Working Paper : Dialog Utara-Selatan


DIALOG UTARA-SELATAN.

Reaksi negara-negara industri terhadap perkembangan baru status Dunia Ketiga adalah penolakan. Amerika Serikat dan negara-negaraBarat mitra dagang utamanya sejak semula menolak berpartisipasi dalam persiapan Sidang Umum Istimewa Keenam dan selanjutnya menolak tunduk terhadap sebagian keputusan sidang itu. Bagi Dunia Ketiga, reaksi ini merupakan penegasan bahwa keikutsertaan kekuatan negara-negara industri dalam Sidang Umum Istimewa Keenam hanya alat untuk memecah solidaritas yang telah dibuat OPEC. Dunia Ketiga semakin mengandalkan politik OPEC dan berusaha membentuk kartel-kartel (kartel : Organisasi sektoral atas komoditi tertentu untuk menggabungkan kekuatan produsen dalam menentukan harga, volume dan distribusi penjualan komoditi tertentu – ed) lainnya untuk menambah tekanan terhadap negara-negara kaya.

Suasana ini, yang mendominasi Sidang Umum Istimewa Keenam dan pembahasan rencana Paris untuk Sidang Umum Istimewa Ketujuh, dirusak oleh perubahan sikap mendadak dari sisi Amerika Serikat. Dalam sambutan sebelum Sidang Umum Istimewa Ketujuh, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger menyampaikan bahwa Amerika Serikat “dipersiapkan untuk terlibat dalam dialog konstruktif dan kerja sama” dalam masalah-masalah mengenai Tata Ekonomi Internasional Baru.[1]

Nada baru ini mendominasi pernyataan pembukaan Sidan Umum Istimewa Ketujuh, dan negara-negara industri menyampaikan keinginan mereka untuk “berpaling dari konfrontasi” dan menjajagi Tata Ekonomi Internasional Baru atas dasar konsiliasi dan kepekaan terhadap inisiatif-inisiatif Dunia Ketiga. Dialog Utara-Selatan telah dimulai.

Sidang Umum Istimewa Ketujuh, fase pertama dialog Utara-Selatan, ditutup dengan agenda tindakan lewat proses perundingan yang hati-hati. Agenda itu terutama ditujukan untuk menanggapi masalah-masalah perdagangan internasional, serta transfer sumber-sumber alam dan teknologi. Karena UNCTAD adalah forum utama Dunia Ketiga, tanggung jawab dibebankan kepada UNCTAD untuk menjelmakan kompromi itu menjadi agenda tindakan ekonomi. Sebagai langkah pertamanya, UNCTAD menyiapkan ringkasan pernyataan mengenai “Masalah-masalah Perdagangan dan Pembangunan dalam Konteks Tata Ekonomi Internasional Baru” yang singkatnya adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pengamanan Ekonomi bagi Negara Berkembang.

a. Program Integratif untuk Komoditi-komoditi – stabilisasi pasar komoditi dan stabilisasi harga untuk ekspor primer (Komoditi primer = bahan-bahan mentah tanpa olahan – ed.) negara berkembang.

b. Peningkatan Fasilitas Penunjang Pembiayaan – pemanfaatan Dana Moneter Internasional atau pendirian organisasi pengganti untuk mengawasi persetujuan Stabilisasi serta sebagai penyangga defisit ekspor akibat ketidakstabilan pasar internasional.

c. Keringanan Hutang – peningkatan mekanisme penyaluran modal untuk Dunia Ketiga dan untuk mengurangi hutang yang menghambat pembangunan.

2. Perubahan Struktur Hubungan Ekonomi Internasional.

a. Pengurangan ketergantungan ekonomi negara berkembang – ekspansi perdagangan barang manufaktur, pemantapan landasan teknologi Dunia Ketiga, dan penciptaan sistem pemasaran dan distribusi bagi komoditi-komoditi primer.

b. Pemantapan Kerja Sama Perdagangan dan Ekonomi Antar Negara Berkembang – penyesuaian orientasi strategi pembangunan yang mengutamakan kemandirian kolektif daripada menggantungkan nasib pada negara maju, termasuk pembangunan menyeluruh atas mekanisme internasional yang baru.

c. Manajemen Global Sumber-sumber Alam – termasuk pembuatan aturan-aturan baru mengenai perdagangan internasional, reformasi sistem moneter internasional, dan pengembangan strategi-strategi untuk merasionalkan penggunaan sumber-sumber alam.[2]

UNCTAD, kemudian pada akhir tahun 1970-an menyusun sebuah agenda dirancang untuk mempromosikan ekspansi perdagangan, meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara berkembang, penjadwalan kembali hutang-hutang internasional, dan mempromosikan integrasi ekonomi negara-negara berkembang dalam mendukung kemandirian kolektif.

Bulan-bulan dan tahun-tahun setelah UNCTAD V (Konferensi Manila) merupakan masa-masa paling sulit dalam sejarah Dunia Ketiga. Memburuknya hubungan politik Amerika Serikat dan Uni Soviet menimbulkan akibat politik dan ekonomi terhadap Dunia Ketiga. Cina telah mengemukakan arah diplomatik baru dengan fokus lebih besar, tidak hanya sebatas Dunia Ketiga. Stagnasi dan resesi ekonomi dunia muncul sebagai akibat meningkatnya pengangguran, penurunan tajam harga-harga ekspor dan inflasi biaya-biaya impor. Kebutuhan untuk mengambil tambahan hutang menambah beratnya beban hutang jangka pendek dan jangka panjang Dunia Ketiga. Dan peningkatan harga minyak yang terus menerus melebarkan kesenjangan ekonomi tidak hanya antara negara industri maju dengan negara berkembang, tetapi juga antara negara-negara penghasil minyak dan pengimpor minyak di Dunia Ketiga.

Di beberapa negara, pola-pola pertumbuhan merosot sangat serius sehingga untuk bertahan saja sudah sangat berat. Atas permohonan Dunia Ketiga, PBB menandai permulaan Dekade Pembangunan Ketiga dengan konferensi mengenai “Negara-negara yang paling terbelakang”. Di konferensi ini, program aksi penyelamatan 31 negara berpenduduk total 220 juta orang (kemudian meningkat menjadi 36 negara) dicanangkan.[3]

Proyek-proyek bantuan khusus ditujukan untuk :

Afganistan Kamerun
Bangladesh Republik Demokrasi Yaman
Benin Djibouti
Bhutan Guyana Tropik
Botswana Ethiopia
Burundi Gambia
Cape Verde Guinea
Republik Afrika Tengah Guinea-Bissay
Chad Haiti
Republik Demokrasi Rakyat Lao Sao Tome and Principe
Lesotho Sierra Leoune
Malawi Somalia
Maldives Sudan
Mali Togo
Nepal Uganda
Niger Republik Persatuan Tanzania
Rwanda Upper Volta
Samoa Republik Arab Yaman

Hanya setahun kemudian, Komisi Independen mengenai Masalah Pembangunan Internasional, dipimpin oleh mantan kanselir Jerman Barat Willy Brandt, mengeluarkan sebuah laporan berjudul “Utara-Selatan : Sebuah Program Kelangsungan Hidup”. Laporan tersebut menyatakan bahwa kondisi-kondisi pada peralihan dekade sudah sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan lebih banyak bantuan internasional, melainkan juga “…struktur-struktur baru. Apa yang ada pada agenda saat ini adalah penyusunan kembali hubungan internasional, pembentukan tatanan baru dan jenis pendekatan komprehensif baru terhadap masalah-masalah pembangunan.[4]

Tetapi resesi dunia yang berlarut-larut pada awal tahun 1980-an mengakibatkan jatuhnya harga-harga komoditi andalan ekspor Dunia Ketiga. Antara tahun 1980-1982, total kerugian diperkirakan mencapai $ 21 milyar.

Selanjutnya, resesi dan pengangguran di negara-negara industri Barat menumbuhkan tuntutan proteksionisme, yaitu kebijakan pemerintah yang dirancang untuk melindungi produk-produk domestik dari kompetisi harga produk-produk impor. Dalam perspektif Dunia Ketiga, ancaman terhadap perdagangan bebas sangat mengkhawatirkan karena diatur oleh negara-negara industri yang melanggar prinsip-prinsipnya sendiri dalam The General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT), sehingga sangat merugikan Dunia Ketiga.

Bertolak dari hal itu, maka dilangsungkan sidang UNCTAD VI di Belgrade, Yugoslavia, pada pertengahan tahun 1983. Di tengah persiapan konferensi, Dunia Ketiga mengadakan dua pertemuan pendahuluan. Yakni sidang “Kelompok 77”, yang mewakili 125 negara berkembang, di Argentina; dan 101 negara Non-blok di India. Keduanya berharap UNCTAD VI akan menghasilkan jaminan penghentian proteksionisme lebih lanjut di negara-negara maju, mengaktifkan sejumlah persetujuan harga komoditi dan Commodity Fund (Commodity Fund : Lembaga finansial internasional untuk menyediakan kompensasi bagi negara-negara berkembang yang kehilangan sebagian pendapatan ekspornya akibat gejolak ekonomi dunia – ed), serta peningkatan bantuan negara-negara maju untuk 36 negara yang paling miskin. Tetapi pendapat Utara dan Selatan sangat berlainan, sehingga Dunia Ketiga meninggalkan konferensi dengan kepuasan yang tak berarti. Apalagi mereka mendapati bahwa dalam banyak hal, sementara negara-negara industri lain abstain dari pengambilan suara, hanya Amerika Serikat yang justru memberikan suara negatif. UNCTAD VI tak banyak berarti bagi Dunia Ketiga.

Pada tahun 1986, PBB mengalihkan perhatiannyake Afrika dengan mengadakan Sidang Majelis Umum mengenai Afrika. Hal ini bertolak dari pertimbangan meningkatnya militerisasi di Afrika dan kelambatan ekstrem pembangunan ekonomi yang diperburuk oleh kelaparan diberbagai tempat dan mengalirnya pengungsi politik. Pertemuan berakhir dengan disepakatinya Program Aksi Pemulihan dan Pembangunan Afrika selama periode tahun 1986 hingga 1990. Program ini didasarkan pada asumsi bahwa “kemandekan dan keterbelakangan yang berlarut-larut di Afrika kurang mendapat perhatian masyarakat internasional”. Rencana ini membutuhkan dana investasi $ 128 milyar untuk Afrika, $ 46 milyar hendak didapat dari sumber-sumber asing dan sisanya dari mobilisasi dan realokasi sumber-sumber domestik.

Penekanan diletakkan pada pembangunan pertanian, dimana sekitar $ 57 milyar diperuntukan untuk tindakan pembenahan pertanian yang segera, $ 60 milyar untuk membangun fasilitas pendukung pertanian (contohnya : transportasi, komunikasi, sistem distribusi), $ 3,5 milyar untuk kontrol kekeringan (termasuk pemanfaatan sumber air dan reboisasi), dan sisanya $ 7 milyar, untuk pembinaan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan latihan dan peningkatan kondisi kerja.[5]

Di balik aspek politik pembangunan ekonomi internasional, terdapat pertanyaan kunci dalam setiap analisis Dunia Ketiga : apa penyebab dan pemecah keterbelakangan ? Mengapa sebagian negara miskin sedangkan yang lain menikmati standar hidup tinggi ? Ada dua teori tentang penyebab keterbelakangan yang sangat bertentangan satu sama lain. Yang pertama adalah teori konvensional, yang diantu negara-negara Barat dan negara-negara berkembang yang berasosiasi erat ke Barat (seperti Brazil atau Indonesia).

Teori ini mempersalahkan kemiskinan pada kondisi-kondisi internal pada negara-negara miskin yang menghambat mereka meraih kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh negara maju. Yang kedua adalah teori radikal, diikuti oleh pemikir-pemikir revolusioner dan pihak-pihak yang lebih militan di Dunia Ketiga (seperti Kuba dan Lybia). Mereka mempersalahkan kemiskinan pada kondisi-kondisi internasional berupa eksploitasi negara-negara miskin oleh negara-negara maju. Teori konvensional melihat negara-negara kaya mencoba menolong negara-negara miskin untuk mandiri. Sedangkan teori radikal melihat negara-negara kaya mengambil keuntungan atas kerugian negara-negara miskin melalui investasi dan perdagangan luar negeri.


[1] “Disampaikan oleh Henry A.Kissinger di hadapan Kansas City International Relations Council, Missouri, May 13, 1975”, dalam Issues at The Special Session of the 1975 UN General Assembly (Washington, DC : US Government Printing Office, 1975). Latar belakang yang lebih rinci dapat dilihat di Catherine B.Gwin, “The Seventh Special Session: Toward a New Phase of Relations Between the Developed and the Developing States?” dalam Sauvant dan Hasenpflug, editor, The New International Economic Order, hlm. 97-117.

[2] Trade and Development Issues in the Context of a New International Economic Order (UNCTAD/OSGIL/Rev.1), Februari 1976, hlm. 8-33. Dicetak ulang dengan beberapa perubahan kecil dari Sauvant dan Hasenpflug, eds., The New International Economic Order, hlm. 39-62.

[3] Untuk pengkajian atas konferensi itu, lihat Thomas G. Weiss, “The UN Conference on the Least Developed Nations”, International Affair (London), Musim Gugur 1983, dan Thomas G. Weiss dan Anthony Jennings, More for the Least ? (Lexington, Mass : DC Health, 1983)

[4] North-South : A Program for Survival, laporan komisi Independen mengenai Masalah Pembangunan Internasional, pimpinan Willy Brandt (Cambridge, Mass : MIT Press, 1980), hlm.18. Pada tahun 1982 komisi bersidang kembali untuk mengkaji penemuan-penemuan dan rekomendasi-rekomendasinya, serta menerbitkan sebuah laporan susulan, Common Crisis – North-South: Cooperation for World Recovery (Cambridge, Mass : MIT Press, 1983). Komisi menemukan bahwa sejak laporan pertamanya, kondisi-kondisi ekonomi dunia semakin memburuk sehingga tindakan darurat diperlukan untuk menghindari hal-hal seperti kelaparan massal.

[5] United Nations Chronicle, Agustus 1986, hlm. 7-14.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s