[Review] Persaingan Bantuan Militer AS dan Uni Soviet : Indonesia (1958-1959)


Kemungkinan untuk menjembatani perbedaan pendapat yang terus berlanjut dalam pemerintahan Amerika Serikat selama akhir 1958 dan memperkuat kedudukan mereka dalam mendukung pemberian dukungan yang lebih besar kepada Indonesia merupakan satu faktor eksternal baru yang meningkatkan kekhawatiran pemerintah Amerika Serikat atas semakin besarnya jumlah dan makin cepatnya pengiriman persenjataan oleh blok Soviet ke Jakarta. Jumlah pengiriman persenjataan Soviet melebihi jumlah yang dikirim oleh Amerika Serikat pada bulan Agustus dan perbedaan terus berkembang. Faktor yang memperburuk masalah itu adalah tertundanya perjanjian yang baru disetujui oleh pemerintah Indonesia mengenai bantuan ekonomi sebesar 100 juta dolar yang ditawarkan Uni Soviet tiga tahun sebelumnya.[1]

Patut diingat bahwa pada akhir Desember 1957 Washington menolak permintaan terakhir kali yang diajukan oleh Nasution untuk membeli sekurangnya pengganti dan suku cadang persenjataan infanteri dan pesawat terbang buatan Amerika Serikat yang sudah mulai rusak, sehingga pada Januari 1958 Nasution mulai beralih pada sumber lain untuk mendapatkan bantuan persenjataan. Para sekutu Amerika Serikat di Eropa dan Asia hampir tanpa terkecuali menolak menjual peralatan militer dan suku cadang kepada pemerintah pusat.[2] (Baru setelah Amerika Serikat mengubah kebijakan mengenai persenjataan dengan memberi bantuan militer sekedarnya seharga 7 juta dolar pada pertengahan Agustus 1958, Inggris, Jerman Barat dan Italia juga mulai menjual persenjataannya kepada Indonesia) Maka, utusan yang dipimpin Kolonel Yani untuk membeli persenjataan pada bulan-bulan pertama 1958 lebih dulu berpaling pada blok Soviet, terutama Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia. Pesanan mereka seketika itu juga diterima dengan pemberian kredit ringan. Jumlah pembelian senjata yang dilakukan oleh pemerintah pusat dari seluruh sumber non-Amerika Serikat, terutama blok Soviet, sangat besar. Pada tahun 1958 saja pihak intelijen Amerika Serikat memperkirakan jumahnya sebesar 229.395.600 dolar, ditambah dengan 100.456.500 dolar dari Januari hingga Agustus 1959. Persenjataan yang dibeli selama dua periode itu dibagi sebagai berikut: untuk ADRI sebesar 132.412.500 dolar berupa senjata genggam, mortir, artileri, amunisi, 275 buah tank dan kendaraan berlapis baja, dan 560 buah kendaraan lainnya. Untuk ALRI sebesar 126.201.700 dolar terdiri atas empat buah kapal perusak; 24 buah kapal torpedo, pemburu kapal selam dan kapal-kapal patroli; dua buah kapal selam; 18 pesawat terbang; senjata dan mesiu serta suku cadang. Untuk AURI 69.916.200 dolar yang mencakup 50 buah pesawat jet pencegah, 40 buah pesawat jet dan pesawar piston latih, 20 pesawat pengebom, 20 pesawat pengangkut, 8 helikopter serta meriam-meriam anti serangan udara, peralatan elektronik dan amunisi.[3]

Kekhawatiran yang makin meningkat akibat demikian banyaknya bantuan persenjataan yang diterima Indonesia dari blok Soviet menyebabkan Amerika Serikat pada November 1958 dan terutama pada  Januari 1959 mulai menyalurkan bantuan persenjataan dalam jumlah besar ke Indonesia sebagai upaya mengimbangi dan menandingi pemberian pemberian bantuan peralatan perang dari blok Soviet yang telah ditandatangani Yani pada musim semi 1958.[4] Selama masa itu, sekutu Amerika Serikat di Eropa mulai melakukan hal yang sama sekalipun dalam jumlah yang lebih kecil.[5] Seperti yang diharapkan pemerintah Eisenhower, membanjirnya persenjataan dari Barat menyebabkan pemerintah pusat di Jakarta tidak lagi memesan persenjataan dari blok Soviet. Tetapi, dengan sendirinya berarti pula komitmen Amerika Serikat dengan pemerintah pusat Indonesia menjadi semakin kuat. Hal mana merugikan pemberontak di Sumatra dan Sulawesi dengan dampak yang paling merugikan atas harapan terus berlangsungnya dukungan politik Amerika Serikat. Namun, pengiriman bantuan persenjataan yang sedemikian besar oleh Amerika Serikat kepada Indonesia dilakukan dengan sangat rahasia, sehingga pada pemberontak – dan juga kebanyakan anggota Kongres Amerika Serikat – baru mengetahuinya lama setelah pengiriman itu dilakukan dan tahap kedua pengiriman baru saja dimulai.

“Bantuan militer tahap kedua” kepada pemerintah pusat yang diketahui umum sebesar 14.900.000 dolar dan disetujui oleh Presiden Eisenhower pada 3 Desember 1958 merupakan pembelian dalam arti sesungguhnya – sesuai persetujuan konsesi – dengan menggunakan uang Indonesia, bukan dolar.[6] Pembelian dalam jumlah yang tidak besar itu mencakup peralatan material untuk melengkapi 20 batalion infanteri, termasuk truk serta peralatan radio, kapal-kapal kecil untuk ALRI, peralatan untuk satu kompi Marinir, termasik sebuah mortir 60mm dan pelatihan pilot untuk AURI.[7]

Untuk masa setelah tahun fiskal 1959-1960 (yaitu pertengahan 1959 hingga pertengahan 1960) pemerintah pusat tidak benar-benar diharapkan melakukan pembayaran kembali – bahkan dalam mata uang Indonesia. Seperti yang dilaporkan Dewan Keamanan Nasional, bantuan militer tahap berikutnya (diperkirakan berjumlah 27.900.000 dolar) malah lebih murah lagi karena secara nominal dianggap sebagai pembayaran kembali. Tetapi, dalam kenyataannya bisa diperlakukan sebagai bantuan uang dalam rangka Program Bantuan Militer. Bila dilakukan pembayaran kembali kepada Program Bantuan Militer pun diharapkan dalam bentuk rupiah dan dalam jumlah yang lebih sedikit dari jumlah sebenarnya.[8]

Namun, jumlah tersebut di atas bukan terbesar karena tidak termasuk kelebihan persediaan. Kategori ‘kelebihan’ merupakan sejumlah besar bantuan rahasia yang tampaknya berkali-kali lebih besar dan tidak dicantumkan dalam buku kas induk dan dapat dibaca oleh sebagian besar anggota Kongres karena bantuan tersebut disamarkan dengan baik oleh Pentagon sebagai ‘surplus’ pada bagian peralatan militer. Menyatakan peralatan perang sebagai ‘surplus’ berarti menjadikannya pemberian cuma-cuma. Termasuk di dalamnya ‘surplus 20 buah pesawat F-51 dan suku cadang seberat 50.000 pon’ yang hanya harus dibayar pemerintah Indonesia sebesar 22.055 dolar untuk pesawat-pesawat bekas, mungkin tidak lebih besar dari 2 persen dari harga pasaran dunia. ‘Surplus’ 15 buah pesawat B-25 ditawarkan tidak lama sesudah itu berdasarkan ketentuan ‘antar pemerintah’.[9]

Jumlah persediaan peralatan militer Amerika Serikat yang sebenarnya diberikan kepada pemerintah pusat tanpa bayar selama setahun setelah bantuan sekedarnya pada pertengahan Agustus 1958, ditambah dengan persenjataan yang dibeli dari negara-negara Barat sekutu Amerika Serikat sampai pertengahan 1959, sudah jauh melampaui apa yang dibeli dari blok Soviet. Tentu saja sebagai konsekuensi dari desakan Amerika Serikat dan para sekutunya, selama bagian kedua 1958 dan 1959 ‘Indonesia hanya membeli persenjataan dari negara-negara Dunia Bebas’.[10]

Keadaan itu secara meyakinkan menyebabkan peranan blok Soviet di Indonesia sepanjang yang menyangkut Angkatan Darat jauh berkurang, tetapi tidak demikian halnya dengan AURI dan terutama ALRI. Ingatan tentang korban-korban yang mati dan terluka akibat pengeboman pesawat-pesawat CIA yang dikendalikan pilot Amerika Serikat dan Taiwan masih sangat segar, sehingga sulit bagi mereka mengubah kebijakan untuk berpihak kepada Amerika Serikat. Hal ini terutama terjadi di kalangan ALRI yang kehilangan sebagian besar pasukan elitnya ketika kapal komandonya dan beberapa kapal lainnya ditenggelamkan oleh apa yang secara jelas diketahui sebagai kekuatan udara Amerika Serikat. Seperti dikemukakan sebelumnya, AURI dan ALRI selama beberapa tahun tidak mau terlalu tergantung pada peralatan dari Amerika Serikat. Tambahan pula, AURI telah membeli banyak pesawat buatan Soviet selama bagian pertama 1958 ditambah dengan pelatihan pilot dan awak darat, dan sebenarnya hanya pemberian pesawat secara gratis oleh Amerika Serikat yang menyebabkan AURI kemudian menambah jumlah pembelian pesawat dan pelatihan dari Amerika Serikat. Dan sekalipun membeli sejumlah kapal dari Eropa Barat, ALRI menolak keras mengadakan hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Maka, dalam sebuah memorandum internal Amerika Serikat tertanggal 8 September 1959 dikatakan. “Kebanyakan peralatan modern milik ALRI dan AURI berasal dari Blok dan keduanya angkatan itu harus bergantung pada Blok untuk mempertahankan mutu kerja.”[11]

Bila para pemberontak mengetahui betapa besarnya jumlah peralatan militer yang diberikan setelah ‘bantuan sekedarnya’ pada bulan Agustus 1958 oleh Amerika Serikat dan para sekutunya di Eropa kepada pemerintah pusat, barangkali para pemimpin militer senior mereka akan lebih cepat menyerah – sekalipun masih tetap menerima sedikit bantuan persenjataan dari Amerika Serikat melalui Taiwan dan Filipina yang dilaporkan masih disalurkan ke Sulawesi, yaitu kepada Darul Islam yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar dan Permesta, sedikitnya hingga awal 1961. Tambahan pula, seperti telah dikemukakan di atas, pengiriman persenjataan dari blok Soviet yang terus dilakukan selama musim gugur 1958 dan awal 1959 memberi dampak pada kebijakan Amerika Serikat yang berbeda dari yang diharapkan para pemberontak. Amerika Serikat ternyata bukan semakin menekan pemerintah pusat di Jakarta, tetapi justru semakin mengurangi tekanan dan bersedia menerima penundaan pemilu, undang-undang investasi luar negeri yang lebih terbuka, pembatasan rapat-rapat umum yang diadakan oleh PKI dan konstitusi yang memberi kekuasaan lebih besar kepada Soekarno dan Nasution – dua orang yang oleh para pemberontak dianggap sebagai musuh utama – walalupun mengurangi kekuasaan partai-partai politik termasuk PKI.

Para pemberontak juga tidak mungkin mengetahui telah terjadi perubahan keseimbangan kekuatan di antara pejabat Amerika Serikat yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengenai Indonesia yang terjadi pada akhir 1958 dan awal 1959. Karena, seperti dikatakan di atas, keseimbangan itu disebabkan oleh pengunduran diri pendukung para pemberontak yang paling kuat dan gigih, yaitu Menteri Luar Negeri John Foster Dulles, dari perannya sebagai pembuat kebijakan tersebut. Sekalipun menjadi pendukung kuat kebijakan Dulles mengenai Indonesia, Eisenhower semakin terlibat dengan Kruschev dalam menghadapi krisis di Jerman dan sikap RRC yang tetap membahayakan Taiwan. Wakil Menteri Luar Negeri Christian Herter yang sejak itu semakin sering menandatangani telegram sebagai ‘pejabat menteri luar negeri’ hingga April 1959, secara resmi menggantikan kedudukan Dulles sebagai menteri luar negeri hanya lima minggu sebelum Dulles meninggal. Karena sebelumnya tidak terlalu terlibat dalam kebijakan mengenai Indonesia dan tampaknya tidak banyak mengetahui mengenai hal itu,[12] Herter lebih banyak terlibat dengan masalah-masalah yang terjadi di Eropa dan jelas tidak mempunyai hubungan yang mendalam dengan para pemberontak yang dapat membuatnya terus mendukung mereka. Allen Dulles, direktur CIA, tentu saja sangat banyak mendukung para pemberontak dan hanya CIA-lah yang tampaknya masih tetap memelihara hubungan yang sangat lemah dengan para pemberontak dan mempertahankannya, sekurangnya dengan terus mengirimkan persenjataan dan amunisi dalam jumlah sangat kecil. Tetapi, betapapun besarnya loyalitas dan tanggung jawab atas ‘aset’ Amerika Serikat di Sumatra dan Sulawesi, tanpa saudaranya Allen Dulles nampak banyak kehilangan pengaruh berkenaan dengan kebijakan pemerintah mengenai Indonesia. Dan, setelah John Foster Dulles mengundurkan diri dari jabatan pembuat kebijakan mengenai Indonesia, pengaruh Duta Besar Jones dan para sekutunya di Pentagon semakin meningkat dan pada akhir 1958 pengaruhnya menjadi kuat.

*******


[1] Mengenai desakan Soviet yang sebelumnya ditolak oleh Jakarta karena khawatir bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat akan dikurangi, Duta Besar Jones mengatakan. “Karena yakin kami menolak permintaan mereka, akhirnya pemerintah Indonesia mengambil kesempatan itu dan menerima bantuan dari pemerintah Soviet.” Jones, The Possible Dream, hlm 122. Dewan Keamanan Nasional memperkirakan selama 1957-1958 perjanjian bantuan non militer dari blok Soviet (kredit modal untuk membayar peralatan, makanan, dan teknisi) ‘sebagian besar merupakan kredit lunak’, berjumlah 194 juta dolar ‘dengan penawaran jumlah tambahan yang masih dirundingkan’. Dewan memperkirakan jumlah bantuan Amerika Serikat (1950 hingga 30 Juni 1958) hampir seluruhnya disediakan untuk tahun fiskal 1957-1958 sebesar 276,9 juta dolar, terdiri atas 61,4 juta dolar dalam bentuk hibah, 118,8 juta dolar dalam bentuk kredit, dan 96,7 juta dolar dalam bentuk penjualan PL-480 (produk-produk pertanian Amerika Serikat) (dibayar dengan rupiah, 80 persen diantaranya berupa pinjaman untuk pembangunan ekonomi Indonesia). “Financial Appendix” dalam “US Policy Towards Indonesia,” Dewan Keamanan Nasional 5901, 16 Januari 1959, hlm 30, 32 (Perpustakaan Dwight D. Eisenhower).

[2] Satu-satunya perkecualian diantara sekutu Amerika Serikat hanya Belgia dan jumlahnya tidak banyak.

[3] Memorandum: Usaha Indonesia memperoleh persenjataan, Dr. Richard K. Stuart kepada J. Gordon Mein, 8 September 1959, hlm 3-4 (756D.561/9-859). Dari antara transaksi yang dibuat pada 1958, 120.203.400 dolar dilakukan dengan Polandia, 45.179.600 dolar dengan Cekoslowakia, dan 20.925.900 dolar dengan Yugoslavia. Transaksi dengan Swiss seluruhnya berjumlah 4.090.900 dolar dan dengan Belgia 1.321.700 dolar; ibid, hlm.2. Pada bagian pertama 199, transaksi dengan Polandia dihentikan, tetapi dengan Cekoslowakia berjumlah 5.687.408 dolar dan dengan Yugoslavia berjumlah 23.375.800 dolar. Perhitungan dari Departemen Luar Negeri menunjukkan adanya transaksi langsung dengan USSR sendiri sampai Juli-Agustus 1959 yang seluruhnya berjumlah 5.000.000 dolar; ibid, hlm.2

[4] Lihat di bawah ini

[5] Walau Departemen Luar Negeri AS tidak mencatat adanya transaksi dengan Inggris dan Jerman Barat selama bagian pertama 1958, tetapi selama paruh kedua 1958 dan paruh pertama 1959 jumlahnya masing-masing adalah 28.961.200 dolar dan 35.747.800 dolar.

[6] Dewan Keamanan Nasional, Lampiran Keuangan kepada NSC 5901, “US Policy Towards Indonesia”, 16 Januari 1959, hlm.24. Para perunding Amerika Serikat diberi hak untuk menerima persyaratan pembayaran kembali dalam rupiah, tetapi hanya 15 persen dari jumlah dalam dolar.

[7] Departemen Luar Negeri kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta (No. 1401), 4 Februari 1959, dan Jakarta kepada Menteri Luar Negeri 2515, 13 Februari 1959 (756D.56/2-459, 756D.00 (W)-2-1259). Lihat juga Robertson kepada Menteri Luar Negeri (Herter) melalui Dillon: “Additional Military Assistance to the Indonesian Army”, 9 Januari 1959; dan Memorandum Pembicaraan “Military Assistance to Indonesia”, Malcolm Booker, Kedutaan Besar Australia, dan John Gordon Mein, direktur urusan Pasifik Barat Daya, 4 Februari 1959 (756D.5-MSP1-959, 2-459)> Pada 8 November 1958, Duta Besar Indonesia untuk AS di Washington mendapat jaminan bahwa pesawat terbang militer yang dipesan pemerintah Indonesia seluruhnya atau sebagian akan didasarkan atas kesepakatan ‘pemerintah dengan pemerintah’ dan oleh karenanya tidak melalui cara pembelian biasa. Memorandum: “Possible Sale of US Government Surplus F-51 and B-25 Aircraft”, dari John Gordon Mein kepada Asisten Menteri Luar Negeri Robertson, 8 Januari 1959).

[8] Dewan Keamanan Nasional, Lampiran Keuangan kepada NSC 5901, “US Policy Towards Indonesia”, 16 Januari 1959, hlm. 22. Tambahan lagi, sekalipun kenyataannya biaya peralatan tersebut tampak tidak seberapa menurut dalam pandangan pemerintah pusat di Jakarta, tetapi biaya itu juga mencakup “perbaikan dan rehabilitasi” peralatan tersebut dan juga “pengemasan, pengepakan, pengiriman dan biaya pelatihan.”

[9] Ibid., dan Memorandum: “Possible Sale of U.S. Government Surplus F-51 and B-25 Aircraft”, dari John Gordon Mein kepada Asisten Menteri Luar Negeri Robertson, 8 Januari 1959, dan catatan 8 April 1959, dari ‘Pejabat Menteri Luar Negeri kepada Duta Besar Republik Indonesia,” (756D.5622/2-959).

[10] Memorandum: “Indonesian Arms Procurement; Updating RAS Memorandum of the Same Title dated July 15, 1959”, dari Richard K. Stuart kepada J. Gordon Mein, 8 September 1959 (756D.561/9-859).

[11] Ibid., lihat juga Memorandum Departemen Luar Negeri “Indonesian Arms Procurement”, dari John Lacey kepada J. Gordon Mein, 15 Juli 1959, hlm 1 (756D.561/7-1559), dengan catatan bahwa AURI dan ALRI – berbeda dengan ADRI – berada pada posisi ‘sangat bergantung kepada bloc’

[12] Ini merupakan kesimpulan Duta Besar Jones dan sangat jelas dari sikap Herter dalam pertemuan tertutup dalam Dewan Hubungan Luar Negeri yang membahas masalah Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s