Working Paper : Posisi Indonesia Dalam Isu Perjuangan Kemerdekaan Kosovo


TINDAKAN POLITIK INDONESIA DALAM KASUS KEMERDEKAAN KOSOVO

Kosovo merupakan daerah Muslim bagian dari negara Serbia. Kosovo sendiri merupakan daerah yang mempunyai sejarah panjang dan amat kompleks.

Kosovo berpenduduk 2,1 juta jiwa, terdiri dari 90% etnis Albania yang Muslim, 5,3% etnis Serbia yang Katolik Ortodoks, selebihnya etnis Bosnia dan minoritas lain.[1]

Setelah mengalami konflik etnis yang berkepanjangan dengan pemerintahan Serbia, pada hari Minggu 17 Februari 2008, Kosovo menyatakan kemerdekaannya secara sepihak. Tentu saja hal ini menjadi komoditas politik bagi negara-negara yang berkepentingan, seperti AS misalnya yang mendukung kemerdekaan Kosovo dari Serbia, hal ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk menarik Kosovo ke dalam ke anggotaan NATO dan Uni Eropa dengan harapan bisa menjadi negara aliansi mereka di kawasan Eropa Timur. Tetapi selain pihak yang mendukung, ada juga beberapa pihak yang tidak mendukung kemerdekaan Kosovo ini, karena mereka menganggap tindakan sepihak Kosovo ini bersifat unilateral dan bertentangan dengan norma dan etika hubungan internasional.

Bagaimana dengan posisi Indonesia ? Dan apa latar belakang kebijakan Indonesia terhadap kasus kemerdekaan Kosovo ini ?

A. Hukum Internasional Dalam Kaitan Kelompok yang Sedang Berperang atau Kaum Belligerensi.

Di dalam setiap kehidupan bernegara kadang-kadang terjadi peristiwa-peristiwa seperti pemberontakan sekelompok orang, misalnya karena alasan ras, agama, suku, dan lain-lain. Semula masalah-masalah seperti itu merupakan masalah domestik dan sedapat mungkin diselesaikan secara internal.

Akan tetapi jika peperangan tersebut sudah meluas sedemikian rupa sehingga keadaan berubah menjadi semacam perang saudara atau kelompok etnis, maka permasalahan tidak lagi dipandang sebagai masalah dalam negeri negara yang bersangkutan.[2]

Ada dua syarat yang terlebih dahulu harus dipatuhi oleh kaum pemberontak supaya dapat diakui sebagai sebagai kelompok atau belligerensi, yaitu :

1. Pertempuran telah berlangsung harus mencapai tingkatan yang sedemikian rupa, seolah-olah telah terjadi peperangan yang sebenarnya antara kedua pihak.

2. Perkembangan dari peperangan itu harus sedemikian rupa sifatnya, sehingga negara-negara lain tidak mungkin terus berdiri di luar garis saja.[3]

B. Posisi PBB dan Indonesia dalam Kasus Kemerdekaan Kosovo.

Telah kita ketahui selama ini bahwa negara kita, Indonesia, memiliki suatu kebijakan luar negeri yang bersifat bebas aktif. Bebas aktif dalam hal ini dalam artian, bebas terlepas dari pengaruh blok-blok tertentu, dan aktif dalam artian selalu mendukung upaya perdamaian dunia.

Berdasarkan telaahan Rapat Keppri tahun 2004, paling tidak terdapat tiga arah kebijakan luar negeri yang penting dijalankan saat ini yakni :

1. Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.

2. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, serta

3. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia.[4]

Dengan kebijakan luar negeri bebeas aktif, maka pemerintah Indonesia mengharapkan dan akan selalu mendukung segala upaya yang dilakukan oleh setiap negara maupun PBB dalam menjaga perdamaian dunia.

Berkaitan dengan upaya PBB, bagaimana sebenarnya posisi PBB dalam kasus ini ?

Dalam Dewan Keamanan PBB sendiri, memang banyak kepentingan yang bergulat dalam kelompok ini. Masing-masing negara memiliki kepentingannya masing-masing, misalnya antara AS dan sekutunya di DK-PBB yang mendukung Kosovo, serta Russia dan China yang menolak kemerdekaan Kosovo.

Tindakan Russia dan China itu bukanlah tindakan yang tidak berdasar atau hanya berdasarkan kepentingannya semata, namun tindakan kedua negara  tersebut merupakan tindakan yang berdasarkan pada Resolusi 1244 DK-PBB dan Piagam PBB yang mengandung mengenai aturan kemerdekaan sebuah negara.[5]

Sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 18 Februari 2008 mengadakan rapat darurat guna membahas kasus kemerdekaan Kosovo ini. Dalam sidang ini, hadir pula Menteri Luar Negeri Serbia, Vuk Jeremic. Dalam wawancaranya dengan para wartawan, ia menyatakan bahwa kasus ini bisa mempengaruhi hubungan diplomatik antara Serbia dan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Kosovo.

“Ya, Anda tahu sendiri konsekuensinya apa… Kami tidak bisa meneruskan hubungan yang normal lagi dengan negara-negara manapun yang tidak menghormati kedaulatan negara kami… Hubungannya tidak akan sama dengan sebelumnya,” kata Jeremic dengan nada tegas.

Ia membenarkan bahwa pemerintahnya telah mulai menarik duta besar Serbia dari negara-negara yang telah mengakui kemerdekaan Kosovo.

“Ya, betul, mereka kami tarik untuk konsultasi dengan pusat, termasuk duta besar kami yang ada di Perancis. Saya tadi baru mendengar dari duta besar kami di sini (Dubes Serbia untuk PBB) bahwa Perancis juga telah memberikan pengakuan kepada Kosovo,” cetus Jeremic.

Perancis adalah salah satu negara anggota Dewan Keamanan PBB dengan memiliki hak veto.

“Mereka (duta-duta besar Serbia, red) sekarang sedang di pesawat dalam perjalanan pulang (ke Beograd),” tambahnya.[6]

Sementara dari pihak AS dan sekutu Eropanya, mereka memiliki argumen bahwa oleh negara yang mendukung, Kosovo dianggap kasus yang unik dan tidak akan jadi preseden bagi provinsi-provinsi lain di dunia untuk memerdekakan diri dari pemerintah pusat.

“Kami menyesalkan bahwa Dewan Keamaman tidak dapat sepakat tentang langkah ke depan, tapi jalan buntu ini sudah jelas terlihat sejak beberapa bulan yang lalu,” kata Duta Besar Belgia Johan Verbeke ketika berbicara kepada para wartawan untuk mewakili Belgia, Perancis, Italia, Inggris, Kroasia, Amerika Serikat dan negara Eropa yang bukan anggota DK-PBB, Jerman.[7]

Dalam Resolusi DK-PBB 1244 tahun 1999, menyebutkan bahwa Kosovo merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Serbia.

PBB sendiri telah membentuk UNMIK (The United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) yang khusus dibentuk dalam menangani kasus Kosovo.

Indonesia sebagai salah satu dari anggota DK-PBB tidak tetap, menyatakan bahwa Indonesia tetap menghormati legalitas Resolusi DK-PBB 1244. Hal ini bukan dimaksudkan bahwa Indonesia menolak dan tidak mendukung kemerdekaan Kosovo yang baginya adalah hak semua bangsa, namun Indonesia dalam kasus ini tetap menghormati jalannya proses perundingan antara Serbia dan Kosovo serta apa yang tertuang dalam Resolusi DK-PBB 1244 tahun 1999.

Indonesia sendiri telah menunda pengakuannya terhadap kemerdekaan Kosovo ini.

Tindakan ini berdasarkan atas pernyataan Presiden SBY mengatakan jika kemerdekaan Kosovo adalah yang terbaik bagi bangsa Kosovo, bagi Eropa dan dunia, tentu Indonesia juga akan pada posisi untuk menghormati proses itu. Suatu sikap yang tampak ambivalen tapi tak luput dari pro kontra di tingkat publik.

Pertama, kelompok yang mendukung pemerintah RI untuk menunda pengakuan kemerdekaan Kosovo sebab masih bermasalah. Nugroho Wisnumurti, anggota Komisi Hukum Internasional PBB (Kompas Sabtu, 23 Februari 08:7)  menyarankan agar pemerintah RI bersikap cermat.

Kemerdekaan Kosovo merupakan hasil pemaksaan negara-negara Barat tertentu, tanpa menghiraukan prinsip dasar hukum internasional. Prospek Kosovo untuk menjadi anggota PBB amat kecil karena dibayang-bayangi hak veto Rusia dan Cina. Kemerdekaan Kosovo tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional. Terutama karena melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Serbia Yugoslavia. Sehingga deklarasi kemerdekaan unilateral Kosovo tidak menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan Balkan. Kemerdekaan Kosovo tidak didasarkan melalui perjuangan perlawanan terhadap penjajahan. Tetapi lebih merupakan desakan dari gerakan separatisme Kosovo Liberation Army. Sehingga pemerintah Serbia juga tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Kosovo. Posisin tersebut, tidaklah mudah untuk memberikan pengakuan

Kedua, kelompok yang menghendaki agar pemerintah Indonesia segera mengakui kemerdekaan Kosovo.

Misalnya, Hamdan Zoelfa, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dan beberapa ormas Islam, menyesalkan sikap SBY yang belum mengakui kemerdekaan Kosovo. Anggota Komisi I DPR, Hajriyanto Y. Thohari, berharap agar pemerintah Indonesia bisa segera memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo. Serbia telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), genocide dan ethnic cleansing (Jurnal Nasional 20 Februari 08: 7). Secara faktual Kosovo sebagai minoritas muslim di Serbia telah lama tertindas.[8]

Namun sebenarnya apa yang menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan penundaan tersebut ?

Kasus Kosovo ini merupakan bentuk separatisme suatu daerah otonomi dari sebuah negara. Hal ini jika terjadi, kemerdekaan sepihak Kosovo diakui oleh semua negara, maka secara psikologis akan membangkitkan semangat kaum separatis yang sedang berjuang di setiap negara, tak terkecuali di Indonesia yang sejak era reformasi banyak menghadapi tantangan gerakan separatisme seperti Papua, Aceh, maupun RMS.

Pengakuan terhadap status kemerdekaan Kosovo menjadi masalah yang dilematis bagi sejumlah negara, terutama negara-negara yang menghadapi kasus serupa di wilayahnya.

Proklamasi kemerdekaan Kosovo itu dikhawatirkan akan menjadi contoh bagi wilayah lain yang sedang berpikir untuk merdeka.
Sejumlah anggota lain UE, termasuk Spanyol, yang juga cemas akan kesatuan wilayah mereka sendiri, menyatakan menolak kemerdekaan itu.
Vietnam, satu anggota tidak-tetap Dewan Keamanan PBB juga menentang pernyataan kemerdekaan sepihak Kosovo dari Serbia.
Duta Besar Vietnam untuk PBB Le Luong Minh “menegaskan” kembali kebijakan Vietnam itu karena kenyataannya bahwa deklarasi kemerdekaan sepihak Kosovo bukan merupakan pelaksanaan yang benar dari Resolusi 1244 Dewan Keamanan PBB dan hanya akan menyulitkan situasi di Kosovo dan wilayah Balkan.
Hal senada juga dikemukakan Sri Lanka.
Sri Lanka saat ini menghadapi ancaman separatisme dari pemberontak Macan Tamil, yang berperang untuk kemerdekaan tanahair suku minoritas Tamil di bagian utara dan timur dari negara itu. Pemberontakan itu telah berlangsung selama 25 tahun dan telah menelan lebih dari 76.000 korban tewas.
Di Asia Tenggara, sejumlah negara, termasuk Indonesia, juga belum menunjukkan sikap yang jelas atas status baru Kosovo.
Filipina mengelak untuk mengakui kemerdekaan Kosovo karena hal itu akan memicu deklarasi serupa oleh kelompok Muslim yang menuntut kemerdekaan dari Manila di wilayah selatan kepulauan itu.
“Kendati Filipina tidak menentang gagasan kemerdekaan bagi Kosovo, pihaknya lebih suka pada satu penyelesaian…dengan memperhitungkan prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah yang disetujui secara internasional,” kata Menlu Filipina Alberto Romulo sebagaimana dikutip Reuters.[9]

Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam konferensi pers mengatakan bahwa Indonesia masih menunggu keputusan Dewan Keamanan PBB dalam permasalahan Kosovo ini. Indonesia menghormati kedaulatan setiap wilayah dan menganggap upaya Kosovo ini sebagai upaya dekonstruksi negara-negara pecahan Yugoslavia, namun dalam hal pengakuan secara resmi, Indonesia masih menunggu hasil keputusan Dewan Keamanan PBB.

Mengenai pro-kontra status kemerdekaan Kosovo, Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspiabri Sumowigeno, mengatakan deklarasi kemerdekaan Kosovo akan memicu Perang Dingin antara Rusia serta Serbia dengan AS dan negara-negara Eropa.

Dalam hal kaitannya dengan kepentingan nasional Indonesia, Guspiabri mengatakan 2 hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu :

Pertama, terjaminnya kepatuhan komunitas internasional pada prinsip hukum bagi negara kesatuan dalam menjaga integritas teritorialnya.

Kedua, terpeliharanya kestabilan dan perdamaian dunia dengan konsensus antar “major powers” di PBB sebagai fundamennya.[10]

Dalam hal ini sejarah menunjukkan bahwa kesepakatan melalui konvensi kekuatan-kekuatan besar pasca-krisis besar atau perang adalah penentu dari status suatu wilayah.
Jurang perbedaan yang lebar antara negara-negara Barat dengan Rusia, Serbia serta negara-negara kelompok netral tersebut boleh jadi akan memulai suatu babak baru “drama” tentang nasib Kosovo.

LAMPIRAN

UN CHARTER – CHAPTER XI: DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING TERRITORIES

Article 73

Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end:

  1. to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses;
  2. to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;
  3. to further international peace and security;
  4. to promote constructive measures of development, to encourage research, and to co-operate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and
  5. to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.

Article 74

Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighbourliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.[11]


[1] Kosovo Merdeka dan Masalahnya http://indonesiafile.com/content/view/52/45/ – diakses tanggal 2 November 2009 pk.9:42pm

[2] J.L.Brierly sebagaimana dikutip oleh S.Tasrif dalam bukunya: HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENGAKUAN; Penerbit Abardin, Bandung, 1988, hlm 92-93.

[3] Ibid. HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENGAKUAN.

[4] Arahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia http://www.deplu.go.id/Pages/Polugri.aspx? IDP=21&l=id – diakses tanggal 5 November 2009 pk.9:23pm

[5] DK-PBB Kembali Beda Pendapat Soal Kosovo – http://web.pab-indonesia.com/content/ view/8313/71/ – diakses tanggal 2 November 2009 pk.9:34pm

[6] Ibid. DK-PBB Kembali Beda Pendapat Soal Kosovo

[7] DK PBB Tidak Capai Kesepakatan Soal Kosovo http://www.inilah.com/berita/politik/2008/ 02/18/12850/dk-pbb-tidak-capai-kesepakatan-soal-kosovo/ – diakses tanggal 4 November 2009 pk.10:11pm

[8] Penundaan Pengakuan RI atas Kemerdekaan Kosovohttp://jawahirthontowi.wordpress.com/ 2009/09/14/penundaan-pengakuan-ri-atas-kemerdekaan-kosovo/ – diakses tanggal 2 November 2009 pk.9:43pm

[9] Pengakuan Kemerdekaan Kosovo Bak Buah Simalakama http://www.antara.co.id/print/ 1203474304 – diakses tanggal 6 November 2009 pk.8.30pm

[10] Ibid. Pengakuan Kemerdekaan Kosovo Bak Buah Simalakama

[11] Charter of The United Nations – Chapter XI : Declaration regarding Non-Self-Governing Territories http://www.un.org/en/documents/charter/chapter11.shtml – diakses tanggal 6 November 2009 pk.9:04pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s