Working Paper Summary : Nilai HAM di Asia Pasifik (Studi Kasus Myanmar)


Abstrak

Nilai HAM kini merupakan suatu nilai universal dalam interaksi global. Penghormatan kepada nilai HAM merupakan penghormatan terhadap setiap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya Deklarasi Hak Azasi Manusia oleh PBB, maka semakin jelas bahwa HAM merupakan suatu hal yang penting diperhatikan oleh setiap bangsa. Dalam summary ini, penulis akan mencoba untuk membahas mengenai pelanggaran HAM sebagai ancaman sekuriti nasional non-tradisional. HAM kini menjadi kepentingan internasional, serta akan dibahas pula secara singkat mengenai contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik, salah satunya yaitu di Burma. Dalam menanggapi hal ini, kita akan melihat bagaimana peran negara-negara besar yang berpengaruh di kawasan ini seperti PBB, AS, Cina, maupun ASEAN sebagai tempat Burma bernaung.

Pelanggaran HAM, ancaman keamanan negara non-tradisional.

Dalam interaksi global yang semakin kompleks ini, terutama dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, muncul beberapa nilai global yang dijadikan sebagai ukuran dan menjadi generalisasi, salah satunya yaitu HAM dan demokrasi. Maka dari itu, dengan adanya pelanggaran HAM di berbagai negara tak terlepas baik negara maju maupun berkembang, pelanggaran HAM dianggap sebagai suatu ancaman keamanan nasional. Berbeda jika kita bandingkan dengan situasi dahulu, ketika ancaman suatu negara hanya yang bersifat militeristik. Kini yang dimaksud dengan ancaman suatu negara bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan batas negara, tetapi semua hal yang berhubungan dengan keamanan rakyatnya (human security) seperti kesehatan, tingkat populasi, kebebasan berpendapat (terutama di negara dengan sistem demokrasi), trafficking, dan lain sebagainya.

HAM dan Hubungan Internasional.

Sebelum melihat lebih jauh mengenai HAM, seringkali terjadi perdebatan mengenai klasifikasi apakah isu HAM merupakan suatu permasalahan domestik atau masalah internasional.

Jika kita melihat HAM sebagai isu internasional, maka kita bisa merujuk pada 2 indikator, yaitu :

1. HAM dilihat berdasarkan asumsi kesetaraan semua manusia tanpa terkecuali.

Hal ini berkaitan dengan Artikel 1 dalam United Nations Declaration on Human Rights tahun 1948. Dengan rujukan ini, maka mengindikasikan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara berarti pelanggaran HAM terjadi di semua negara.

2. HAM kini sering dibahas dalam dialog politik dalam Hubungan Internasional.

Berbagai konferensi dan forum sudah banyak yang diselenggarakan dan khusus membahas mengenai isu HAM.

Although Human Rights are routinely breached around the world, but no governments willingly acknowledges itself as a right violator.

Apa yang dimaksud dengan HAM ?

Dalam artikel no 2 UNDHR, menghormati HAM merupakan kewajiban semua anggota PBB. Dalam pemaknaan nilai HAM, ada artian bahwa setiap manusia memiliki hak atas kebebasan individu dan menentang terjadinya segala kekerasan terhadap individu dalam bentuk apapun serta perendahan martabat.

Dalam fokusnya terhadap ASEAN, direktur ICG (International Crisis Group) Sidney Jones mengatakan bahwa HAM merupakan faktor penting dalam proses pembangunan negara-negara ASEAN baik secara politik, ekonomi, budaya, dll.

Situasi HAM di Asia.

Masing-masing pemimpin negara-negara Asia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai HAM, salah satu contohnya adalah mantan PM Malaysia, Mahatir Mohammad, dan mantan presiden Indonesia, Soeharto, ketika era pemerintahan mereka lebih menekankan pembangunan ekonomi dan kestabilan politik di atas nilai HAM. Begitu pula dengan sarjana Cina bernama Wang Yiwei yang memiliki pandangan berbeda mengenai HAM, ia mengatakan bahwa banyak buku-buku dan literatur yang membahas mengenai nilai HAM, dibuat oleh negara-negara Barat, maka pengertian akan HAM merupakan atas dasar interpretasi orang Barat dan ia menganggap hal ini sebagai sebuah upaya dominasi negara-negara Barat yang bersifat memaksa dan menjadikannya sebagai Teori Hubungan Internasional.

Studi kasus pelanggaran HAM di Asia, Burma.

Kasus yang terjadi di Burma bisa dikatakan sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM yang terburuk di kawasan Asia-Pasifik selain kasus di Korea Utara. Sejak tahun 1958 pemerintahan di Myanmar diambil alih oleh kaum militer. Ketika pada tahun 1990 diadakan Pemilu Nasional dengan salah satu kontestannya adalah pihak oposisi yang berafiliasi demokrasi dan dipimpin oleh tokoh nasional Aung San Suu Kyi, mereka (League of Democracy) diluar dugaan memenangkan jumlah suara rakyat sebesar 82% jumlah suara. Melihat fenomena ini, maka pemerintah militer segera melakukan hal tegas dengan tidak memvalidasi hasil pemilu dan lebih buruknya lagi yaitu menahan pemimpin partai oposisi tersebut hingga saat ini. Hal ini dianggap sebagai situasi pelanggaran HAM dan pelanggaran terhadap nilai demokrasi. Atas dasar ini, maka pada bulan September 2007 terjadi suatu gerakan massa di Myanmar yang juga mengikutsertakan para biksu yang turun ke jalan. Tetapi diluar dugaan, pemerintah militer Myanmar menanggapinya dengan kekerasan, yaitu menahan beberapa biksu dan bahkan ada yang ditembaki dan terbunuh.

Hal lain terjadi di Myanmar, yaitu pada tahun 2008 ketika terjadi bencana alam badai Nargis yang melanda Myanmar. Atas dasar paranoid pihak pemerintah militer Myanmar, maka beberapa bantuan internasional dilarang masuk, termasuk bantuan dari negara-negara ASEAN yang sempat ditahan. Hal ini atas dasar ketakutan pemerintah Myanmar yang takut akan bantuan internasional yang membawa kepentingan negara-negara Barat yang selama ini sering mengkritisi kasus pelanggaran HAM di Myanmar.

Bagaimana sikap ASEAN menanggapi isu Myanmar ?

Bisa dibilang, ASEAN tidak dapat berbuat banyak atas kasus-kasus di Myanmar. Di satu sisi, diantara anggota ASEAN sendiri masih menganggap bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM di Myanmar merupakan isu domestik Myanmar dan ASEAN dengan prinsip non-intervence tidak berhak ikut campur dalam kasus ini. Kasus Myanmar ini bisa dikatakan juga sebagai kasus yang mempengaruhi interaksi politik antar negara-negara anggota ASEAN yang lain.

Bagaimana sikap AS sebagai negara yang mempromosikan nilai HAM dan Demokrasi ?

AS pernah beberapa kali melakukan manuver politiknya ke Myanmar, salah satunya yaitu dengan munculnya kebijakan Burma Freedom and Democracy Act pada tahun 2003, yang berisi mengenai kebijakan melarang impor barang-barang Myanmar. Kebijakan ini juga diikuti oleh negara-negara Uni Eropa.

Kebijakan ini memiliki landasan ide bahwa dengan hal ini, mereka berharap bisa mengekspresikan secara simbolik bahwa mereka menentang rezim militer dan mendukung partai oposisi di Myanmar. Selain itu, mereka juga berharap bisa merubah arah kebijakan pemerintah militer Myanmar agar menjadi lebih baik, khususnya dalam hal demokrasi.

Melihat dari output dari munculnya kebijakan ini, tujuan secara simbolik memang tercapai dengan munculnya opini publik dan perhatian dunia internasional terhadap kasus Myanmar. Namun dalam hal sanksi yang diberikan, ternyata tidak terlalu berpengaruh besar dikarenakan rendahnya tingkat perdagangan antara AS-Myanmar. Justru kebijakan pelarangan impor ini malah merugikan rakyat miskin di Myanmar serta menimbulkan tingginya tingkat pengangguran.

Bagaimana peran China sebagai negara yang memiliki hubungan dekat dengan Myanmar baik secara politik maupun geografis ?

China selama ini tidak banyak mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh AS dan negara-negara EU. Justru terjadi situasi yang berkebalikan, China malah seringkali memberikan bantuan-bantuannya ke Myanmar baik secara ekonomi maupun strategis (supply senjata). Hubungan bilateral antara China-Myanmar justru semakin dekat, terutama dengan dibangunnya pusat mata-mata militer China di daerah Teluk Benggal, Myanmar. Hal ini ternyata atas dasar kepentingan China dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan India di segala bidang. China juga berharap, jika Myanmar melakukan pergantian sistem pemerintahan, hal ini dapat dilakukan secara damai, bukan secara kekerasan / revolusi. Dan China juga berharap dengan kerjasama yang intensif ini, kelak China dapat mereduksi tingkat perdagangan narkoba di China yang berasal dari Myanmar.

Lalu, bagaimana dengan PBB sebagai garda internasional ?

Tidak berbeda jauh dengan AS dan negara-negara lainnya, PBB juga tidak dapat berbuat banyak terhadap kasus ini. Mereka sering mengirim utusan khususnya, Ibrahim Gambara, ke Myanmar guna proses negosiasi dengan pemimpin militer Myanmar, namun dari 7 kali kunjungan yang pernah dilakukan, tidak ada satupun usaha yang berhasil dan sesuai dengan harapan PBB. Di dalam UNSC juga pernah terjadi beberapa kali perdebatan, terutama ketika AS dan UK mengajukan upaya demokratisasi di Myanmar yang pada akhirnya diveto oleh Russia dan China.

Academic Judgment

Menurut penulis, kasus-kasus pelanggaran HAM memang banyak terjadi di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang di era post-kolonialisme. Dengan sistem peninggalan penjajahan yang ada, seringkali terjadi perebutan kekuasaan antara pihak-pihak yang berkepentingan, dan pihak yang dianggap paling kuat hanyalah pihak militer yang memiliki persenjataan dan mampu mengancam, dengan naiknya militer sebagai pemimpin pemerintahan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pasti akan terjadi pelanggaran HAM baik secara kekerasan langsung, kultur, maupun struktural. Mengenai kasus Myanmar, memang situasi yang sangat kompleks dalam proses interaksi global saat ini. Penulis berpendapat sedikit pesimis jika penyelesaian kasus ini tidak melibatkan semua pihak. Jika masih ada persaingan antara pihak-pihak yang kuat dalam politik internasional seperti AS-EU-China-Russia, maka kasus ini tidak akan pernah dapat menemukan jalan keluar yang signifikan.

Jika China maupun Russia mampu menilai secara objektif mengenai kasus Myanmar dan mau bersedia melepaskan kepentingannya, maka kasus Myanmar akan dapat menemukan jalan keluar yang signifikan. Manajemen konlik tidak hanya membutuhkan komitmen saja, tetapi juga membutuhkan kesediaan semua pihak yang terlibat untuk mempertahankan hasil yang dicapai dan secara bersama-sama bersedia membangun perdamaian di seluruh dunia.

“The environment is man’s first right. Without a safe environment, man cannot exist to claim other rights, be they political, social, or economic.”

Ken Saro-Wiwa (1941 – 1995)

Nigerian writer, political and human rights activist.

Message sent from prison upon winning the 1995 Goldman Environmental prize for campaigning against oil companies’ environmental destruction in his native Ogoniland. He was hanged in November 1995 on politically motivated charges of incitement to murder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s