Working Paper : Indonesia dan Isu Strategis Laut Cina Selatan (Spratly Islands Dispute)



Eskalasi Potensi Konflik Laut Cina Selatan

Salah satu persoalan yang paling mendasar dan krusial yang dapat memicu konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Termasuk Indonesia yang mempunyai persoalan dengan perbatasan, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara tetangga. Apabila dicermati, banyak negara-negara di Asia Pasifik juga menghadapi masalah yang sama. Anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai, mungkin ada benarnya, namun di balik itu sebenarnya bertaburan benih konflik, yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka. Faktor-faktor yang dapat menyulut persengketaan antar negara dapat berupa ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antar negara yang banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan, peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di kawasan ini maupun dari luar kawasan, ataupun juga eskalasi aksi terorisme lintas negara dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.[1]

Dengan melihat berbagai faktor di atas, beberapa pengamat politik menyimpulkan bahwa potensi konflik di kawasan Asia Pasifik sesungguhnya sangat bervariasi, baik sifat, karakter, maupun intensitasnya. Namun memperhatikan beberapa konflik terbatas dan berintensitas rendah yang terjadi selama ini, terdapat beberapa hal yang dapat memicu terjadinya konflik terbuka berintensitas tinggi yang dapat berkembang menjadi konflik regional bahkan internasional. Faktor-faktor potensial yang dapat menyulut persengketaan terbuka itu bisa saja berasal dari implikasi dari internasionalisasi konflik internal di satu negara yang dapat menyeret negara lain ikut dalam persengketaan, pertarungan antar elite di suatu negara yang karena berbagai faktor merambat ke luar negeri, ataupun juga meningkatnya persaingan antara negara-negara maju dalam membangun pengaruh di kawasan ini. Konfliknya bisa berwujud persengketaan antar sesama negara maju, atau salah satu negara maju dengan salah satu negara yang ada di kawasan ini. Disamping itu, ada hal lain juga yang dapat menyulut potensi persengketaan terbuka yaitu eskalasi konflik antar negara berkembang melampaui ambang batas toleransi keamanan regional sehingga menyeret pihak ketiga terlibat di dalamnya. Ini biasanya bermula dari ”dispute territorial” antar negara terutama mengenai garis batas perbatasan antar negara.[2]

Dalam catatan ini akan dibahas tentang sengketa konflik Laut Cina Selatan di Kepulauan Spratly yang mencerminkan adanya konflik dalam konteks klaim antar wilayah di kawasan Asia Pasifik. Penulis membaginya ke dalam tiga bab, dimana bab pertama menjabarkan kerangka pemikiran penulisan agar dapat lebih mudah menganalisis eskalasi konflik yang terjadi. Bab kedua menjelaskan latar belakang konflik di Kepulauan Spratly dan peran diplomasi preventif Indonesia dalam mencegah sengketa antar negara. Dan bab ketiga berupa kesimpulan secara keseluruhan dari penulisan catatan ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka research question yang penulis ajukan adalah

“Apa upaya-upaya diplomasi preventif Indonesia dalam kasus sengketa Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan ?”

Kerangka Pemikiran

Diplomasi adalah salah satu upaya untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara (dalam konteks dunia internasional) dengan cara melakukan negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh seorang duta besar yang mewakili negaranya masing-masing.[3]

Salah satu jenis dari diplomasi yaitu diplomasi preventif. Yang dimaksud dengan diplomasi preventif  yaitu suatu tindakan yang ditujukan untuk mencegah perselisihan antara pihak-pihak yang bertikai, mencegah adanya pertikaian yang lebih luas dan menjadi konflik dan jika sudah menjadi konflik, harus dibatasi penyebarannya.[4]

Istilah diplomasi preventif mulai dipakai oleh SekJen PBB Dag Hammerskjold dalam pidatonya saat sidang umum PBB pada era perang dingin tahun 1960-an. Latar belakang munculnya pemikiran diplomasi preventif adalah pencegahan konflik yang dianggap bisa menyebar sehingga bisa menimbulkan perang dunia dalam kerangka perang dingin. Definisi diplomasi preventif bermacam-macam tergantung pada organisasi atau lembaga penelitian. Diplomasi preventif lebih dari sekedar menyelamatkan dunia tetapi untuk mencegah agar tidak terisolasi dari masyarakat internasional. Diplomasi preventif memiliki tiga tujuan:

(1)   Mencegah konflik antar negara atau antara pemerintah dengan kelompok minoritas di dalam negara,

(2)   Untuk mencegah perselisihan menjadi konflik terbuka,

(3)   Jika konflik pecah, memastikan penyebarannya sekecil mungkin.[5]

Syarat-syarat untuk keberhasilan diplomasi preventif ada tiga, yaitu:

  1. Diplomasi preventif harus dilaksanakan secepatnya sebelum ketegangan menjadi buruk bahkan sampai terjadi konflik. Untuk melakukan diplomasi preventif secepatnya, situasi ketegangan harus diketahui secepatnya.
  2. Negara yang menerima diplomasi preventif harus setuju dengan adanya intervensi
  3. Negara-negara besar diperlukan untuk mendukung diplomasi preventif yang dilaksanakan oleh rezim internasional karena diplomasi preventif biasanya dilaksanakan sesuai dengan sanksi ekonomi atau bantuan ekonomi sebagai alat untuk menyukseskannya.[6]

Diplomasi preventif merupakan penggabungan antara elemen-elemen dari diplomasi publik serta diplomasi diam-diam. Inis Claude Jr, menggambarkan diplomasi preventif sebagai fungsi penetral untuk dijalankan sejauh mungkin oleh negara-negara yang sikap tidak memihaknya dan membuat PBB sebagai penyeimbang hubungan International yang efektif.

Pada awalnya penerapan diplomasi preventif adalah untuk mencegah semakin meluasnya hegemonitas dua kekuatan raksasa, yaitu Amerika dan Uni Soviet. Namun seiring dengan perkembangan waktu peran dari Diplomasi preventif ini pun mulai dijalankan oleh PBB terhadap konflik-konflik yang menimbulkan jatuh korban jiwa cukup besar di suatu wilayah atau negara agar tidak semakin meluas ke negara-negara lain diluar negara konflik sehingga tidak semakin menimbulkan jatuh korban yang lebih banyak lagi. Sarana utama stabilitasi adalah ditetapkannya suatu “kehadiran PBB” dalam persengketaan peripheral. Bisa dikatakan, PBB menjadi pasukan pemadam kebakaran di dunia yang sangat mudah terbakar.

Membahas mengenai diplomasi preventif, Sekjen PBB telah memberikan batasan sebagai tindakan untuk mencegah pertikaian yang muncul di antara para pihak, dan mencegah adanya pertikaian yang meningkat menjadi konflik dan untuk membatasi meluasnya konflik tersebut apabila terjadi. Pelaksanaan diplomasi yang bisa diharapkan efisien adalah untuk meredakan ketegangan sebelum hal ini menjadi konflik. Atau jika konflik itu pecah, maka tindakan harus dilakukan secara cepat untuk membendungnya dan menyelesaikan sebab-musababnya yang menjadi dasar konflik.

Diplomasi preventif dapat dilakukan oleh Sekjen PBB pribadi atau melalui pejabat senior atau badan-badan khusus atau program, oleh Dewan Keamanan maupun Majelis Umum dan oleh organisasi-organisasi regional bekerjasama dengan PBB. Diplomasi preventif memerlukan langkah-langkah untuk menciptakan kepercayaan, membuat satu peringatan dini dengan pengumpulan informasi dan misi pencarian fakta baik secara resmi maupun tidak resmi, di samping juga harus melibatkan penempatan pasukan preventif, dan dalam keadaan tertentu menempatkan wilayah bebas militer

Sengketa Teritorial Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan

Pada bulan April tahun 1988 terjadi ketegangan di Kepulauan Spratly antara Vietnam dengan Cina. Dua puluh kapal perang Cina yang sedang berlayar di Laut Cina Selatan mencegat Angkatan Laut Vietnam sehingga terjadi bentrokan. Bentrokan antara Cina dan Vietnam ini terjadi di Karang Johnson Selatan di Kepulauan Spratly pada 14 Maret 1988 yang mengakibatkan hilangnya 74 tentara Vietnam. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa 14 Maret 1988.[7]

Pertikaian di kepulauan tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama dan aktor yang berperan di dalamnya tidak hanya Vietnam dan Cina, tetapi juga melibatkan dua negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia dan Filipina, serta Taiwan. Sebab dasarnya dapat dilacak kembali ke klaim historik yang beranekaragam, konsiderasi ekonomi, serta pertimbangan geostrategis negara-negara yang terlibat. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari hampir semua negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan saling tumpang tindih, sehingga menimbulkan masalah penentuan batas. Pemilikan sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan memperbesar permasalahan ini sehingga menimbulkan ketegangan tentang hak atas laut teritorial atau Landas Kontinen.

Kepulauan Spratly adalah sebuah gugusan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau karang kira-kira jumlahnya sebanyak 600-an dan 100-an diantaranya kerap tertutup permukaan air laut jika sedang pasang. Kepulauan Spratly, bila dilihat dalam tata lautan internasional merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis, dan strategis. Kawasan kepulauan ini menjadi sangat penting karena kondisi potensi geografisnya maupun potensi sumber daya alam yang dimilikinya, seperti minyak, gas, dan bahan tambang lainnya. Ini berarti mendapatkan kepulauan tersebut sudah dapat diperkirakan akan mengurangi ketergantungan minyak dari negara-negara kawasan Teluk. Perkiraan cadangan minyak di Kepulauan Spratly mencapai sekitar 10 milyar ton, jikakalau Cina tidak dapat menemukan sumber minyak di daratan, maka Cina harus mengimpor sekitar 100 juta ton minyak pada tahun 2010.[8] Selain itu, kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran, kapal perdagangan internasional, dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional), sehingga menjadikan kawasan itu mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama.

Jika diamati, peta yang dikeluarkan masing-masing negara yang terlibat sengketa kepulauan ini menamainya dengan berbeda-beda. Taiwan misalnya menamakan Kepulauan Spratly dengan Shinnengunto, Vietnam menyebut dengan Dao Truong Sa (Beting Panjang), Filipina menyebut Kalayaan (kemerdekaan), Malaysia menyebut dengan Itu Aba dan Terumbu Layang, sedangkan Cina lebih suka menyebut Nansha Quadao (kelompok Pulau Selatan). Perbedaan nama dimaksudkan agar kepulauan tersebut terisyaratkan sebagai milik negara yang memberikan nama. Nama internasional yang lazim diberikan kepada gugusan kepulauan itu ialah Spratly.[9]

Kenyataannya terjadi perang klaim dan upaya-upaya penguasaan atas wilayah-wilayah di Kepulauan Spratly itu. Persoalannya menjadi lebih berat karena klaim-klaim tersebut saling tumpang tindih karena masing-masing negara mendasarkan klaimnya pada “kebenaran” versinya sendiri, baik historis maupun legal formal. Yang kemudian menarik untuk disoroti adalah proses penguasaan dan dasar argumentasi yang dikemukakan masing-masing negara itu untuk menguasai gugusan pulau yang terdapat di Spratly.

Tuntutan Cina terhadap Spratly didasarkan pada sejumlah catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut Cina menyatakan bahwa Kepulauan Spratly secara historis merupakan wilayah kekuasaan Cina sejak masa kekaisaran Dinasti Han, yakni 206-220 SM sampai ke masa Dinasti Ming dan Dinasti Ching yang berkuasa pada tahun 1400-an M. Klaim ini didukung bukti-bukti arkeologis Cina dari Dinasti Han.[10] Vietnam menentang pendapat Cina dengan menyebutkan bahwa Kaisar Gia Long dari Vietnam pada tahun 1802 telah mencantumkan Spratly sebagai wilayah kekuasaannya. Nelayan Vietnam pun telah lama sebelumnya melakukan pelayaran ke dan di wilayah Kepulauan Spratly itu.[11]

Sedangkan Filipina menduduki kelompok gugus pulau di bagian Timur kepulauan Spartly yang disebut sebagai Kalayaan. Tahun 1978 menduduki lagi gugus pulau Panata. Alasan Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun. Filipina juga menunjuk perjanjian perdamaian San Francisco 1951, yang menyatakan bahwa Jepang telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Spartly selama PD II dan meninggalkannya setelah kekalahannya tanpa menyebutkan kepada siapa kepulauan tersebut akan diserahkan.

Malaysia mengatakan bahwa sebagian dari Kepulauan Spratly merupakan wilayah negara bagian Sabah yang dinamai Terumbu Layang. Menurut Malaysia, Langkah itu diambil berdasarkan peta Batas Landas Kontinen Malaysia tahun 1979, yang mencakup sebagian dari Kepulauan Spartly. Dua kelompok gugus pulau lain, juga diklaim Malaysia sebagai wilayahnya yaitu Terumbu Laksamana yang diduduki oleh Filipina dan Amboyna yang diduduki Vietnam. Sementara Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris pada 1 Januari 1984 kemudian juga ikut mengklaim wilayah di Kepulauan Spratly. Namun, Brunei hanya mengklaim peraian dan bukan gugus pulau. Akhirnya, Taiwan mengklaim Kepulauan Spratly sebagai bagian dari warisan kekaisaran Cina dengan dalih yang sama dengan dalih klaim yang diajukan Cina.[12]

Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan Laut Cina Selatan. Sampai saat ini, negara yang aktif menduduki di sekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Sementara Cina sendiri baru menguasai kepulauan tersebut pada tahun 1988, secara agresif membangun konstruksi dan instalansi militer serta menghadirkan militernya secara rutin di kepulauan tersebut.

Sikap dan tindakan Cina itu merupakan bentuk frontal penolakan terhadap serentetan protes yang dilakukan Vietnam dan seruan agar diadakan perundingan-perundingan mengenai Kepulauan Spratly. Hal ini semakin jelas karena Cina berusaha mengukuhkan kehadirannya di Laut Cina Selatan secara de jure, dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Laut Teritorial dan Contiguous Zone pada tanggal 25 Februari 1992, dan telah diloloskan parlemen Cina yang memasukkan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya. Secara de facto, Cina telah memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut serta melakukan modernisasi kekuatan pertahanan menuju ke arah tercapainya armada samudra.[13]

Peran Diplomasi Preventif Indonesia Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Kepulauan Spratly

Kasus sengketa di wilayah Laut Cina Selatan ini akan menjadi sebuah sumber konflik yang potensial di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara jika tidak ada pihak yang berinisiatif untuk mencegah terjadinya konflik terbuka di kawasan ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di sebelah selatan Laut Cina Selatan berupaya untuk meredam konflik ini. Indonesia berpendapat bahwa instabilitas di kawasan berpeluang menggoncangkan keutuhan internal ASEAN, hal ini terkait dengan adanya empat negara ASEAN yang mengklaim, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Jika keempat negara tersebut tetap bersikukuh untuk saling mengakui Kepulauan Spratly, maka keutuhan ASEAN pun akan dipertanyakan oleh dunia luar, apakah ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara masih eksis atau tidak.

Indonesia ditunjuk sebagai penengah dalam upaya untuk menyelesaikan kasus sengketa ini karena Indonesia dianggap sebagai negara yang netral. Walaupun Indonesia secara geografis terletak di sebelah selatan Laut Cina Selatan, namun Indonesia tidak termasuk dalam salah satu pihak yang bersengketa dalam memperebutkan Kepulauan Spratly. Hal inilah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai pengambil inisiatif dalam menyelesaikan sengketa ini. Indonesia dianggap dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di kawasan Laut Cina Selatan karena lokasinya yang tidak terlampau jauh, sehingga Indonesia dapat memberikan pendapat yang sifatnya netral kepada semua negara yang bersengketa.

Indonesia juga memiliki alasan tersendiri mengapa sengketa di Laut Cina Selatan ini harus segera diselesaikan. Alasan Indonesia antara lain adalah untuk mengamankan kepentingan ekonominya. Hal ini dikarenakan jika keamanan dan ketertiban di Laut Cina Selatan dapat tercapai, maka aktifitas perdagangan dan eksplorasi alam yang dilakukan oleh Indonesia di kawasan laut yang sangat strategis bagi pelayaran dan juga kaya akan hasil alam ini akan menjadi lancar.[14] Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan lainnya, diantaranya adalah keamanan dan keutuhan nasional, pemberantasan pelanggaran hukum di laut dan perlindungan terhadap lingkungan.[15] Kepentingan Indonesia juga terletak pada penarikan garis perbatasan di sekitar Laut Natuna –yang kaya akan gas alam-, yang juga masuk dalam wilayah Laut Cina Selatan. Bila Cina masih bersikeras mengimplementasikan garis datarnya seperti yang tercantum pada peta tahun 1947, klaim ini menginterupsi wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia. Selain itu, Indonesia berkepentingan memberantas pelanggaran hukum yang terjadi. Ancaman kekerasan, navigasi serta ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal) di wilayah ini secara langsung merugikan kepentingan ekonomi Indonesia. Dan sebagai negara kepulauan yang sebagian wilayahnya terdiri atas lautan, kerusakan lingkungan di wilayah ini secara tidak langsung mempengaruhi ekosistem di perairan Indonesia. Ini menyebabkan hancurnya perkembangbiakan ikan-ikan di perairan Indonesia dan menurunkan hasil tangkapan ikan di Indonesia.[16]

Peran Indonesia dalam menyelesaikan sengketa ini ditunjukkan melalui pembentukan perundingan diantara negara-negara yang bersengketa. Hal ini diwujudkan dalam South China Sea Informal Meetings, yang diadakan tiap tahun.[17] Dalam pertemuan yang digagas pertama kali pada tahun 1990 ini, dihasilkan beberapa keputusan. Keputusan tersebut diantaranya adalah pembentukan kelompok kerja yang bertugas untuk mengkaji sumber daya yang terkadung di Kepulauan Spratly, kesepakatan tentang pelayaran, penagkapan ikan, dan juga komukasi yang legal di kawasan ini.[18] Signifikansi dari kelompok kerja yang disepakati dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan diantara negara-negara yang bersengketa untuk mendirikan sebuah wilayah politik untuk bekerja sama dan berhubungan satu sama lain, walaupun sengketa masih terdapat diantara negara-negara tersebut. Selain itu, Confidence Building Measures (CBMs) juga menjadi bagan penting dalam agenda pertemuan tersebut.[19]

Dialog ini dilakukan sebagai langkah awal menangani masalah kedaulatan yang sangat sensitif. Semangat diplomasi preventif terefleksi dari semakin tingginya kesadaran negara-negara sekitar untuk melihat masalah ini dari kacamata positif. Serangkaian dialog ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi masalah yang lebih detail guna mencari celah-celah kerjasama yang bisa dibangun termasuk isu kedaulatan atas Kepulauan Spratly, peran negara besar dalam kepentingannya atas wilayah ini dan Confidence Building Measures (CBMs) untuk me-manage potensi konflik secara damai dan bijaksana.

Selain South China Sea Informal Meetings, Indonesia juga mengupayakan perundingan damai lewat Technical Working Groups (TWGs), Groups of Experts (GEs) dan Study Groups (SGs). Dalam dialog ini, tidak hanya melibatkan pihak pemerintah dalam kapasitas informalnya, tapi juga ahli-ahli kelautan dan para akademisi. Tim teknis ini memformulasikan proyek kerjasama program pelatihan monitoring ekosistem di Laut Cina Selatan (Training Program for Ecosystem Monitoring in the South China Sea). Indonesia kemudian terpilih menjadi koordinator untuk kelompok studi geologi yang mengacu pada penelitian potensi hidrokarbon yang terkandung di dalamnya.[20] Sayangnya, pembangunan kerjasama, studi dan manajemen sumber daya masih sangat sensitif sehingga kemajuan progresif sulit dicapai. Kalaupun kesepakatan berhasil dibuat, implementasi sangat susah dilaksanakan. Beberapa pihak juga meragukan efektivitas workshop ini untuk meletakkan dasar bagi political will dan negosiasi tingkat tinggi antar pihak yang mengklaim untuk mencegah sengketa teritorial. Penetrasi formalisasi workshop untuk menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum jauh dari ekspektasi banyak pihak.

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia lainnya adalah upaya pembentukan kerjasama. Proyek kerjasama yang berhasil disepakati antara lain adalah proyek kerjasama dalam bidang penelitian keragaman hayati. Dalam proyek ini, Indonesia tetap memegang kendali kepemimpinan, mengkomunikasikan hasil-hasil dialog kepada dunia internasional, organisasi regional dan internasional demi mendapatkan dukungan dan bantuannya untuk mengimplementasikan proyek kerjasama ini.

Pengaruhnya Terhadap Pencegahan Sengketa

Penggunaan mekanisme diplomasi preventif cukup signifikan pengaruhnya dalam penyelesaian sengketa-sengketa secara damai. Pihak pemerintah negara-negara yang mengklaim semakin menyadari efek konfrontasi militer berdampak buruk bagi semua pihak dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan konflik tersebut juga terlalu besar.

Kekuatan confidence-building, pertemuan workshop termasuk pembahasan isu ini dalam forum resmi ASEAN sangat terasa ketika negara yang mengklaim berusaha menahan diri untuk tidak terlibat lagi dalam aksi saling menduduki daerah (melakukan okupasi fisik). Pengaruh signifikan diplomasi preventif yang dijalankan Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mencegah negara-negara yang mengklaim untuk tidak meneruskan atau memperluas klaimnya. Kesadaran ini mencegah terjadinya konflik bersenjata yang saat itu makin memanas dalam usaha perebutan kepemilikan gugus-gugus kepulauan. Kesepakatan yang dihasilkan menjadi rekomendasi untuk tidak menyelesaikan masalah dengan jalan kekerasan.

2. Menumbuhkan semangat kerjasama bilateral dan regional resmi dengan mengesampingkan masalah kedaulatan teritorial. Selain itu, dialog ini berhasil membangun visi kerjasama di bidang keamanan, politik, navigasi, manajemen sumber daya alam, perlindungan lingkungan dan riset ilmiah kelautan serta mekanismenya atau “norms-building”.

3. Memperkuat usaha-usaha diplomatik resmi dalam kerangka regional untuk menciptakan stabilitas di kawasan. Melalui forum ini, Indonesia mengemban peran terdepan sehingga masalah ini menjadi isu yang dibahas dalam forum yang lebih besar yaitu ARF (ASEAN Regional Forum) dan ASEAN Post-Ministerial Conference, yang berhasil mendudukkan 22 negara se-Asia Pasifik untuk mencari jalan penyelesaian.

4. Terciptanya code of conduct antar negara yang bersengketa. Norms-building ini penting untuk mengatur usaha-usaha kerjasama yang dilakukan.

Ditengah kritik tajam akan efektivitas workshop in dalam mencegah konflik terbuka, second track diplomacy prakarsa Indonesia ini sangat besar artinya bagi terciptanya kesadaran dan political will negara-negara yang mengklaim kepemilikan pulau-pulau di Laut Cina Selatan, untuk duduk bersama –secara resmi- menemukan jalan keluar yang bisa diterima masing-masing pihak bersengketa. Indonesia diakui dunia internasional menjadi pihak aktif dalam mencari celah kemungkinan kerjasama dan menyerukan arti penting kawasan Laut Cina Selatan tidak hanya bagi negara di sekitarnya, tapi juga bagi negara di kawasan regional dan internasional.

KESIMPULAN

Indonesia berpendapat bahwa instabilitas di kawasan ini berpeluang menggoncang keutuhan internal dalam tubuh ASEAN, dimana terdapat empat negara ASEAN yang terlibat dalam kasus sengketa teritori di Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Indonesia ditunjuk sebagai mediator untuk menjadi penengah dalam konflik ini dikarenakan Indonesia dianggap sebagai pihak yang netral dan mempunyai pengaruh yang cukup kuat di dalam kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia tidak termasuk dalam salah satu pihak yang bersengketa. Tetapi Indonesia memiliki alasan sendiri agar sengketa ini dapat segera diselesaikan, alasan itu adalah beberapa kepentingan Indonesia, antara lain:

  1. Untuk mengamankan kepentingan ekonominya baik secara perdagangan dan keamanan sumber daya alam Indonesia di bawah laut.
  2. Keamanan dan keutuhan nasional, pemberantasan pelanggaran hukum di laut dan perlindungan terhadap lingkungan.
  3. Melindungi perbatasan sekitar Laut Natuna karena konflik ini akan mengubah ZEE danlandas kontinen  Indonesia.
  4. Memberantas pelanggaran hukum yang terjadi,Ancama kekerasan,navigasi dan ancaman kedaulatan secara ilegal.
  5. Melindungi ekosistem di perairan Indonesia yang akan rusak bila terjadi perang.

Wujud diplomasi preventif dan upaya yang dilakukan Indonesia dalam kasus sengketa Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan adalah menjaga perdamaian dengan menjadikan potensi konflik menjadi potensi kerjasama dengan cara (peace making dan peace building) menyelenggaraan kerjasama antar negara-negara yang terlibat konfik.

Penyelenggaraan dialog mengenai konflik di Laut Cina Selatan sejak tahun 1990 pertama kali hanya melibatkan perwakilan non-resmi negara-negara ASEAN. Namun sejak tahun 1991, rangkaian lokakarya ini melibatkan negara-negara yang mengklaim wilayah Kepulauan Spratly. Dialog ini terdiri dari:

  1. Lokakarya tahunan dimana Indonesia sebagai tuan rumah, untuk membahas isu-isu kerjasama serta melibatkan para pejabat pemerintah dalam kapasitas non resmi.
  2. Pertemuan Technical Working Group yang dilaksanakan di negara-negara yang berbeda, untuk mengimplementasikan hasil dari sesi pleno workshop dalam bentuk kerjasama Joint Working Group, yaitu Technical Working Groups (TWGs), Groups of Experts (GEs), dan Study Groups (SGs).

Masalah-masalah yang menjadi pembahasan antara lain mengenai keamanan navigasi, pelayaran, dan komunikasi, dan juga proyek kerjasama dalam bidang Penelitian Keragaman Hayati. Para peserta lokakarya ini inklusif bagi semua pihak yang berhubungan dengan masalah ini. Ini terbukti dari penyelenggaraan program pelatihan bagi para navigator dan ahli kelautan yang direkrut dari negara-negara ASEAN dan negara yang mengklaim. Selain itu, permasalahan legal dan perumusan aturan berperilaku (code of conduct) diselenggarakan untuk mengatur mekanisme kerjasama.

Upaya diplomasi perventif Indonesia dalam wujud sebagai mediator melalui usaha-usaha kerjasama dan dialog-dialog telah dilakukan dan dapat dikatakan berhasil sejauh ini karena membuat negara-negara yang bersengketa untuk dapat duduk bersama merumuskan suatu aturan berperilaku (code of conduct) bagi semua negara yang bersengketa di kawasan Laut Cina Selatan. Second track diplomacy yang dilakukan Indonesia ini sangat besar artinya bagi terciptanya kesadaran dan kemauan politik (political will) negara-negara yang mengklaim kepemilikan pulau-pulau di Laut Cina Selatan untuk duduk bersama mencari win-win solution yang tepat dan bisa diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa sehingga Indonesia dapat mencegah terjadinya perang terbuka antara enam negara yang berkonflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Djelantik, Sukawarsini, (2008). Diplomasi antara Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

A.R Soetopo, (1991). Hubungan Internasional Kawasan: Indonesia di Kawasan Asia Pasifik. Jakarta: CSIS.


[1] http://indronet.files.wordpress.com/2007/09/konflik-perbatasan-asia-pasifikrefisi1.pdf. Diakses pada 7 April 2009

[2] Ibid

[3] http://assets.cambridge.org/97805218/39167/excerpt/9780521839167_excerpt.pdf. Diakses pada 8 April 2009

[4] http://www.skripsi-tesis.com/07/04/peranan-unmik-dalam-memulihkan-keadaan-di-kosovo-pasca-konflik-etnis-pdf-doc.htm. Diakses pada 8 April 2009

[5] Sukawarsini Djelantik. Diplomasi antara Teori dan Praktik. 2008. Graha Ilmu: Yogyakarta, hal 162

[6] http://assets.cambridge.org/97805218/39167/excerpt/9780521839167_excerpt.pdf. Diakses pada 8 April 2009

[7] http://jurnal-politik.blogspot.com/2009/01/konflik-kepulauan-separatly.html. Diakses pada 7 April 2009

[8] http://tumoutou.net/702_05123/j_judiono.htm. Diakses pada 7 April 2009

[9] http://jurnal-politik.blogspot.com/2009/01/konflik-kepulauan-separatly.html. Diakses pada 7 April 2009

[10] http://dewitri.wordpress.com/2009/01/03/dilema-keamanan-asean-dalam-konflik-laut-cina-selatan/. Diakses pada 7 April 2009

[11] http://jurnal-politik.blogspot.com/2009/01/konflik-kepulauan-separatly.html. Diakses pada 7 April 2009

[12]http://dewitri.wordpress.com/2009/01/03/dilema-keamanan-asean-dalam-konflik-laut-cina-selatan/. Diakses pada 7 April 2009

[13] Ibid

[14] “The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic Accommodation”. Diakses dari http://www.southchinasea.org/docs/Joyner,%20Spratly%20Islands%20Dispute.pdf, tanggal 4 April 2009

[15]PERAN DIPLOMASI PREVENTIF INDONESIA DALAM MENCEGAH SENGKETA ANTAR NEGARA: STUDI KASUS LAUT CINA SELATAN”. Diakses dari http://fitriyaniriduan.blogspot.com/2008/07/peran-diplomasi-preventif-indonesia.html, tanggal 4 April 2009

[16] Ibid

[17] “The South China Sea Dispute: Prospects for Preventive Diplomacy”. Diakses dari http://www.usip.org/pubs/specialreports/early/snyder/South_China_Sea1.html, tanggal 4 April 2009

[18] Ibid

[19] Ibid

[20]PERAN DIPLOMASI PREVENTIF INDONESIA DALAM MENCEGAH SENGKETA ANTAR NEGARA: STUDI KASUS LAUT CINA SELATAN”, Op. Cit.

12 responses to “Working Paper : Indonesia dan Isu Strategis Laut Cina Selatan (Spratly Islands Dispute)

  1. Dear Eduard,

    Nama saya Lilian Budianto, wartawan Jakarta Post. I am writing several articles about South China Sea dispute.

    I am doing research for my coming article. Apa lo punya info, kapan terakhir kali South China Sea informal working group diadakan oleh Kemlu?

    Thanks banget ya.

    • Selamat siang Mba Lilian.
      Berhubung beberapa waktu yang lalu saya baru berkunjung ke Kementerian Luar Negeri dan juga sempat melakukan wawancara dengan Prof. Djalal, mengenai pertanyaan ini saya sudah bisa dengan pasti menjawab.
      Pertemuan terakhir TWG membahas isu sengketa kepulauan Spratly adalah pada bulan November 2010 di Bandung. Itu merupakan pertemuan ke-20 sejak pertama kali dilakukan pada tahun 1990.
      Dan untuk sekedar informasi, jika ingin mendapatkan data lengkap mengenai hasil perundingan tiap tahunnya, bisa berkunjung ke BPPK Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon no.6. Di sana anda bisa mendapatkan sebuah CD yang berisi kompilasi semua hasil perundingan beserta detail poin-poin apa yang telah dicapai.

      Sekian dan terima kasih.
      Salam, Eduard

  2. Dear Eduard, saya Banda dari program pascasarjana HI, UI. Saya kebetulan akan menulis thesis mengenai peran Indonesia dalam sengketa pulau Spartly dan Paracel. Tulisan Eduard ini bagus sekali. Dan sangat membantu. Mungkin nanti kalau Eduard tidak keberatan, bisa berbagi bahan dengan saya. Hehehe.. Terimakasih. Sukses terus.

  3. Terima kasih Mas Banda.
    Isu ini memang sangat menarik dan sudah terus menerus terjadi sedari dahulu, dimulai dari hanya sebatas masalah borders sampai ke isu energy security.
    Mengingat apa yang telah disampaikan Presiden Obama pada beberapa waktu yang lalu, ia mengatakan bahwa kawasan Laut Cina Selatan merupakan jalur yang sangat strategis dan tingkat geopolitiknya mungkin yang paling tinggi di kawasan Asia Pasifik.
    Indonesia sebagai anggota ASEAN dan juga negara kawasan yang baik tentu saja pasti akan turut serta dalam menciptakan proses peace-keeping, peace-making dan mungkin sampai proses peace-building.
    Tetapi menurut hemat saya mas, mungkin latar belakang peran Indonesia bukan hanya atas dasar kepedulian sebagai anggota ASEAN, namun juga sebagai upaya ‘securing’ akses Blok Natuna dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
    Tentu saja mas, saya bersedia berbagi bahan mengenai hal ini.
    Kalau tidak salah, beberapa waktu yang akan datang akan diadakan kembali working group mengenai isu Spratly Islands.
    Mungkin kita bisa berkomunikasi lebih lanjut melalui facebook Mas, kiranya Mas bisa mengirimkan nama account facebook dan nanti akan saya add.
    Hehe
    Terima kasih Mas Banda

    Salam
    Eduard

    • salam mas eduard.
      saya Nia mahasiswi semester akhir UIN jakarta prodi HI..
      saya menulis penelitian tentang peran indonesia dalam konflik Kepulauan Spratly,,saya rasa artikel mas sangat membantu dalam upaya penyusunan skripsi saya..
      boleh saya minta aalamat FB nya mas?
      karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan konsultasikan berkaitan dengan permasalahan ini..
      terimakasih.:)

      • Hai Nihaya, salam kenal.
        Panggil saja Eduard, karena kita sama-sama mahasiswa. (:
        Tulisan ini sebenarnya bukan pure 100% karya pemikiran saya, saya menggabungkan pemikiran dan analisa beberapa pakar yang jauh lebih paham mengenai isu sengketa Kepulauan Spratly (merujuk ada footnotes).
        untuk alamat facebook, Nia bisa menemui saya pada facebook page saya di : Eduardus Eduard
        Terima kasih Nia telah mengunjungi blog saya.

        Salam,
        Eduard

  4. salam kenal Eduard..
    Saya mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur..
    Kebetulan saya juga sedang melakukan penelitian tentang upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik laut Cina Selatan ini ..
    Dan saya sedang mencari proyek-proyek kerjasama apa saja yang telah berhasil di sepakati oleh Indonesia dan negara-negara yang terlibat konflik Laut Cina Selatan ini..
    Jika Eduard punya bahan ato info yg mgkn bisa membantu saya, saya minta tolong untuk berbagi bahan atau info tersebut ..
    Terima kasih sebelumnya,, :-)

  5. Ass wr wb. MAs, sy lg menyusun skripsi yg membahas ttg sengketa Perbatasan Laut China Selatan ini. Kalo sy boleh tau, no hp mas brp biar mudah sy berkomunikasi, mana tau saya terbantu dg adanya info-info dari mas. Wassalam.

    • Selamat malam Mas Pahrin,
      nomor handphone saya 081802900728 atau bisa pula berdiskusi melalui facebook saya (Eduardus Eduard).
      senang sekali jika bisa berdiskusi dengan anda.
      Sukses selalu untuk penelitiannya.

      Regards,
      Eduard

      • Selamat malam mas Eduard.

        Senang sekali sy rasanya dpt tanggapan positif dari Anda ttg penelitian ini. Sy harap ANda bs membantu sy dalam menyelesaikan skripsi ini.

        Wassalam.

  6. eranz pajo mahasiwa UNAS jakta….saya cuma ingin sedikit berbagi pikiran aja mas brow,..kebetulan saya lagi menulis tentang AGRESIFITAS CHINA DALAM KONFLIK DI KAWASAN LAUT CHINA SELATAN…..
    Konflik LCS merupakan konflik yang paling pelik dan sulit untuk diselesaikan…tindakan saling klaim dan dasar klaim yang berbeda dari setiap negara membuat konflik ini sulit diselesaikan,….Faktor China juga yang membuat konflik ini menjadi luar biasa,..China merupakan negara yang paling agresif dalam mempertahankan klaim ata eilayah ini,..ini dapat dilihat dari UU tentang batas wilayah laut (U shape line) atau garis sembilan puts2 yang memasukan semua wilayah laut china selatan ke dalam wilayahnya,…China mendeklarasikan bahwa Laut Chin Selatan merupakan salah satu “core interest” negara China. Artinya salah satu prioritas Beijing adalah menguasai wilayah Laut China Selatan dan tidak segan untuk mengabaikan kepentingan negara tetangga dan hukum laut internasional…dan ini terbukti dari berbagai tindakan agresifnya yang tdk segan2 menggunakan kekuatan militer,..diplomasi prefentif yg dilakukan Indonesia menurut saya tidak begitu efektif karena faktor China,..diplomasi preventif harus dilakuakan oleh negara yg mempunyai kekuatan diplomasi lebih besar, artinya dilakukan oleh negara yang mempunyai power yang sama atau lbh tinggi,…china saat ini adalah negara great power sementara indonesia masih negara middle power bahkan dibawahnya lagi,…DOC ( Declaration of Conduct) terbukti gagal karena kesepakatan ini sudah dilanggar oleh China, Vietnam dan Filipina,..ini dikarenakan rasa saling curiga antara negara2 yg terlibat konflik,..
    menurt saya untuk beberapa tahun kedepan ataupn mungkin lebih lama lagi konflik ini akan tetap berjalan,…
    GBU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s