Working Paper : Politik Luar Negeri Habibie – Indonesia-Australia-TimorTimur (1998-1999)


East Timor Map

source : Google Image : ‘East Timor Map’

Pada masa pemerintahan Soeharto, yang menjadi isu dalam hubungan diplomatik antara Indonesia-Australia adalah mengenai Timor timur (pemberontakan Fretilin) 1974-1982, dan juga peristiwa Balibo pada tahun 1975.

Hubungan diplomatik sepanjang 1974 antara pemerintahan Soeharto dan PM Australia, Gough Whitlam tercermin dalam sikap kooperatif Australia pada saat Timor Timur hendak diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia secara damai.[1]

Akan tetapi, tindakan Indonesia yang melakukan pendudukan agresif di Timor Timur dikritik publik Australia dan akhirnya pemerintah Australia pun mengkritiknya di PBB. Kritik ini diyakini muncul akibat aksi invasif Indonesia yang mengakibatkan lima wartawan Australia tewas pada peristiwa Balibo di tahun 1975. Sejak saat itu, pers Australia gencar melakukan pemberitaan yang konfrontatif dan kritis terhadap Indonesia.

Ketika kursi perdana menteri dipegang oleh Malcolm Fraser pada 1976. Indonesia masih kerap mendapatkan kritik tajam dari Australia, antara lain Fraser dan James Dunn, mantan konsul Australia di Timor Timur 1977. Pada 1982, hubungan diplomatik Indonesia-Australia mulai meninggalkan isu Timor Timur, ketika PM Australia, Anthony Street mengajak masyarakat Internasional untuk mulai mengesampingkan isu tersebut.[2]

Masa Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Indonesia menggunakan pendekatan personal antara Alatas dengan PM Australia, Gareth Evans. Hubungan bilateral kedua negara pun melunak kembali hingga isu Timor Timur untuk kedua kalinya muncul ke permukaan di tahun 1991 melalui peristiwa Santa Cruz.[3]

Meskipun isu Timor timur tidak menghilang, peran PM Australia lainnya, Paul Keating, dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia dinilai sangat akomodatif dan kooperatif. Hal ini menjelaskan bahwa semata-mata dikarenakan adanya pergeseran kepentingan Australia terhadap isu pembangunan blok kepentingan ekonomi non-China yang memposisikan Indonesia sejajar dengan Vietnam dan Australia untuk tidak terlibat ke dalam orbit China. Kemudian hubungan baik Indonesia-Australia dengan berhasil diimplementasikan ke dalam penandatangan perjanjian seputar penghormatan keamanan kemerdekaan politik dan keutuhan wilayah kedua negara.[4]

Implementasi hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Australia pernah terjalin, antara lain adalah dengan adanya suatu kerjasama berdasarkan mutual understanding antara lain adalah :

1. Standarisasi melalui MoU Concerning cooperation on Standards and Conformance.

2. Sektor perdagangan melalui Trade Agreement Between the Republic of Indonesia and the Commonwealth of Australia melalui nota persetujuan dagang No.346.

3. Sektor kultur dan budaya melalui Cultural Agreement Between the Government of Republic Indonesia and the Government of Commonwealth of Australia.

4. Sektor Ekonomi melalui Exchange of Letters.

5. Sektor perbatasan wilayah melalui Establishing Certain Seabed Boundaries, dll.[5]

Setelah jatuhnya rezim diktator Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun pada Mei 1998, Indonesia memulai era baru dengan fase demokratisasi yang sebelumnya hampir belum pernah dirasakan. Demokrasi sebagai suatu nilai baru yang diadopsi mempengaruhi berbagai aspek, tak terkecuali dengan politik luar negeri Indonesia.

Presiden Indonesia setelah Soeharto, mulai membuka wajah baru Indonesia. Namun dengan diadopsinya demokrasi, Indonesia tidak terlepas dari isu-isu penting yang dihadapinya saat itu, seperti yang akan dibahas dalam makalah ini adalah isu Timor-Timur, sebuah pulau kecil di wilayah tenggara Indonesia yang pernah mengalami aneksasi selama 23 tahun pada era pemerintahan Soeharto. Kasus pelanggaran HAM merupakan kasus yang tak terlupakan jika kita mengingat Timor-Timur, misalnya saja kasus Balibo 1975 dan Santa Cruz 1991. Isu Timor-Timur ini lah yang menjadi perhatian terberat bagi suksesor Soeharto, B.J.Habibie pada masa pemerintahannya dari Mei 1998 – Oktober 1999.

B.J.Habibie

source : http://sdntugukepatihanjombang.files.wordpress.com/2010/01/habibie.jpg

Lepasnya Timor-Timur dari status provinsi ke-27 Republik Indonesia melalui referendum, bukanlah suatu hal yang terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses yang cukup panjang. Indonesia sebagai sebagai pihak yang mempertahankan kedaulatan negaranya, melakukan beberapa tahap negosiasi.

B.J.Habibie sebagai sosok yang telah lama menjadi pejabat di era rezim Soeharto, dipandang tidak dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi di era post-Soeharto, seperti misalnya permasalahan krisis ekonomi dan juga stabilitas politik domestik.

In the wake of Soeharto’s resignation, it was obvious that Habibie, a long-term supporter of Soeharto, was unable to resolve the complex economic and political crisis in Indonesia. Under Habibie, Indonesia’s economy deteriorated and domestic political chaos continued.[6]

Wilayah Timor-Timur telah terintegrasi dengan Indonesia selama kurang lebih 23 tahun, selama itu pula beberapa media massa mengamati dan mengkritisi pola hubungan antara Indonesia dengan Timor-Timur, hal ini pula yang dilakukan media massa di Australia.

Kritikan media massa Australia berawal dari munculnya tragedi Balibo pada Oktober 1975 yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia. Masalah yang muncul dianggap karena kurangnya perhatian khusus pemerintah Indonesia mengenai tragedi tersebut.[7]

Selain pihak media massa, kelompok lain yang mengkritisi pemerintah Indonesia adalah organisasi internasional non-pemerintah (NGO), terutama mereka yang memiliki perhatian secara khusus terhadap isu-isu mengenai pelanggaran HAM.

Lepasnya Timor Timur pasca-referendum sebagai bagian dari Indonesia merupakan babak akhir dari serangkaian kegagalan diplomasi Indonesia. Buruknya catatan pelanggaran HAM di Indonesia, antara lain menjadi penyebab buruknya kinerja para diplomat Indonesia, terutama jika diplomat Indonesia dihadapkan dengan diplomat-diplomat dari negara-negara yang mengamati dan mengkritisi perkembangan HAM di Indonesia. Strategi diplomasi Indonesia mengenai Timor Timur mengabaikan efektifitas diplomasi informal sebagai second track diplomacy, dan penanganan media massa internasional sebagai pembentukan opini publik. Kegagalan tersebut bertambah dengan sifat otoritarian pemerintah era Orde Baru yang sentralistik, serta kuatnya peran militer di dalam pemerintahan. Strategi kelompok anti integrasi dengan memainkan isu HAM, yang telah menjadi isu global sejak berakhirnya Perang Dingin telah berhasil mengantarkan rakyat Timor Timur mencapai kemerdekaannya.[8]

Cara pandang B.J.Habibie terhadap isu Timor-Timur berbeda dengan cara pandang Soeharto, hal ini diukur dengan cara pandang Soeharto yang tetap mempertahankan Timor-Timur sebagai wilayah integrasi Republik Indonesia, sedangkan Habibie lebih melihat secara pragmatis dari beban ekonomi yang saat itu sedang melanda Indonesia saat krisis finansial 1997-1998.

Tawaran otonomi luas atas Timor-Timur (Juni 1998) yang diikuti pula oleh opsi referendum (Januari 1999), memunculkan perdebatan yang seru di dalam negeri. Bagi Habibie, referendum merupakan cara penyelesaian masalah sekali dan untuk selamanya.[9]

Saat itu, Habibie salah memperhitungkan mengenai situasi eksternal dan internal. Situasi eksternal dimana perubahan pandangan Australia mengenai masalah Timor-Timur dan juga peran media massa dan NGO internasional yang semakin besar berperan sebagai pressure group yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah Australia.

Lain halnya dalam lingkup internal, ketika situasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang belum pulih pada saat itu, secara umum kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Habibie mencerminkan kurangnya informasi dan pemahaman terhadap masalah Timor-Timur, lepasnya Timor-Timur dari Indonesia jika dilihat dari cara pandang Habibie, mencerminkan pandangan Habibie bahwa Timor-Timur semata-mata sebagai provinsi yang memiliki ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap Indonesia.

Dalam hubungannya dengan Australia, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia tidak berhasil memenangkan hati publik Australia. Masalah utama dikarenakan Indonesia secara tidak serius menangani kasus Timor-Timur di Australia. Keberhasilan diplomasi Indonesia saat itu akan terjadi jika pemerintah Indonesia lebih melibatkan diplomasi independen dan tidak terlalu mencampurkan aktivitas dan keterlibatan kelompok militer dalam kegiatan diplomatiknya.[10]

 

The Making of State Behaviour Nature Melalui Political Legitimacy.

Korelasi antara legitimasi politik dari publik kepada pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri dapat digambarkan melalui 4 pola umum, yaitu :

1. States will compromise in deeds when political legitimacy is low and international pressure is high.

2. States will compromise in words when both political legitimacy and international pressure are low.

3. States will balance externally when both political legitimacy and international pressure are high.

4. States will balance internally when political legitimacy is high and international pressure is low.

Terjemahan ke dalam tabel akan menjadi[11] :

Jika kita mengkonversikan teori ini dengan keadaan Indonesia di bawah era kepemimpinan B.J.Habibie, maka kita bisa melihat bahwa di bawah masa pemerintahan Habibie, masalah krisis ekonomi dan krisis politik masih tetap terjadi. Habibie sebagai presiden menaiki jabatannya dengan cara yang terkesan terburu-buru dan situasi Indonesia pada saat itu memang berada di bawah situasi krisis politik yang amat besar. Terlebih jika kita melihat bahwa banyak publik berpendapat bahwa Habibie merupakan suksesor Soeharto yang tidak memiliki perbedaan kebijakan dengannya. Sempat pula muncul sebuah peribahasa, Guru kencing berdiri, Murid kencing berlari.

Peribahasa itu sempat ditujukan kepada Habibie ketika ia dianggap sebagai penerus kebijakan Soeharto yang secara formal telah lengser dari kepemimpinannya.

Berkaitan dengan upaya demokratisasi post-Soeharto, naiknya Habibie menjadi presiden jelas menunjukkan belum adanya upaya pemerintah untuk menerapkan demokrasi di dalam Indonesia. Kelompok pro-reformasi seperti kelompok mahasiswa dan aktivis, tidak menginginkan Habibie menduduki bangku kekuasaan.

As one activist from the University of Indonesia mentioned, ‘Habibie is part of the Soeharto regime, [and] although he promised to make changes in the electoral laws, we are skeptical that he will make any real changes in the system’.[12]

Selain para mahasiswa dan aktivis, kelompok elit politik dan kelompok militer pun memang memiliki dukungan yang sangat minim terhadap presiden yang baru ini, misalnya saja jika kita lihat dari pandangan Menteri Kordinasi Perekonomian, Ginandjar Kartasasmita yang menginginkan segera diadopsi dan dilakukannya pemilihan umum yang menghasilkan seorang pemimpin atas dasar mandat rakyat sendiri.[13]

Habibie pun memang menyadari bahwa ia memiliki tingkat legitimasi yang rendah, maka ia berusaha agar dirinya terlihat berbeda dengan pandahulunya, Soeharto, dengan tujuan mendapat legitimasi yang cukup kuat dalam menjalankan pemerintahannya.

  • Di tingkat domestik, ia melakukan restorasi mengenai kebebesan pres, selain itu ia juga melepaskan beberapa tahanan politik di era rezim Soeharto, dan juga memperkenalkan undang-undang yang memungkinkan untuk dilakukannya pengalihan kewenangan politik dan fiskal kepada daerah atau yang lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah.
  • Di tingkat internasional, Habibie melakukan “terobosan” dalam hal isu Timor-Timur, dimana yang selama 23 tahun berada di bawah kontrol Indonesia. Hal ini dikarenakan atas dasar keinginan Habibie untuk memperoleh simpati publik internasional dan berharap untuk mendapatkan bantuan dana untuk menangani krisis finansial yang sedang dialami Indonesia. Walaupun pendekatan-pendekatan ini berhasil mendapatkan beberapa pujian baik dari tingkat internasional, namun di tingkat domestik pelaksanaan kebijakan baru ini dianggap sebagai contoh kasus dari usaha Habibie yang gagal.[14]

Kebijakan Habibie atas Timor-Timur ini sangat mengejutkan publik internasional, yaitu jika diukur dengan 3 indikator :

  1. Mengapa Habibie sudah berinisiatif untuk mengajukan proposal mengenai otonomi kepada Timor-Timur sejak bulan Juni 1998 ?
  2. Mengapa Habibie sangat bersikeras untuk menetapkan kebijakan referendum di Timor-Timur pada awal tahun 1999 ?
  3. Mengapa Habibie mengizinkan adanya intervensi pasukan internasional pasca-referendum ?

Pertanyaan pertama memang jelas mengindikasikan bahwa Habibie sudah mulai berusaha untuk meraih simpati publik Indonesia dan internasional dengan “melakukan apa yang Soeharto tidak lakukan”. [15]

Namun kebijakan Habibie mengenai referendum Timor-Timur tidak seperti apa yang ia harapkan untuk mendapatkan simpati publik Indonesia, melihat ketika pihak militer di bawah komando Jenderal Wiranto selaku Panglima TNI saat itu, mengatakan bahwa militer menentang kebijakan referendum dikarenakan munculnya kebijakan Habibie tersebut sebelumnya tidak sempat didiskusikan dengan pihak militer.[16] Tidak berbeda dengan Menteri Luar Negeri Ali Alatas yang mengatakan bahwa kebijakan Habibie ini bersifat prematur.[17]

Faktor International Pressure Dalam Kebijakan Habibie

Tekanan internasional yang tinggi dan lemahnya legitimasi politik memang sangat mempengaruhi perubahan kebijakan Habibie terhadap Timor-Timur. Kritik dan tekanan tinggi terhadap Habibie mengenai isu Timor-Timur berasal dari Amerika Serikat dan Australia. Dalam pertemuan tahunan CGI (Consultative Group on Indonesia) di Paris akhir bulan Juni 1998, Amerika Serikat mengkritik keras mengenai isu pelanggaran HAM di Timor-Timur. Lalu Kongres AS pun pada bulan Oktober 1998 secara tegas menunda bantuan peralatan militer dan pelatihak pasukan untuk Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan secara jelas bahwa kritik AS bukan atas dasar status politik Timor-Timur, melainkan mengenai isu pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Dengan kata lain, demi mendapatkan bantuan ekonomi dari AS, pemerintah Habibie harus memikirkan jalan lain dalam menghadapi kritik ini, yaitu dengan cara melakukan perubahan kebijakan mengenai isu Timor-Timur.[18]

Tekanan lain datang dari pemerintah Australia saat itu di bawah kepemimpinan PM John Howard. Pada Desember 1998 Habibie menerima surat pribadi dari John Howard, yang berisi mengenai pandangan Howard mengenai Timor-Timur yang harus diberi kebijakan self-determination dan Australia secara formal siap menerima kemerdekaan Timor-Timur.

Dalam wawancaranya dengan The Jakarta Post, Menteri Ali Alatas mengatakan bahwa :

‘It [the change of Australian policy] made Pak Habibie mad and it made Pak Habibie angry, because it came from Australia’[19]

Setelah kebijakan referendum ditetapkan, hal ini menimbulkan efek salah satunya dengan terjadinya pelanggaran HAM oleh milisi pro-Indonesia di sana. Melihat hal ini, Sekretaris Jenderal PBB, Koffi Annan memberikan ultimatum kepada pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan menghentikan kekerasan yang ada di sana, dan sebagai tambahannya, Koffi Annan mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang dipimpin oleh komando pasukan Australia guna menciptakan dan menjaga perdamaian.[20]

UN-INTERFET FORCES

Source : http://www.diggerhistory.info/images/badges-asstd2/interfet.jpg

Transisi Demokrasi dan Politik Luar Negeri Indonesia – Era B.J.Habibie 1998-1999

Umumnya pembahasan mengenai demokratisasi lebih banyak menekankan pada faktor-faktor domestik yang dianggap bisa menjadi faktor pendukung ataupun penghambat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa alasan, diantaranya adalah bahwa aktor-aktor politik dalam proses demokratisasi / transisi politik dari yang sebelumnya bersifat otoritarian, senantiasa berkonsentrasi untuk usaha-usaha konsolidasi kekuasaannya masing-masing.[21]

Karenanya, proses-proses politik di masa transisi cenderung bersifat inward-looking, yaitu bagaimana elit-elit dan aktor politik cenderung fokus pada situasi domestik dibanding pada perannya dalam komunitas internasional. Selain itu, kuatnya kecenderungan untuk menganalisis proses demokratisasi melalui lensa dinamika politik domestik juga terjadi karena adanya anggapan bahwa pada akhirnya aktor-aktor politik domestiklah yang akan menentukan tindakan politik apa yang akan diambil.[22]

Akan tetapi, situasi absurditas yang melingkupi setiap proses transisi politik sebenarnya membuat sebuah negara yang sedang menjalani proses demokratisasi sangat mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Pengaruh internasional dari sebuah proses demokratisasi bisa terjadi dalam beberapa bentuk, seperti : contagion, control, consent dan conditionality. Contagion terjadi ketika demokratisasi di sebuah negara mendorong gelombang demokratisasi di negara lain. Misalnya saja kita ambil contoh pada proses demokratisasi di negara-negara Eropa Timur setelah Perang Dingin usai dan juga gelombang demokratisasi di negara-negara Amerika Latin pada tahun 1970-an merupakan contoh yang signifikan.

Mekanisme kontrol terjadi ketika sebuah pihak di luar negara berusaha menerapkan demokrasi di negara tersebut. Misalnya Doktrin Truman 1947 mengharuskan Yunani untuk memenuhi beberapa kondisi untuk mendapatkan status sebagai ‘negara demokrasi’ dan karenanya berhak menerima bantuan anti komunisme dari Amerika Serikat.[23]

Mungkin saja, situasi demokratisasi yang terjadi di Indonesia post-Soeharto merupakan upaya Indonesia dengan tujuan memperoleh simpati dan bantuan dari publik internasional, khususnya kelompok negara Barat yang terkenal mengadopsi nilai demokrasi.

Bentuk ketiga, consent, terjadi ketika ekspektasi terhadap demokrasi muncul dari dalam negara sendiri karena warga negaranya melihat bahwa sistem politik yang lebih baik, seperti yang berjalan di negara demokrasi lain yang telah mapan, akan bisa juga dicapai oleh negara tersebut. Dengan kata lain, pengaruh internasional datang sebagai sebuah inspirasi yang kuat bagi warga negara di dalam negara itu.[24]

Bentuk keempat dari dimensi internasional dalam proses demokratisasi adalah conditionality, yaitu tindakan yang dilakukan organisasi internasional yang memberi kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi negara penerima bantuan.[25]

Dalam kasus Indonesia saat itu, dapat kita lihat dari upaya IMF dan World Bank yang seringkali memberi bantuan finansial dengan salah satu syarat yaitu pengadopsian sistem demokrasi ke dalam sistem politik domestik.

Keempat bentuk di atas menggambarkan proses outside-in, dimana dorongan demokratisasi datang dari luar batas sebuah negara. Proses lain yang mungkin terjadi adalah proses inside-out, yaitu proses dimana negara yang tengah mengalami proses demokratisasi menggunakan diplomasi dan politik luar negeri untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Dalam studinya mengenai bagaimana negara-negara demokrasi baru menggunakan politik luar negerinya, Alison Stanger menemukan bahwa proses transisi bisa dipertahankan arahnya ketika negara-negara demokrasi baru ‘membawa dirinya lebih dekat kepada negara-negara demokrasi yang lebih mapan’.[26]

Dua alasan bisa dikemukakan untuk menjelaskan hal ini adalah :

  1. Politik luar negeri bisa digunakan sebagai alat untuk menjaga jarak atau membedakan diri dari rezim autoritarian yang digantikannya.
  2. Sebagai konsekuensi dari alasan pertama, prospek bagi kerjasama internasional, terutama dengan negara-negara yang mapan demokrasinya akan semakin baik dan pada akhirnya memberi kontribusi positif bagi proses konsolidasi internal.[27]

Di awal masa pemerintahannya, Habibie menghadapi persoalan legitimasi yang cukup serius.[28] Akan tetapi, Habibie berusaha mendapatkan dukungan internasional melalui beragam cara. Diantaranya, pemerintahan Habibie menghasilkan dua Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi manusia. Pertama adalah UU no.5/1998 mengenai Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment dan UU no.29/1999 mengenai Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965. Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan Komnas Perempuan juga dilakukan pada masa pemerintahan Habibie yang pendek tersebut.[29]

Dengan catatan positif atas beberapa kebijakan dalam bidang HAM yang menjadi perhatian masyarakat internasional ini, Habibie berhasil memperoleh legitimasi yang lebih besar dari masyarakat internasional untuk mengatasi minimnya legitimasi dari publik domestik. Hubungan Habibie dengan lembaga International Monetary Fund (IMF) dapat dijadikan ilustrasi yang menarik dalam hal ini. Sebelumnya, IMF mendesak Soeharto untuk menghentikan proyek pembuatan pesawat Habibie yang berbiaya tinggi pada bulan Januari 1998, tepat ketika suhu politik dan keberlangsungan pemerintahan Soeharto sedang dipertanyakan. Akan tetapi ketika ia berkuasa, Habibie mendapatkan kembali kepercayaan dari dua institusi penting yaitu IMF dan World Bank. Kedua lembaga tersebut memutuskan untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi sebesar 43 milyar dolar dan bahkan menawarkan tambahan bantuan sebesar 14 milyar dolar.[30]

Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun basis legitimasi dari kalangan domestik tidak terlalu kuat dan bahkan minim, dukungan internasional yang diperoleh melalui serangkaian kebijakan untuk memberi image positif kepada dunia internasional memberi kontribusi positif bagi keberlangsungan pemerintahan Habibie saat periode transisi menuju demokrasi dimulai.

Pemerintahan Habibie pula yang memberi pelajaran penting bahwa kebijakan luar negeri juga dapat memberi dampak negatif bagi kelangsungan pemerintahan transisi. Kebijakan Habibie dalam persoalan Timor-Timur menunjukan hal ini dengan jelas. Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor Timur pada bulan Juni 1998 dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi khusus untuk provinsi Timor Timur. Proposal ini, oleh masyarakat internasional, dilihat sebagai pendekatan baru.

Di akhir 1998, Habibie mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih radikal dengan menyatakan bahwa Indonesia akan memberi opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor Timur.

Beberapa pihak meyakini bahwa keputusan radikal itu merupakan akibat dari surat yang dikirim Perdana Menteri Australia John Howard pada bulan Desember 1998 kepada Habibie yang menyebabkan Habibie meninggalkan opsi otonomi khusus dan membuka jalan bagi referendum. Akan tetapi, pihak Australia menegaskan bahwa surat tersebut hanya berisi dorongan agar Indonesia mengakui hak menentukan nasib sendiri (right of self-determination) bagi masyarakat Timor Timur. Namun, Australia menyarankan bahwa hal tersebut dijalankan sebagaimana yang dilakukan di Kaledonia Baru dimana referendum baru dijalankan setelah dilaksanakannya otonomi luas selama beberapa tahun lamanya. Karena itu, keputusan berpindah dari opsi otonomi khusus ke referendum merupakan keputusan pemerintahan Habibie sendiri.[31]

Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah referendum kemudian memojokkan pemerintahan Habibie. Legitimasi domestiknya semakin tereduksi karena beberapa hal.

  1. Habibie dianggap tidak mempunyai hak konstitusional untuk memberi opsi referendum di Timor Timur karena ia dianggap sebagai presiden transisional.
  2. Kebijakan Habibie dalam isu Timor Timur merusak hubungan saling ketergantungan antara dirinya dan Jenderal Wiranto, panglima TNI pada masa itu.[32]

Habibie kehilangan legitimasi baik dimata masyarakat internasional maupun domestik. Di mata internasional, ia dinilai gagal mengontrol TNI, yang dalam pernyataan-pernyataannya mendukung langkah presiden Habibie menawarkan refendum, namun di lapangan mendukung milisi pro-integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM di Timor Timur pasca-referendum.[33] Di mata publik domestik, Habibie juga harus menghadapi menguatnya sentimen nasionalis, terutama ketika akhirnya pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Australia masuk ke Timor Timur (INTERFET). Sebagai akibatnya, peluang Habibie untuk memenangi pemilihan presiden pada bulan September 1999 hilang. Sebaliknya, citra TNI sebagai penjaga kedaulatan teritorial kembali menguat. Padahal sebelumnya peran politik TNI menjadi sasaran kritik kekuatan pro demokrasi segera setelah jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998.

Four Stars General – Wiranto (Chief of Staff Indonesian Army)

source : http://media.photobucket.com/image/General%20Wiranto/bona_prast/wiranto.jpg

KESIMPULAN

Tekanan internasional yang tinggi dan lemahnya legitimasi politik terhadap Habibie memang sangat mempengaruhi perubahan kebijakan terhadap Timor-Timur, terlihat dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh AS dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia, membuat Habibie dengan alasan mendapatkan bantuan ekonomi, mengeluarkan kebijakan referendum terhadap Timor-Timur. Lemahnya legitimasi publik Indonesia terhadap Habibie, terutama dari pihak militer, aktivis dan pelajar, mambuat kebijakan Habibie mendapat simpati yang rendah, terutama banyak rakyat yang menyesali lepasnya Timor-Timur dari tangan Indonesia, yang telah lama menjadi bagian integrasi Indonesia selama 23 tahun.

Demokratisasi dan perubahan politik mendalam terus berlangsung di semua aspek sosial-politik di Indonesia. Perubahan tersebut bahkan menyentuh bidang diplomasi dan politik luar negeri yang selama ini dianggap murni merupakan kewenangan penuh pihak eksekutif (pada era Orde Baru).

Karena itu, perumusan kebijakan diplomasi dan politik luar negeri yang melibatkan semakin banyak aktor akan membuka kemungkinan bahwa setiap kebijakan dalam dua bidang tersebut akan merepresentasikan kepentingan nasional secara lebih luas dan komprehensif.

Sementara itu, kritik terhadap politik luar negeri sebuah pemerintahan transisi adalah hal yang umum terjadi. Partai oposisi atau kelompok kepentingan lainnya, akan selalu menjadikan politik luar negeri sebagai target karena politik luar negeri merupakan sesuatu yang proses perumusannya dilihat sebagai monopoli pemerintah yang berkuasa.

Pencitraan diri (self-imaging) sebagai negara demokratis di luar negeri dapat memberi sumbangan positif bagi proses konsolidasi demokrasi di dalam negeri. Indonesia berkepentingan untuk menciptakan lingkungan eksternal yang kondusif bagi proses konsolidasi tersebut. Menciptakan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan “tetangga” yang dihuni negara-negara yang demokratis seharusnya menjadi tujuan politik luar negeri Indonesia saat ini. Demokratisnya kawasan Asia Tenggara akan turut mempengaruhi situasi politik di Indonesia.

Bila di zaman Orde Baru terbentuk pemerintahan tertutup di hampir sebagian besar negara anggota ASEAN karena adanya like-minded authoritarian leaders, termasuk pemerintahan Soeharto di Indonesia, tiba waktunya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang dipimpin oleh like-minded democratic leaders demi kepentingan dan tujuan membangun nilai demokrasi yang lebih kuat di Indonesia.


[1] Leo Suryadinata. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto: Bab 6 Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea. LP3ES. Jakarta. 1998. Hal. 116-124.

[2] Ibid. Suryadinata. Hal 118

[3] Ibid. Suryadinata. Hal 122

[4] Ibid. Suryadinata. Hal 124

[5] www.dephan.gov.id, diakses tanggal 18 April 2010 pk.9:07pm.

[6] Kai He, Indonesia’s Foreign Policy After Soeharto : International Pressure, Democratization, and Policy Change. International Relations of the Asia-Pacific Volume 8, August  (2008) page 47–72.

[7] Sukawarsini Djelantik, Diplomasi Antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.

[8] Sukawarsini Djelantik, Diplomasi Hak Azasi Manusia Kasus Indonesia dengan Timor-Timur, Analisis CSIS XXIX (2) 2000 : 175-187.

[9] Dewi Fortuna Anwar, Implementasi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Australia Terhadap Indonesia, Studi Kasus Timor-Timur (1966-2000), dalam Ganewati Wuryandari, Indonesia dan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Australia 1966-2001, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta, 2001.

[10] Op.Cit. Sukawarsini. Diplomasi Antara Teori dan Praktik.

[11] Kai He, Indonesia’s Foreign Policy After Soeharto : International Pressure, Democratization, and Policy Change, Oxford University Press, 2007, page 8.

[12] J.McBeth, M.Vatikiotis dan M.Cohen, (1998) ‘Into the Void’, Far Eastern Review Economic 161, page 16–18. Dalam Kai He, Indonesia’s Foreign Policy After Soeharto : International Pressure, Democratization, and Policy Change.

[13] Ibid. J.McBeth

[14] Op.Cit. Kai He. Page 10

[15] D.F.Anwar, (2000) ‘The East Timor Crisis: An Indonesian View’, dalam Bruce Brown (ed.),

East Timor – the Consequences. Wellington : New Zealand Institute of International Affairs. Page 20

[16] J.Taylor,  (1999) East Timor: The Price of Freedom. London: Zed Books. Page 19.

[17] Ali Alatas dalam Majalah Tempo tanggal 18 Maret 2000, ‘Santa Cruz incident a turning point in our diplomacy

[18] Op.Cit. Kai He. Page 12.

[19] Ali Alatas. (1999) ‘Ali Alatas looks back on 11 years of Indonesia’s foreign policy’, The Jakarta Post, November 2, online version.

[20] D.Murphy dan J.McBeth, (1999) ‘Scorched Earth: East Timor’, Far Eastern Economic Review, 162, halaman 10–14.

[21] Philips J.Vermonte, Demokratisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia.

[22] Lihat Guillermo O’Donnel, Philippe Schmitter dan Laurence Whitehead, Transition from Authoritarian Rule : Prospect for Democracy (Baltimore: Johns Hopkins University, 1986), Buku I, hal.5.

[23] Lihat Laurence Whitehead, “International Aspect of Democratization” dalam O’Donnel, G., Schmitter, P., Whitehead, L. (eds), Transition from Authoritarian Rule : Prospect for Democracy (John Hopkins University Press: Baltimore, 1986), hal. 5.

[24] Philippe C. Schmitter, “The International Context of Contemporary Democratization”, Stanford Journal for International Affairs No.2 (1993), hal. 5.

[25] Conditionality ala IMF ini menimbulkan kontroversi luas. Misalnya Martin Feldstein yang berkeyakinan bahwa conditionality yang diikutkan IMF dalam program bantuan keuangannya tidak relevan untuk perbaikan ekonomi negara penerima bantuan karena bersifat subyektif. Terlebih bila dilihat sebenarnya IMF dibentuk hanya dengan tujuan untuk menjaga sistem fixed exchange rates pada tahun 1945. Selanjutnya lihat Martin Feldstein, “Refocussing IMF”, Foreign Affairs, vol.77/2 (1998). Juga lihat Jeffrey Sachs, “IMF is A Power Onto Itself”, Wall Street Journal, 11 Desember 1997.

[26] Alison Stanger, “Democratization and The International System: The Foreign Policies of Interim Governments” dalam Yossi Shain dan Juan Linz (eds), Between states: Interim Governments and Democratic Transitions (Cambridge: Cambridge University Press, 1955), hal. 274-276.

[27] Op.Cit. Philip J.Vermonte

[28] Dewi Fortuna Anwar, “The Habibie Presidency”, dalam Forrester, G (ed), Post-Suharto Indonesia: Renewal or Chaos ? (Crawford House Publishing: Bathurst, 1999), hal.4.

[29] Op.Cit. Philip J.Vermonte.

[30] Adam Schwarz, A Nation in Waiting (Allen-Unwin: New South Wales, edisi kedua, 1999), hal. 373.

[31] Lihat tulisan Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, ”East Timor – Looking Back on 1999”, Australian Journal of International Affairs, vol.54/1 (2000), hal.5.

[32] Keith Richburg, “Seven Days in May that Toppled a Titan : Back-Room Intrigue Led to Soeharto’s Fall” dalam Aspinall, E., Van Klinken, G., Feith, H. (eds), The Last Days of President Soeharto (Monash University: Monash Asia Institute, 1999), hal.70.

Lihat juga Marcus Mietzner, “From Soeharto to Habibie : The Indonesian Armed forces and Political Islam During Transition” dalam Forrester, G. (ed), Post Suharto Indonesia: Renewal or Chaos? (Bathurst: Crawford House Publishing, 1999).

[33] Laporan Utusan Khusus PBB mengenai permasalahan dan kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur, diakses http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca…341dfcda5b802567ef003d3101?OpenDocument

2 responses to “Working Paper : Politik Luar Negeri Habibie – Indonesia-Australia-TimorTimur (1998-1999)

    • Ya, isu Timor-Timur sangat menarik untuk dibahas.
      Terutama merujuk pada bagaimana decision-making-process yang terjadi pada era transisi saat itu.
      Kebijakan referendum yang dikeluarkan mantan Presiden Habibie memang terkesan kontroversial, namun di sisi lain juga Indonesia mendapat tambahan bantuan dana dari donor asing sebagai insentif untuk proses pemulihan ekonomi nasional pasca krisis finansial Asia 1997-1998.

      Salam
      Eduard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s