PKI, sehingga hasilnya malah merusak kredibilitas dari versi yang dibuat oleh pemerintah Soeharto tersebut. Ketergantungan yang bergitu besar pada hasil interogasi dan pemeriksaan pengadilan terhadap orang-orang komunis dan mereka yang dituduh memainkan peranan penting dalam percobaan kudeta itu membuat usaha pemaparan bukti yang ada jadi kurang meyakinkan, bahkan bagi CIA yang jelas-jelas berusaha mendukung maksud pemerintah Indonesia. Ketika membicarakan penggunaan hasil interogasi Angkatan Darat oleh pengadilan, CIA, dalam suatu studi yang dilakukan pada Desember 1968 mengenai usaha kudeta itu, mengakui bahwa :

Kalau kami menerima kenyataan bahwa laporan interogasi itu merupakan catatan harafiah dari interogasi sebenarnya yang dilakukan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan Gerakan 30 September, keabsahannya masih perlu dipertanyakan. Tentu benar bila bukti yang didapat dari orang-orang yang diinterogasi di bawah tekanan fisik dan mental, seperti yang tentunya mereka alami, harus diterima dengan beberapa syarat. Selalu mungkin terjadi, orang yang sedang diinterogasi kadang-kadang akan mengatakan apapun yang mereka anggap dikehendaki oleh para interogator untuk mereka katakan hanya untuk mengakhiri interogasi yang pelaksanaannya disertai dengan penyiksaan.[9]

Sekalipun belum ada bukti yang memadai mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam upaya kudeta yang dilakukan oleh Untung, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan para pejabat di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan bersemangat mendukung tindakan Angkatan Darat setelah peristiwa itu terjadi. Sikap Kedutaan Besar Amerika Serikat terlihat jelas ketika, hampir satu bulan setelah pembunuhan masal itu terjadi, Francis Galbraith, deputi kepala urusan khusus (yang kemudian menggantikan Marshall Green sebagai duta besar) melaporkan kepada Washington mengenai percakapannya dengan seorang perwira tinggi Angkatan Darat Republik Indonesia, dimana ia menjelaskan, “Kedutaan Besar dan pemerintah Amerika Serikat pada umumnya bersikap simpati dan memuji apa yang dilakukan oleh Angkatan Darat.”[10] Studi yang dilakukan dengan teliti atas dokumen-dokumen pemerintah Amerika Serikat yang telah dikeluarkan dari daftar rahasia berkenaan dengan pembubaran PKI dalam hal ini tidak menunjukkan adanya pejabat Amerika Serikat yang keberatan atau mengkritik pembunuhan yang terjadi pada 1965-1966. Ketika kemudian William Colby yang saat itu menjabat Kepala Urusan Timur Jauh dalam Direktorat Perencanaan CIA (dan kemudian menjadi Direktur CIA) diminta untuk memberikan komentar atas penemuan tersebut, ia menyatakan bahwa memang tidak pernah mendapati adanya keberatan atau kecaman seperti itu.[11]

Peranan Amerika Serikat lebih banyak dari sekedar menerima dan mendukung saja. Seperti yang dikemukakan oleh Bunnell setelah mempelajari dokumen-dokumen pemerintah Amerika Serikat yang dicocokkan dengan wawancara yang dilakukan dengan Jenderal Sukendro (yang pada tahun 1965 menjabat sebagai kepala intelijen Angkatan Darat), terbukti bahwa Amerika Serikat segera memenuhi permintaan Angkatan Darat yang disampaikan oleh Sukendro pada 6 November 1965 untuk mendapatkan persenjataan “yang akan dugunakan untuk mempersenjatai para pemuda Islam nasionalis di Jawa Tengah guna melawan PKI” berkenaan dengan kebijakan Angkatan Darat secara keseluruhan untuk “melenyapkan PKI”.[12]

PKI memang berhasil dilenyapkan sampai ke akar-akarnya dan bahkan sebelum proses pembubarannya selesai, Soekarno dipaksa menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto dan selama sisa hidupnya harus berada dalam tahanan rumah.

Bagi Amerika Serikat, keadaan politik di Indonesia kemudian menjadi lebih sederhana. Delapan tahun sebelumnya, Amerika Serikat menghadapi sebuah pemerintahan yang sangat beraneka ragam dan pluralistik. Intervensi Amerika Serikat dengan mendukung para pemberontak dan peranannya dalam perang saudara yang meletus kemudian menyebabkan Indonesia hanya memiliki tiga pusat kekuasaan – dalam bentuk hubungan persaingan yang tidak stabil dan tanpa dielakkan siap meledak dengan akibat yang sangat menghancurkan. Setelah peristiwa yang terjadi pada 1965-1966, keadaan politik yang dihadapi Amerika Serikat di Indonesia menjadi lebih sederhana lagi karena kemudian hanya ada satu kekuasaan yang penting, yaitu Angkatan Darat Republik Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Soeharto.


[1] CIA, Indonesia 1965: The Coup That Backfield, hlm 188-189.

[2] Keempat puluh lima anggota Presidium Dewan Revolusioner yang diumumkan oleh Untung terdiri atas beberapa pemimpin senior PNI dan Nahdlatul Ulama dan beebrapa partai kecil serta tiga orang pemimpin PKI dan eselon dua dan tiga serta 22 orang perwira Angkatan Bersenjata, termasuk 9 orang Jenderal. Kebanyakan yang disebut namanya sebagai anggota presidium itu tidak pernah mendengar mengenai presidium tersebut sebelumnya dan tidak mengerti mengapa nama-nama mereka dicantumkan.

[3] CIA, Indonesia 1965: The Coup That Backfield, hlm 71.

[4] Robert Cribb, The Indonesian Killings of 1965-1966 (Melbourne Center of Southeast Asian Studies, 1990), hlm 3. Perkiraan Sudomo mengenai orang yang terbunuh, lihat Crouch, Army and Politics, hlm 155. Perkiraan (mengenai orang-orang yang dipenjarakan dan yang dikirim ke kamp-kamp konsentrasi) dikutip oleh Sekkretaris Jenderal Amnesty International Martin Ennals, seperti yang diberikan oleh Laksamana Sudomo. New York Review of Books, 9 Februari 1978, hlm 44.

[5] Frederick Bunnell, “American ‘Low Posture’ Policy toward Indonesia In the Months Leading to the 1965 ‘coup’,” Indonesia 50 (Oktober 1990), hlm 30.

[6] Harold Crouch, Army and Politics, hlm 104.

[7] The Coup Attempt of the “September 30 Movement” in Indonesia (Jakarta: Pembimbing Masa, 1968). Pada tahun 1966 Nugroho menerbitkan buku mengenai keterangan yang lebih pendek mengenai peristiwa itu, 40 Hari Kegagalan G-30S (Staf Pertahanan-Keamanan, Jakarta).

[8] Crouch, Army and Politics, hlm 112.

[9] CIA, Indonesia 1965: The Coup That Backfield, hlm 311. Rupanya studi CIA setebal 318 halaman itu dibuat untuk mengimbangi kelemahan buku yang ditulis oleh Nugroho-Saleh

[10] Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Departemen Luar Negeri, 5 November 1965.

[11] Gabriel Kolko, Confronting The Third Worldm hlm 181, dan Bunnell yang dalam studinya mengenai dokumen-dokumen yang tersedia, menghasilkan kesimpulan yang sama. Evaluasi Colby itu dibuat sebagai jawaban atas pertanyaan dari salah satu seorang penulis buku yang hadir dalam simposium pengenai “Secrecy and US Foreign Policy” yang diselenggarakan di Tufts University, 26-27 Februari 1988.

[12] Bunnell, American ‘Low Posture’ Policy, hlm 60, 152, 59

[Interview Section] Prof.Hasjim Djalal : Sejarah Munculnya Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mengelola Konflik Sengketa Wilayah Di Kepulauan Spratly

Sebagai pelengkap, mengingat banyaknya pembaca yang mengomentari dan tertarik pada isu yang pernah saya tulis dalam Working Paper : Indonesia dan Isu Strategis Laut Cina Selatan (Spratly Islands Dispute) , berikut adalah hasil wawancara saya yang pada kesempatan waktu itu datang bersama rekan yang sedang mengerjakan projek mengenai isu ini, dengan salah satu pakar hukum laut dari Indonesia yaitu Prof. Hasjim Djalal, sekedar informasi bahwa Prof. Hasjim merupakan ayah dari Dino Patti Djalal (mantan juru bicara kepresidenan untuk urusan luar negeri, dan sekarang menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat).

Wawancara ini dilakukan di kantor Prof. Hasjim di daerah SCBD, Jakarta, pada pukul 16.00 – 17.30. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari tambahan informasi untuk rekan dalam rangka menyusun penelitian mengenai isu manajemen konflik sengketa kepulauan Spratly.

Pertama-tama, beliau (Prof. Hasjim) menjelaskan mengenai latar belakang munculnya inisiatif Indonesia untuk terlibat dalam proses manajemen konflik di kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Inisiatif ini muncul akibat tingginya intensitas dan potensi konflik yang ada di sana, terutama mengacu pada konflik pada tahun 88 yang terjadi antara Vietnam dan Cina. Lalu juga pada aspek aktor konflik, kepulauan Spratly melibatkan lebih dari 5 aktor negara yang memiliki kepentingannya masing-masing, sehingga kompleksitas pun semakin tinggi dan cenderung protracted. Instabilitas kawasan ini secara tidak langsung menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi Indonesia yang pada saat itu sedang melakukan project pembangunan jangka panjang. Yang pertama kali terlintas dalam benak Indonesia adalah : “Jika ingin membangun sebuah negara, kondisi lingkungan sekitar (concentric circle) merupakan hal utama yang harus diperhatikan”. Atas dasar pemikiran ini, Prof. Hasjim Djalal yang pada waktu itu menjadi pejabat di Kementerian Luar Negeri, memprakarsai munculnya sebuah forum kerjasama informal untuk memberi kesempatan kepada semua aktor konflik agar bisa bernegosiasi tanpa menggunakan kekuatan militer. Namun memang membuat upaya seperti ini bukan lah hal yang mudah dan tidak bisa dilakukan seorang diri tanpa bantuan dari pihak lain.

Banyak negara tertarik akan upaya yang hendak dilakukan Indonesia pada saat itu, terutama negara-negara industri maju yang memiliki kepentingan akan jalur perdagangan laut di Laut Cina Selatan. Negara-negara yang pernah menawarkan kerjasama / sponsor antara lain adalah Jepang, Kanada dan Negara Nordik. Melihat antusias negara-negara besar dalam menawarkan bantuannya, Indonesia semakin mantap untuk menyeleggarakan upaya manajemen konflik seperti ini. Namun yang menjadi permasalahan adalah siapa yang ‘terpilih’ menjadi sponsor untuk menyelenggarakan upaya ini ? Akhirnya pilihan jatuh ke tangan Kanada melalui Univ.British Columbia dan CIDA. Pilihan ini tidak jatuh begitu saja, melainkan atas dasar berbagai pertimbangan politis maupun sejarah. Indonesia menilai bahwa untuk menyelenggarakan sebuah forum kerja sama, baik formal maupun informal, diperlukan mediator yang mampu bersifat netral. Netral dalam hal ini tidak hanya berarti ketidakberpihakan, namun juga berarti bahwa negara mediator tidak memiliki sejarah buruk di kawasan (Jepang memiliki sejarah buruk di kawasan Asia Tenggara atas imperialisme nya pada era Perang Dunia 2). Maka pilihan jatuh ke tangan Kanada, dikarenakan sifat kenetralan tersebut dan juga Prof. Hasjim pernah memegang jabatan sebagai duta besar Indonesia untuk Kanada, sehingga beliau kenal dengan banyak pejabat pemerintahan maupun kalangan akademisi.

Sponsor Kanada melalui CIDA dan Univ.British Columbia berlangsung selama 10 tahun, sesuai dengan perjanjian. Upaya mediasi itu sendiri pertama kali dimulai pada tahun 1990. Mediasi konflik tentu saja tidak akan berjalan lancar jika para aktor konflik tidak menerima intervensi dari mediator, namun pada saat itu semua pihak termasuk Cina, menerima dan menyambut baik upaya Indonesia seperti ini. Pada awalnya memang Cina merasa ragu, hal ini dikarenakan akan rasa takut Cina terhadap negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN akan bersatu melawannya di forum negosiasi, namun Indonesia menjamin bahwa forum ini bersifat informal dan bukan atas nama ASEAN. Begitu pula dengan Taiwan yang memiliki klaim di kepulauan Spratly, Taiwan semangat dan antusias dikarenakan pada forum ini lah mereka dianggap sebagai sebuah negara sendiri, bukan atas nama bagian dari Republik Rakyat Cina.

Upaya perundingan terus berjalan dan diadakan 1 tahun sekali. Perundingan ini melibatkan semua negara ASEAN dalam upayanya memberikan sumbangsih saran dan pandangan teknis mengenai proses negosiasi overlapping claim area di Kepulauan Spratly. Masalah sempat muncul ketika Kanada pada tahun 2000 mengakhiri sponsor nya, hal ini menjadi masalah bagi negara-negara seperti Laos dan Kamboja di bidang dana untuk hadir dalam setiap perundingan. Untuk menyelenggarakan forum pertemuan seperti ini setiap tahunnya, dibutuhkan dana yang cukup besar. Akhirnya Pemerintah Cina dan Taiwan bersedia menjadi sponsor bagi negara-negara yang kurang mampu secara ekonomi untuk hadir setiap tahun dalam perundingan ini. Cina pun lebih menekankan prinsip bilateralisme dalam setiap proses perundingan, mereka sebisa mungkin menghindari multilateralisasi dalam proses perundingan ini.

Proses perundingan terus berjalan, terakhir diadakan pada bulan November tahun 2010 lalu di Bandung. Perundingan tersebut merupakan perundingan yang ke-20. Walaupun sampai saat perundingan ini masih belum mendapatkan persetujuan maupun penetapan batas-batas wilayah, namun upaya Indonesia dalam meredam konflik dapat dikatakan berhasil. Terlihat dari antusiasme para aktor konflik untuk berunding yang mengindikasikan telah terbangunnya sebuah confidence building untuk melakukan negosiasi. Confidence building adalah hal yang sangat penting dibutuhkan setiap negara yang ingin berunding dalam menyelesaikan sebuah masalah. Niscaya dengan terus dilakukannya proses perundingan ini, kelak dapat membuahkan hasil dan mampu menjaga stabilitas keamanan politik dan ekonomi di kawasan Laut Cina Selatan sebagai jalur strategis perdagangan laut internasional.

Selain membahas mengenai upaya Indonesia dalam sengketa kepulauan Spratly, kami pun sempat membahas secara singkat mengenai permasalahan overlapping claim area antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perairan Blok Ambalat. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sedang saya lakukan saat ini dalam sebuah penelitian. Secara keseluruhan, Prof. Hasjim merupakan sosok yang sangat baik, cerdas dan rendah hati. Beliau sangat menguasai setiap permasalahan yang menyangkut hukum laut internasional, beliau pun sangat terbuka terhadap setiap generasi muda yang memiliki interest dan ketertarikan terhadap isu-isu seperti ini. Dan pada akhirnya, rangkaian proses wawancara kami akhiri mengingat rencana Prof. Hasjim yang pada saat itu pergi menjemput Dino di bandara.

 

Regards, Eduard.

[Personal Experience] U.S.Embassy Jakarta – US Navy Warship Tour (Mon, May 30th)

- Three US Warships Arrive in Jakarta -

JAKARTA, KOMPAS.com – Three US warships arrived at Jakarta’s Tanjung Priok seaport here on Wednesday for a joint exercise with the Indonesian Navy this week.

The Indonesian and US navies have regularly conducted a joint exercise codenamed “CARAT” or Cooperation Afloat Readiness and Training. Navy spokesman Commodore Tri Prasodjo said the CARAT 2011 would be the 17th.

“The exercise will be carried in two fronts namely training activity on land including exchange of training on management of equipment and damage control,” he said. He said they would also conduct social services such as joint medical and dental service, rehabilitating public service facilities such as schools.

Activities in the sea are focused on improving maritime security capability including information exchange, joint operations at sea, patrol and shooting exercises and anti-smuggling and piracy exercises,” he said.

The number personnel to be involved in the exercise is 1,600 from both the US and Indonesian navies. The Indonesian navy will field personnel from the Marines Corps in the exercise while the US would field personnel from Task Force 73 including amphibious landing dock USS Tortuga, destroyer USS Howard and frigate USS Reuben James and landing troops from Battalion 2 and 23 of the Marine Corps.

cr : http://english.kompas.com/read/2011/05/25/17211891/Three.US.Warships.Arrive.in.Jakarta

Setelah pada bulan November yang lalu mendapatkan kesempatan berharga untuk datang pada acara Pidato Publik Presiden Obama, kali ini saya berhasil mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke US Navy warship yang sedang melakukan latihan dengan TNI-AL di Tanjung Priok. Kesempatan ini kembali datang dari US Embassy dan atamerica.

Kesempatan ini sangat berharga, mengingat bahwa kehadiran 3 USS ini dalam tujuannya latihan gabungan dengan TNI, ini merupakan kali pertama saya mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana kehebatan dan kecanggihan armada laut Amerika Serikat.

CARAT, merupakan sebuah bentuk kerjasama militer kedua negara yang mendukung Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia yang ditandatangani Presiden Obama dan Presiden Yudhoyono pada November 2010. Pada kesempatan kali ini, merupakan bentuk latihan CARAT ke-17.

Kemitraan pertahanan kedua negara selama ini sudah nampak menunjukkan banyak indikasi positif dan kemajuan yang signifikan, terlihat dari dibukanya kembali kerjasama antara AS dan Indonesia mengenai pelatihan dan kerjasama Kopassus, lalu ada pula perjanjian mengenai pemberian sejumlah pesawat tempur F-16 dari AS. Lalu juga berbagai latihan bersama lainnya yang sudah tercipta sejak lama di antara kedua negara.

Berikut adalah foto-foto ketiga US Navy warship yg ada di Jakarta :

USS Tortuga

USS Howard

USS Reuben James