[Review] Persaingan Bantuan Militer AS dan Uni Soviet : Indonesia (1958-1959)

Kemungkinan untuk menjembatani perbedaan pendapat yang terus berlanjut dalam pemerintahan Amerika Serikat selama akhir 1958 dan memperkuat kedudukan mereka dalam mendukung pemberian dukungan yang lebih besar kepada Indonesia merupakan satu faktor eksternal baru yang meningkatkan kekhawatiran pemerintah Amerika Serikat atas semakin besarnya jumlah dan makin cepatnya pengiriman persenjataan oleh blok Soviet ke Jakarta. Jumlah pengiriman persenjataan Soviet melebihi jumlah yang dikirim oleh Amerika Serikat pada bulan Agustus dan perbedaan terus berkembang. Faktor yang memperburuk masalah itu adalah tertundanya perjanjian yang baru disetujui oleh pemerintah Indonesia mengenai bantuan ekonomi sebesar 100 juta dolar yang ditawarkan Uni Soviet tiga tahun sebelumnya.[1]

Patut diingat bahwa pada akhir Desember 1957 Washington menolak permintaan terakhir kali yang diajukan oleh Nasution untuk membeli sekurangnya pengganti dan suku cadang persenjataan infanteri dan pesawat terbang buatan Amerika Serikat yang sudah mulai rusak, sehingga pada Januari 1958 Nasution mulai beralih pada sumber lain untuk mendapatkan bantuan persenjataan. Para sekutu Amerika Serikat di Eropa dan Asia hampir tanpa terkecuali menolak menjual peralatan militer dan suku cadang kepada pemerintah pusat.[2] (Baru setelah Amerika Serikat mengubah kebijakan mengenai persenjataan dengan memberi bantuan militer sekedarnya seharga 7 juta dolar pada pertengahan Agustus 1958, Inggris, Jerman Barat dan Italia juga mulai menjual persenjataannya kepada Indonesia) Maka, utusan yang dipimpin Kolonel Yani untuk membeli persenjataan pada bulan-bulan pertama 1958 lebih dulu berpaling pada blok Soviet, terutama Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia. Pesanan mereka seketika itu juga diterima dengan pemberian kredit ringan. Jumlah pembelian senjata yang dilakukan oleh pemerintah pusat dari seluruh sumber non-Amerika Serikat, terutama blok Soviet, sangat besar. Pada tahun 1958 saja pihak intelijen Amerika Serikat memperkirakan jumahnya sebesar 229.395.600 dolar, ditambah dengan 100.456.500 dolar dari Januari hingga Agustus 1959. Persenjataan yang dibeli selama dua periode itu dibagi sebagai berikut: untuk ADRI sebesar 132.412.500 dolar berupa senjata genggam, mortir, artileri, amunisi, 275 buah tank dan kendaraan berlapis baja, dan 560 buah kendaraan lainnya. Untuk ALRI sebesar 126.201.700 dolar terdiri atas empat buah kapal perusak; 24 buah kapal torpedo, pemburu kapal selam dan kapal-kapal patroli; dua buah kapal selam; 18 pesawat terbang; senjata dan mesiu serta suku cadang. Untuk AURI 69.916.200 dolar yang mencakup 50 buah pesawat jet pencegah, 40 buah pesawat jet dan pesawar piston latih, 20 pesawat pengebom, 20 pesawat pengangkut, 8 helikopter serta meriam-meriam anti serangan udara, peralatan elektronik dan amunisi.[3]

Kekhawatiran yang makin meningkat akibat demikian banyaknya bantuan persenjataan yang diterima Indonesia dari blok Soviet menyebabkan Amerika Serikat pada November 1958 dan terutama pada  Januari 1959 mulai menyalurkan bantuan persenjataan dalam jumlah besar ke Indonesia sebagai upaya mengimbangi dan menandingi pemberian pemberian bantuan peralatan perang dari blok Soviet yang telah ditandatangani Yani pada musim semi 1958.[4] Selama masa itu, sekutu Amerika Serikat di Eropa mulai melakukan hal yang sama sekalipun dalam jumlah yang lebih kecil.[5] Seperti yang diharapkan pemerintah Eisenhower, membanjirnya persenjataan dari Barat menyebabkan pemerintah pusat di Jakarta tidak lagi memesan persenjataan dari blok Soviet. Tetapi, dengan sendirinya berarti pula komitmen Amerika Serikat dengan pemerintah pusat Indonesia menjadi semakin kuat. Hal mana merugikan pemberontak di Sumatra dan Sulawesi dengan dampak yang paling merugikan atas harapan terus berlangsungnya dukungan politik Amerika Serikat. Namun, pengiriman bantuan persenjataan yang sedemikian besar oleh Amerika Serikat kepada Indonesia dilakukan dengan sangat rahasia, sehingga pada pemberontak – dan juga kebanyakan anggota Kongres Amerika Serikat – baru mengetahuinya lama setelah pengiriman itu dilakukan dan tahap kedua pengiriman baru saja dimulai.

“Bantuan militer tahap kedua” kepada pemerintah pusat yang diketahui umum sebesar 14.900.000 dolar dan disetujui oleh Presiden Eisenhower pada 3 Desember 1958 merupakan pembelian dalam arti sesungguhnya – sesuai persetujuan konsesi – dengan menggunakan uang Indonesia, bukan dolar.[6] Pembelian dalam jumlah yang tidak besar itu mencakup peralatan material untuk melengkapi 20 batalion infanteri, termasuk truk serta peralatan radio, kapal-kapal kecil untuk ALRI, peralatan untuk satu kompi Marinir, termasik sebuah mortir 60mm dan pelatihan pilot untuk AURI.[7]

Untuk masa setelah tahun fiskal 1959-1960 (yaitu pertengahan 1959 hingga pertengahan 1960) pemerintah pusat tidak benar-benar diharapkan melakukan pembayaran kembali – bahkan dalam mata uang Indonesia. Seperti yang dilaporkan Dewan Keamanan Nasional, bantuan militer tahap berikutnya (diperkirakan berjumlah 27.900.000 dolar) malah lebih murah lagi karena secara nominal dianggap sebagai pembayaran kembali. Tetapi, dalam kenyataannya bisa diperlakukan sebagai bantuan uang dalam rangka Program Bantuan Militer. Bila dilakukan pembayaran kembali kepada Program Bantuan Militer pun diharapkan dalam bentuk rupiah dan dalam jumlah yang lebih sedikit dari jumlah sebenarnya.[8]

Namun, jumlah tersebut di atas bukan terbesar karena tidak termasuk kelebihan persediaan. Kategori ‘kelebihan’ merupakan sejumlah besar bantuan rahasia yang tampaknya berkali-kali lebih besar dan tidak dicantumkan dalam buku kas induk dan dapat dibaca oleh sebagian besar anggota Kongres karena bantuan tersebut disamarkan dengan baik oleh Pentagon sebagai ‘surplus’ pada bagian peralatan militer. Menyatakan peralatan perang sebagai ‘surplus’ berarti menjadikannya pemberian cuma-cuma. Termasuk di dalamnya ‘surplus 20 buah pesawat F-51 dan suku cadang seberat 50.000 pon’ yang hanya harus dibayar pemerintah Indonesia sebesar 22.055 dolar untuk pesawat-pesawat bekas, mungkin tidak lebih besar dari 2 persen dari harga pasaran dunia. ‘Surplus’ 15 buah pesawat B-25 ditawarkan tidak lama sesudah itu berdasarkan ketentuan ‘antar pemerintah’.[9]

Jumlah persediaan peralatan militer Amerika Serikat yang sebenarnya diberikan kepada pemerintah pusat tanpa bayar selama setahun setelah bantuan sekedarnya pada pertengahan Agustus 1958, ditambah dengan persenjataan yang dibeli dari negara-negara Barat sekutu Amerika Serikat sampai pertengahan 1959, sudah jauh melampaui apa yang dibeli dari blok Soviet. Tentu saja sebagai konsekuensi dari desakan Amerika Serikat dan para sekutunya, selama bagian kedua 1958 dan 1959 ‘Indonesia hanya membeli persenjataan dari negara-negara Dunia Bebas’.[10]

Keadaan itu secara meyakinkan menyebabkan peranan blok Soviet di Indonesia sepanjang yang menyangkut Angkatan Darat jauh berkurang, tetapi tidak demikian halnya dengan AURI dan terutama ALRI. Ingatan tentang korban-korban yang mati dan terluka akibat pengeboman pesawat-pesawat CIA yang dikendalikan pilot Amerika Serikat dan Taiwan masih sangat segar, sehingga sulit bagi mereka mengubah kebijakan untuk berpihak kepada Amerika Serikat. Hal ini terutama terjadi di kalangan ALRI yang kehilangan sebagian besar pasukan elitnya ketika kapal komandonya dan beberapa kapal lainnya ditenggelamkan oleh apa yang secara jelas diketahui sebagai kekuatan udara Amerika Serikat. Seperti dikemukakan sebelumnya, AURI dan ALRI selama beberapa tahun tidak mau terlalu tergantung pada peralatan dari Amerika Serikat. Tambahan pula, AURI telah membeli banyak pesawat buatan Soviet selama bagian pertama 1958 ditambah dengan pelatihan pilot dan awak darat, dan sebenarnya hanya pemberian pesawat secara gratis oleh Amerika Serikat yang menyebabkan AURI kemudian menambah jumlah pembelian pesawat dan pelatihan dari Amerika Serikat. Dan sekalipun membeli sejumlah kapal dari Eropa Barat, ALRI menolak keras mengadakan hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Maka, dalam sebuah memorandum internal Amerika Serikat tertanggal 8 September 1959 dikatakan. “Kebanyakan peralatan modern milik ALRI dan AURI berasal dari Blok dan keduanya angkatan itu harus bergantung pada Blok untuk mempertahankan mutu kerja.”[11]

Bila para pemberontak mengetahui betapa besarnya jumlah peralatan militer yang diberikan setelah ‘bantuan sekedarnya’ pada bulan Agustus 1958 oleh Amerika Serikat dan para sekutunya di Eropa kepada pemerintah pusat, barangkali para pemimpin militer senior mereka akan lebih cepat menyerah – sekalipun masih tetap menerima sedikit bantuan persenjataan dari Amerika Serikat melalui Taiwan dan Filipina yang dilaporkan masih disalurkan ke Sulawesi, yaitu kepada Darul Islam yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar dan Permesta, sedikitnya hingga awal 1961. Tambahan pula, seperti telah dikemukakan di atas, pengiriman persenjataan dari blok Soviet yang terus dilakukan selama musim gugur 1958 dan awal 1959 memberi dampak pada kebijakan Amerika Serikat yang berbeda dari yang diharapkan para pemberontak. Amerika Serikat ternyata bukan semakin menekan pemerintah pusat di Jakarta, tetapi justru semakin mengurangi tekanan dan bersedia menerima penundaan pemilu, undang-undang investasi luar negeri yang lebih terbuka, pembatasan rapat-rapat umum yang diadakan oleh PKI dan konstitusi yang memberi kekuasaan lebih besar kepada Soekarno dan Nasution – dua orang yang oleh para pemberontak dianggap sebagai musuh utama – walalupun mengurangi kekuasaan partai-partai politik termasuk PKI.

Para pemberontak juga tidak mungkin mengetahui telah terjadi perubahan keseimbangan kekuatan di antara pejabat Amerika Serikat yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengenai Indonesia yang terjadi pada akhir 1958 dan awal 1959. Karena, seperti dikatakan di atas, keseimbangan itu disebabkan oleh pengunduran diri pendukung para pemberontak yang paling kuat dan gigih, yaitu Menteri Luar Negeri John Foster Dulles, dari perannya sebagai pembuat kebijakan tersebut. Sekalipun menjadi pendukung kuat kebijakan Dulles mengenai Indonesia, Eisenhower semakin terlibat dengan Kruschev dalam menghadapi krisis di Jerman dan sikap RRC yang tetap membahayakan Taiwan. Wakil Menteri Luar Negeri Christian Herter yang sejak itu semakin sering menandatangani telegram sebagai ‘pejabat menteri luar negeri’ hingga April 1959, secara resmi menggantikan kedudukan Dulles sebagai menteri luar negeri hanya lima minggu sebelum Dulles meninggal. Karena sebelumnya tidak terlalu terlibat dalam kebijakan mengenai Indonesia dan tampaknya tidak banyak mengetahui mengenai hal itu,[12] Herter lebih banyak terlibat dengan masalah-masalah yang terjadi di Eropa dan jelas tidak mempunyai hubungan yang mendalam dengan para pemberontak yang dapat membuatnya terus mendukung mereka. Allen Dulles, direktur CIA, tentu saja sangat banyak mendukung para pemberontak dan hanya CIA-lah yang tampaknya masih tetap memelihara hubungan yang sangat lemah dengan para pemberontak dan mempertahankannya, sekurangnya dengan terus mengirimkan persenjataan dan amunisi dalam jumlah sangat kecil. Tetapi, betapapun besarnya loyalitas dan tanggung jawab atas ‘aset’ Amerika Serikat di Sumatra dan Sulawesi, tanpa saudaranya Allen Dulles nampak banyak kehilangan pengaruh berkenaan dengan kebijakan pemerintah mengenai Indonesia. Dan, setelah John Foster Dulles mengundurkan diri dari jabatan pembuat kebijakan mengenai Indonesia, pengaruh Duta Besar Jones dan para sekutunya di Pentagon semakin meningkat dan pada akhir 1958 pengaruhnya menjadi kuat.

*******


[1] Mengenai desakan Soviet yang sebelumnya ditolak oleh Jakarta karena khawatir bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat akan dikurangi, Duta Besar Jones mengatakan. “Karena yakin kami menolak permintaan mereka, akhirnya pemerintah Indonesia mengambil kesempatan itu dan menerima bantuan dari pemerintah Soviet.” Jones, The Possible Dream, hlm 122. Dewan Keamanan Nasional memperkirakan selama 1957-1958 perjanjian bantuan non militer dari blok Soviet (kredit modal untuk membayar peralatan, makanan, dan teknisi) ‘sebagian besar merupakan kredit lunak’, berjumlah 194 juta dolar ‘dengan penawaran jumlah tambahan yang masih dirundingkan’. Dewan memperkirakan jumlah bantuan Amerika Serikat (1950 hingga 30 Juni 1958) hampir seluruhnya disediakan untuk tahun fiskal 1957-1958 sebesar 276,9 juta dolar, terdiri atas 61,4 juta dolar dalam bentuk hibah, 118,8 juta dolar dalam bentuk kredit, dan 96,7 juta dolar dalam bentuk penjualan PL-480 (produk-produk pertanian Amerika Serikat) (dibayar dengan rupiah, 80 persen diantaranya berupa pinjaman untuk pembangunan ekonomi Indonesia). “Financial Appendix” dalam “US Policy Towards Indonesia,” Dewan Keamanan Nasional 5901, 16 Januari 1959, hlm 30, 32 (Perpustakaan Dwight D. Eisenhower).

[2] Satu-satunya perkecualian diantara sekutu Amerika Serikat hanya Belgia dan jumlahnya tidak banyak.

[3] Memorandum: Usaha Indonesia memperoleh persenjataan, Dr. Richard K. Stuart kepada J. Gordon Mein, 8 September 1959, hlm 3-4 (756D.561/9-859). Dari antara transaksi yang dibuat pada 1958, 120.203.400 dolar dilakukan dengan Polandia, 45.179.600 dolar dengan Cekoslowakia, dan 20.925.900 dolar dengan Yugoslavia. Transaksi dengan Swiss seluruhnya berjumlah 4.090.900 dolar dan dengan Belgia 1.321.700 dolar; ibid, hlm.2. Pada bagian pertama 199, transaksi dengan Polandia dihentikan, tetapi dengan Cekoslowakia berjumlah 5.687.408 dolar dan dengan Yugoslavia berjumlah 23.375.800 dolar. Perhitungan dari Departemen Luar Negeri menunjukkan adanya transaksi langsung dengan USSR sendiri sampai Juli-Agustus 1959 yang seluruhnya berjumlah 5.000.000 dolar; ibid, hlm.2

[4] Lihat di bawah ini

[5] Walau Departemen Luar Negeri AS tidak mencatat adanya transaksi dengan Inggris dan Jerman Barat selama bagian pertama 1958, tetapi selama paruh kedua 1958 dan paruh pertama 1959 jumlahnya masing-masing adalah 28.961.200 dolar dan 35.747.800 dolar.

[6] Dewan Keamanan Nasional, Lampiran Keuangan kepada NSC 5901, “US Policy Towards Indonesia”, 16 Januari 1959, hlm.24. Para perunding Amerika Serikat diberi hak untuk menerima persyaratan pembayaran kembali dalam rupiah, tetapi hanya 15 persen dari jumlah dalam dolar.

[7] Departemen Luar Negeri kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta (No. 1401), 4 Februari 1959, dan Jakarta kepada Menteri Luar Negeri 2515, 13 Februari 1959 (756D.56/2-459, 756D.00 (W)-2-1259). Lihat juga Robertson kepada Menteri Luar Negeri (Herter) melalui Dillon: “Additional Military Assistance to the Indonesian Army”, 9 Januari 1959; dan Memorandum Pembicaraan “Military Assistance to Indonesia”, Malcolm Booker, Kedutaan Besar Australia, dan John Gordon Mein, direktur urusan Pasifik Barat Daya, 4 Februari 1959 (756D.5-MSP1-959, 2-459)> Pada 8 November 1958, Duta Besar Indonesia untuk AS di Washington mendapat jaminan bahwa pesawat terbang militer yang dipesan pemerintah Indonesia seluruhnya atau sebagian akan didasarkan atas kesepakatan ‘pemerintah dengan pemerintah’ dan oleh karenanya tidak melalui cara pembelian biasa. Memorandum: “Possible Sale of US Government Surplus F-51 and B-25 Aircraft”, dari John Gordon Mein kepada Asisten Menteri Luar Negeri Robertson, 8 Januari 1959).

[8] Dewan Keamanan Nasional, Lampiran Keuangan kepada NSC 5901, “US Policy Towards Indonesia”, 16 Januari 1959, hlm. 22. Tambahan lagi, sekalipun kenyataannya biaya peralatan tersebut tampak tidak seberapa menurut dalam pandangan pemerintah pusat di Jakarta, tetapi biaya itu juga mencakup “perbaikan dan rehabilitasi” peralatan tersebut dan juga “pengemasan, pengepakan, pengiriman dan biaya pelatihan.”

[9] Ibid., dan Memorandum: “Possible Sale of U.S. Government Surplus F-51 and B-25 Aircraft”, dari John Gordon Mein kepada Asisten Menteri Luar Negeri Robertson, 8 Januari 1959, dan catatan 8 April 1959, dari ‘Pejabat Menteri Luar Negeri kepada Duta Besar Republik Indonesia,” (756D.5622/2-959).

[10] Memorandum: “Indonesian Arms Procurement; Updating RAS Memorandum of the Same Title dated July 15, 1959”, dari Richard K. Stuart kepada J. Gordon Mein, 8 September 1959 (756D.561/9-859).

[11] Ibid., lihat juga Memorandum Departemen Luar Negeri “Indonesian Arms Procurement”, dari John Lacey kepada J. Gordon Mein, 15 Juli 1959, hlm 1 (756D.561/7-1559), dengan catatan bahwa AURI dan ALRI – berbeda dengan ADRI – berada pada posisi ‘sangat bergantung kepada bloc’

[12] Ini merupakan kesimpulan Duta Besar Jones dan sangat jelas dari sikap Herter dalam pertemuan tertutup dalam Dewan Hubungan Luar Negeri yang membahas masalah Indonesia

Letter: Treat Papuans like other Indonesians

The Jakarta Post | Wed, 11/02/2011 8:55 AM

I just got back from West Papua. During my one-week event at Raja Ampat and Sorong, I was totally amazed by its breathtaking scenery, my heart was touched by its people.

But as a non-Papuan I could easily feel what they felt. How the people of West Papua are given so many promises but in the end “abandoned” by their own leaders.

I’ve seen the infrastructure, accommodation and its development. Then I did several interviews with local people, asked their opinion about their government, what they really wanted for their future as Indonesians.

A 46-years-old wood carver answered my questions: “We’re Papuans and we’re Indonesian, we have those rights like you non-Papuans who live enjoyable lives in your modern cities.

I believe you have seen the differences between my city and your city. You can easily find the difference about how the people are treated by our central government.

If you asked us what we wanted, the answers are quite simple. We want our government to treat us like their own citizens, as Indonesian, their own brothers. We want these violations to end as soon as the government can allow it; no more deaths caused by violence.

We want infrastructure; show us your commitment and your will to end this situation.” Even though he’s just a wood carver, I do believe his answers represent the answers of all Papuans.

Almost all separatist conflicts were caused by political, economic and social injustice. The rights of the people of Papua are “relatively deprived” by their own brothers.

Peacekeeping and peacemaking processes are easy, but the real solution is how we “build the peace”. Both economic and political solutions are needed.

The term “war” seems too extreme to be used. They are our brothers, not our enemy. We should learn from our history with Timor Leste. Our founding fathers fought the Dutch for Papua, now it’s our turn to fight injustice for Papua.

Eduardus (Eduard)
Jakarta

Wednesday, November 2nd 2011

[Photo & Event] Papua : The Land Of Hopes, Promising Paradise

Beberapa hari yang lalu, saya bersama rekan-rekan media  baru kembali dari sebuah event selama seminggu di tanah Papua, tepatnya di provinsi Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat. Acara ini merupakan annual event yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Pemerintah Daerah Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, guna mempromosikan potensi-potensi wisata bahari serta keanekaragaman budaya masyarakat lokal.

Setibanya di tanah Papua, Kota Sorong, saya cukup tertegun melihat infratruktur di sana, terutama bandara, dimana tempat ini yang pada umumnya menjadi kunci ‘imaging’ sebuah kota kepada wisatawan. Terlepas dari impresi terhadap infrasturktur, saya sangat terhibur dengan keramahan warga lokal yang sangat menerima kedatangan wisatawan di tanah mereka. Secara fisik memang orang berpandangan bahwa masyarakat Papua terlihat ‘seram’, namun di balik itu banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka sangat ramah dan jauh dari kesan seram yang mungkin timbul dari fisiknya.

-Situasi di Bandara Sorong-

Dalam beberapa waktu belakangan ini, media-media menyajikan berbagai pemberitaan mengenai konflik Papua. Kembali memanasnya konflik di Papua membawa luka bagi rakyat Papua yang selama ini berjuang dalam meraih keadilan. Di sela-sela acara, saya sempat melakukan interview dan obrolan singkat namun mendalam dengan masyarakat lokal mengenai pandangan dan opini mereka mengenai situasi Papua. Tidak banyak yang tahu, apa yang sebenarnya terjadi di Papua dan mengapa mereka selalu dilanda konflik dan kekerasan. Pada dasarnya, apa yang mereka perjuangkan didasari pada konsep-konsep ‘human security’. Konsep yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1994 ini memang memiliki signifikansi yang sangat besar terhadap keamanan sebuah negara. Bagaimana paradigma keamanan negara dipandang lebih spesifik ke dalam paradigma keamanan individu. Masyarakat Papua memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial, politik maupun ekonomi. Seorang pemahat kayu berumur sekitar 36 tahun berkata bahwa pemerintah hanya sering memberi janji, tanpa ada realisasi dan pada akhirnya hanya menguntungkan sekelompok orang dan merugikan masyarakat luas. Hal ini tidak sepenuhnya salah, ketika ia bercerita mengenai bagaimana warisan budaya desanya sudah lama dan sering diambil dengan mudahnya tanpa ada upaya pencegahan dari pemerintah daerah, dan lebih parahnya lagi hal itu dilakukan karena mereka (pihak yang mengambil) telah memberi retribusi kepada pemerintah daerah. Sebuah contoh kecil yang menjustifikasi adanya kondisi ‘relative deprivation‘ yang besar di tengah masyarakat Papua.

-Seorang Pengrajin Pahatan, Waisai--Keluarga di Desa Sawing Rai-

-Bersepeda Menuju Sekolah, Waisai-

Papua adalah wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam maupun potensi pariwisata. Keanekaragaman flora dan fauna, biodiversitas terumbu karang (75% jumlah spesies dunia ada di kawasan Raja Ampat, menjadikannya sebagai jantung Coral Triangle), sumber daya alam seperti emas, nikel, tembaga, migas, dll. Sangat kaya, tetapi mengapa mayoritas masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan? Pasti ada sesuatu yang salah dalam manajemen pembangunan daerah di sana. Atas dasar hal inilah sangat masuk akal apabila konflik separatisme di sana akan terus berlangsung, selama pemerintah masih menggunakan paradigma lama dan tidak mengubahnya ke dalam mainset baru yang lebih mensejahterakan masyarakat Papua.

Cultural Dance, Waisai

Apa yang terjadi di Papua merupakan contoh nyata, bagaimana ketidakadilan politik, sosial maupun ekonom membawa mereka pada sebuah konflik yang berujung pada kekerasan. Johan Galtung menyebut dalam teorinya sebagai ‘structural violence’. Peace keeping dan peace making sangatlah mudah untuk dilakukan, namun apa yang sebenarnya diperlukan dalam proses penyelesaian konflik adalah ‘build the peace’, upaya multi-sektor yang membuutuhkan bantuan berbagai stake-holders, demi masa depan yang lebih cemerlang.

Papua, Mereka Juga Indonesia-

Percaya atau tidak, ini adalah keindahan alam Papua-

Sunset at Waiwo Beach-

Eduardus (Eduard) – October 31th, 2011