Working Paper : Is Pre-Emptive Strike a Preventive Action ?


*paper tugas mata kuliah Hubungan Internasional di Timur Tengah.
Introduction
Peristiwa 11 September 2001 merupakan peristiwa yang sangat dikenang dalam sejarah rakyat Amerika Serikat. Peristiwa ini merupakan peristiwa terorisme terburuk sepanjang sejarah bangsa Amerika yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak kurang lebih 3000 korban jiwa dan mengakibatkan hancurnya gedung pusat bisnis yang selama ini juga menjadi salah satu trademark kota New York, yaitu World Trade Center serta rusaknya sebagian infrastruktur gedung pertahanan Pentagon. Kejadian ini sangat mengejutkan jutaan rakyat Amerika, mengingat Amerika Serikat yang selama ini menjadi negara dengan sistem keamanan yang sangat kuat dan lebih lagi bahwa peristiwa ini terjadi di tengah indahnya pagi kota New York dan di saat jam kerja rakyat Amerika. Orang yang sangat terkejut dengan peristiwa ini salah satunya adalah Presiden George W.Bush. Inilah yang menjadi penyebab dari perubahan pola politik luar negeri Amerika Serikat, khususnya politik luar negeri di kawasan Timur Tengah, dimana mayoritas negara muslim dan dijadikannya kelompok ekstrimis Islam berwarganegara Arab Saudi sebagai tersangka dan otak di balik peristiwa 11 September.
Pada bulan September 2002, pemerintah Amerika Serikat, presiden George W. Bush mengeluarkan politik luar negeri baru AS yang lebih radikal, menyusul kejadian terorisme yang menimpa Amerika Serikat pada 11 September 2001. Kebijakan ini dikenal dengan nama Bush Doctrine, politik ini berisi mengenai tindakan pencegahan adanya negara lain dalam mengembangkan weapons of mass destruction dengan mengadopsi sebuah kebijakan preemptive war (menyerang lebih dulu). Kebijakan ini juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan mempertahankan supremasi kekuatan militernya dan tidak menghendaki adanya negara lain yang memiliki kekuatan militer yang mampu mengancam eksistensi kekuatan militer Amerika Serikat sebagai pesaing.
Doktrin Bush mengeluarkan kunci pilar utama yaitu : kebijakan deterrence, dimana berisi mengenai kebijakan untuk mencegah terjadinya serangan senjata nuklir dengan mengerahkan kekuatan besar (biasanya dalam wujud militer) dan aplikasi teori pembendung. Ini berarti bahwa kekuatan militer Amerika Serikat dibutuhkan guna membentuk kekuatan yang besar untuk membendung segala ancaman yang mampu mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.
“There are some who feel like that, you know, the conditions are such that they can attack us there. My answer is, bring ’em on. We got the force necessary to deal with the security situation.”
George W. Bush (1946 – )
U.S. governor and president, July 2, 2003.
In response to a question on rising casualty rates in the U.S.-Iraq War two months after the end of major combat was declared, vowing that continued attacks on U.S. troops would not change plans to stay in Iraq until a democratic government is established.
Press conference
1. Counter-terrorism sebagai upaya melawan berbagai gerakan terorisme global.
Counter-terrorism adalah sebuah kebijakan dan cara yang digunakan untuk menggentarkan dan menghancurkan segala bentuk terorisme. Counter-terrorism memadukan metode pengumpulan data, penekanan dengan aspek hukum, kekuatan diplomasi, kekuatan militer, dan protective security. Selain mereduksi segala bentuk terorisme, efektivitas counter-terrorism juga bisa sebagai upaya untuk menemukan segala akar penyebab tindakan terorisme dan mengeliminasi segala potensi yang mampu berkembang menjadi motivasi tindak terorisme.
Bencana besar serangan terorist terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001, menunjukan rentannya serangan terorisme terjadi di negara Amerika Serikat, sehingga mereka menerapkan upaya kekuatan counter-terrorism. Kini, “war on terrorism” menjadi sebuah kebijakan baru bagi politik dalam dan luar negeri Amerika Serikat.
Strategi counter-terrorism dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dan yang paling nyata dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dengan jalur kekuatan militer pre-emptive nya. Strategi pre-emptive ini secara resmi menjadi bagian dalam Doktrin Bush yang dikeluarkan pasca peristiwa 11 September 2001. President George W. Bush berjanji akan menggunakan kekuatan militer secara lebih nyata dan lebih signifikan dalam menghadapi berbagai ancaman terorisme global, terutama ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Mereka menganggap bahwa keengganan penggunaan militer yang selama ini diterapkan, menjadikan tindakan terorisme menjadi lebih kuat dan menyebabkan lemahnya daya tahan Amerika Serikat terhadap serangan terorisme. Kebijakan baru inilah yang membawa Amerika Serikat melakukan invasi ke Afghanistan pada tahun 2001 untuk melawan kelompok ekstrimis Taliban di bawah pimpinan Osama bin Laden yang dicurigai sebagai pembentuk jaringan terorisme global.
2. Strategi pre-emptive sebagai strategi counter-terrorism Amerika Serikat dalam menghadapi berbagai potensi resistensi pihak-pihak pendukung terorisme global.
Dalam pidatonya di West Point pada 1 Juni 2002, George W. Bush mulai memperkenalkan doktrin barunya yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan melakukan serangan sebelum segala terjadi tindakan-tindakan terorisme yang lebih buruk. Sejak itu, doktrin pre-emptive ini menjadi kebijakan militer Amerika Serikat menyempurnakan kebijakan sebelumnya yang diadopsi sejak zaman Perang Dingin, yaitu teori pembendung dan teori deterrence.
Kebijakan ini di uji coba dalam berbagai invasi Amerika Serikat ke berbagai wilayah di Timur Tengah yang dicurigai sebagai pusat potensi terorisme global seperti kelompok Taliban di Afghanistan dan kecurigaan AS terhadap Irak mengenai klaim pengembangan senjata pemusnah masal (WMD). Kebijakan ini juga didukung oleh sekutu Amerika Serikat dalam menerapkan doktrin dan kebijakan pre-emptive ke dalam politik luar negerinya.
Dalam artikel “Bush to Formalize a Defense Policy of Hitting First,” yang ditulis oleh David E. Sanger dalam harian New York Times (17 Juni 2002) that: “The process of including America’s allies has only just begun, and administration officials concede that it will be difficult at best. Leaders in Berlin, Paris and Beijing, in particular, have often warned against unilateralism. But Mr. Bush’s new policy could amount to ultimate unilateralism, because it reserves the right to determine what constitutes a threat to American security and to act even if that threat is not judged imminent.”
Kata pre-emptive yang dimaksud dalam Doktrin Bush itu sendiri berarti tindakan yang didesain sebagai strategi serangan pendahulu menghadapi berbagai potensi serangan yang diyakini akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional suatu negara. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa kata kebijakan pre-emptive diganti dengan kata kebijakan preventive.
3. Aplikasi Kebijakan pre-emptive strike Amerika Serikat di Irak pada tahun 2003.
Kata preventif dalam hal ini dimaksudkan bahwa tindakan Amerika Serikat niscaya mampu mencegah kemungkinan terjadinya serangan yang akan datang, bukan ditujukan untuk menghadapi serangan yang sedang terjadi. Presiden Bush membuat beberapa poin penting dalam pidato ultimatumnya yang ditujukan kepada Saddam Hussein pada 17 Maret 2003.
Presiden Bush mengatakan, “We are acting now because the risks of inaction would be far greater. In one year or five years, the power of Iraq to inflict harm on all free nations would be multiplied many times over.”
Pemerintahan Bush berargumen bahwa pengembangan weapons of mass destruction  sebagai potensi ancaman yang sangat besar dan akan sangat cepat pengembangannya yang akan berakibat besar pada keamanan nasional setiap negara, terutama Amerika Serikat.
Mereka juga beranggapan bahwa pemerintahan Irak mampu membangun potensi terorisme yang sudah ada demi menjadikannya sebagai instrumen perlawanan terhadap Amerika Serikat sehingga mereka akan termotivasi bahkan berani mengambil resiko untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi gerakan perlawanan terhadap Amerika Serikat.
Maka sebagai tanggapan atas ancaman ini, Amerika Serikat menggunakan kekuatan militernya sebagai gerakan antisipasi untuk memperkecil ancaman serta mengklaim tindakannya ini sebagai tindakan self-defense.
Strategi propaganda berdasar pada Doktrin pre-emptive Bush kini telah menggantikan institusi hukum dan norma internasional yang selama ini telah dibangun selama kurang lebih setengah abad. Dengan posisi kuat Amerika Serikat dalam sistem internasional, maka Amerika melakukan propagandanya secara gencar terhadap sekutu-sekutunya dan membangun pola sistem internasional berdasar pada nilai-nilai yang dipropagandakan oleh Amerika Serikat, tanpa memperhatikan negara-negara lain.
Berdasarkan pada interview di Munich pada awal bulan Februari 2003, Richard Perle, seorang penasihat senior Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Donald Rumsfeld, mengindikasikan bahwa perang melawan Irak adalah seperti kegiatan seorang inspektur mencari dan menghentikan pengembangan weapons of mass destruction.
Dalam Security conference, ia mengatakan : “I don’t think there’s anything (Iraqi leader) Saddam Hussein could do that would convince us there’s no longer any danger coming from Iraq,”
Doktrin pre-emptive ini telah digunakan sebagai dasar pembenaran bagi Amerika Serikat dan Inggris dalam melakukan serangannya ke Irak pada bulan Maret 2003, tetapi doktrin ini juga digunakan sebagai strategi umum bagi tindakan-tindakan Amerika Serikat di waktu yang akan datang di waktu dan tempat yang berbeda.
Menurut laporan yang dikeluarkan pada bulan September 2002 dalm “The National Security Strategy of the United States of America,” bahwa konsep “weapons of mass destruction” (WMD) itu sendiri mengindikasikan pada pengembangan senjata berbasis kekuatan nuklir, senjata kimia maupun senjata biologi), namun yang menjadi kekhawatian pihak Amerika Serikat adalah pengembangan persenjataan ini di tangan negara yang dalam pandangan Amerika Serikat merupakan negara yang “jahat” yaitu Irak atau bahkan di tangan kelompok teroris non-negara. Maka penggunaan kekuatan militer menjadi justifikasi tindakan untuk melawan semua potensi ancaman ini. Serangan militer yang dilakukan pihak Amerika Serikat dan sekutunya adalah dengan sasaran tempat-tempat yang telah dilaporkan oleh CIA sebagai tempat yang mengembangkan dan memproduksi senjata ini, maka guna mencegah penyebaran dan penggunaan senjata ini oleh Irak kepada kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda, maka militer Amerika Serikat menghancurkan tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat memproduksi senjata ini. Kebijakan Amerika Serikat di Irak ini berdasar atas asumsi hak self-defense yang dimiliki setiap negara menurut hukum internasional dan UN Charter.
4. Kontroversi dunia internasional atas tindakan pre-emptive Amerika Serikat di kawasan Timur-Tengah.
Kebijakan pre-emptive merupakan kebijakan yang tidak 100% didukung oleh semua negara angota PBB. Walaupun sekutu Amerika Serikat dalam Dewan Keamanan PBB seperti Inggris telah mendukung upaya yang akan dilakukan Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak, namun masih banyak negara-negara yang menentang dengan asumsi bahwa alasan Amerika Serikat melakukan invasinya atas dasar kecurigaan pengembangan senjata pemusnah masal dan demokratisasi pemerintahan Irak, seharusnya dilakukan dengan cara diplomasi damai yang tentunya bersifat sangat demokratis. Hal ini tentunya menimbulkan suatu oposisi biner dalam kenyataan, yaitu dimana upaya demokratisasi menggunakan kekuatan serangan militer yang notabennya sama sekali tidak demokratis. Ancaman WMD memang nyata, namun dimensi sebuah ancaman itu sendiri seharusnya dipandang dengan perspektif yang berbeda. Tidak pernah terjadi serangan nyata akibat pengembangan WMD di Irak, dan kelompok teroris yang menyerang Amerika Serikat pada peristiwa 11 September 2001 pun sama sekali tidak menggunakan WMD. Negara-negara yang menentang mengungkapkan argumennya bahwa untuk mencegah apa yang dikhawatirkan Amerika Serikat, seyogyanya tidak dengan kekuatan militer yang dalam kenyataan tidak sebanding dengan kekuatan militer yang dimiliki Irak, apalagi yang dimiliki oleh kelompok Taliban. Mereka mengkritik bahwa dalam upayanya ini, sama sekali tidak diperbenarkan menggunakan kekuatan militer yang dalam kenyataannya mengakibatkan banyak korban jiwa dari pihak rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa.
Sekretaris Jendral PBB, Koffi Annan mengungkapkan berbagai permasalahan akibat kebijakan pre-emptive ini dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 14 Januari 2003.  Ia membedakan potensi ancaman yang selama ini menjadi dasar asumsi dalam kebijakan pre-emptive. Menurutnya, tindakan militer pre-emptive boleh digunakan ketika ada ancaman militer yang nyata yang diyakini sudah siap dan akan menyerang dalam waktu dekat. Selain itu, kebijakan ini juga seharusnya digunakan untuk mencegah terjadinya suatu perluasan suatu perang.
Koffi Annan mengatakan : “Where the threat is not imminent and the evidence is not obvious. It becomes a very murky area to deal with — of course, the evidence is usually only with the one who is making the strike. Often, others may claim that it is not verifiable or that the evidence is not convincing.”
Namun ternyata tindakan Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak ini tidak hanya mendapat kecaman dari dunia internasional, namun juga mendapat kecaman dari rakyat Amerika sendiri yang kontra dengan berbagai kebijakan Bush yang dianggap seringkali gegabah dan tanpa perhitungan. Justru kebijakan ini malah menimbulkan ancaman besar bagi rakyat Amerika Serikat yang tinggal di negara lain, apalagi yang berada di kawasan Timur-Tengah yang selama ini menjadi pusat perhatian arah kebijakan politik Amerika Serikat. Kelompok terorist pun menjadi lebih besar gerakan resistensinya dan dengan memanfaatkan teknologi media, mereka mampu mempropagandakan ideologi jihad ke seluruh pengikutnya di pelosok dunia, terutama di beberapa negara muslim.
Peristiwa terorisme 11 September 2001 merupakan peristiwa yang sangat dikenang dalam sejarah buruk rakyat Amerika Serikat. Peristiwa ini merupakan peristiwa terorisme terburuk sepanjang sejarah bangsa Amerika. Inilah yang menjadi dasar dan penyebab berubahnya paradigma politik domestik dan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden George W.Bush yang merupakan seorang Republikan yang dikenal realist dan banyak menimbulkan kontroversi di komunitas dunia internasional. Berbagai kebijakan Amerika Serikat pasca-11 September 2001 menjadi lebih ekstrim radikal dan tidak kooperatif. Yang menjadi dasar kontroversi adalah propaganda Global War on Terrorism yang menggunakan teknik pre-emptive melalui kekuatan militer, yang diaplikasikan di beberapa negara di kawasan Timur-Tengah seperti Irak dan Afghanistan.
Namun tanpa disadari, kebijakan ini malah memperburuk dan memperbesar resistensi aktor-aktor yang selama ini menentang Amerika Serikat. Tindak terorisme tetap terjadi dan malah menyebar ke berbagai negara yang dianggap sebagai sekutu Amerika Serikat dengan mendukung segala kebijakannya. Terorisme kini menjadi lebih profesional, tidak dengan kekuatan nyata seperti senjata maupun militer yang tentu saja tidak mereka punya, namun dengan pemanfaatan teknologi media komunikasi sebagai instrumen propaganda terorisme anti-hegemoni Amerika. Perselisihan yang terjadi sudah tidak sekedar perlisihan antar negara, namun dianggap sudah meluas menjadi konflik peradaban antara Barat dan Islam. Generalisasi Amerika terhadap kaum Islam sebagai akar terorisme, merupakan potensi kuat dalam membangkitkan semangat perjuangan para kelompok anti-hegemoni Amerika dan tentunya malah memperburuk citra dan image Amerika Serikat di mata dunia internasional.
Mungkin kebijakan Bush lah yang seringkali salah perhitungan dan malah menyebabkan potensi ancaman yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Semakin banyak negara-negara yang menentang Amerika Serikat dan menjadikannya sebagai musuh.
_Eduard – 18th May 2009_

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s