Working Journal : Analisis Pola Perjuangan Kelompok Terorisme Di Indonesia – Idealisme, Kebebasan dan HAM Post-Orde Baru (Studi Kasus Kajian Kelompok Jemaah Al-Islamiyah)


Tulisan ini merupakan hasil tulisan untuk Jurnal SENTRIS KSMPMI ke-2 tahun 2010.

Abstract

Practically the Reformation Era can be deemed as the golden era of Indonesia’s political journey. Many positive things are happening in the state. But can not be denied that there are negative things happen too, including the utilization of freedom values by various groups, which in this discussion is a terrorist group. The emergence of terrorism from the perspective of Human Rights clearly a very severe violation, which must be resistance in some degree even be eradicated by state because terrorism is a crimes against the state. In the case of eradication of terrorism, in addition to government commitment, it’s also needs some policies in terms of education and equitable economic development. Peace building efforts in fact is a very important things to do, but unfortunately it’s often forgotten by the government in some of their projects.

Key words : Jemaah Islamiyah, Reformasi, Kebebasan, HAM

“Today’s real borders are not between nations, but between powerful and powerless, free and fettered, privileged and humiliated. Today, no walls can separate humanitarian or human rights crises in one part of the world from national security crises in another.”

Kofi Annan (1938 – )

Ghanaian UN secretary-general, December 10, 2000.

Nobel Peace Prize lecture

Pendahuluan

Signifikansi kebangkitan Islam dari segi kultural dan struktural di Indonesia mulai terlihat sejak masa Reformasi. Setelah rezim Presiden Soeharto berakhir pada tahun 1998 akibat desakan masyarakat, kelompok Islam mulai melihat hal ini sebagai momentum untuk menunjukkan eksistensinya sebagai kelompok yang patut diperhitungkan dalam tindak tanduk politiknya, terlebih dengan kekuatan dalam hal basis massa yang besar dan atas hak sejarah bangsa Indonesia seperti perjuangannya dalam meraih kemerdekaan dan menumbangkan rezim Orde Lama menjadi Orde Baru.

Indonesia saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Faktor ini sangat menunjang dan berpengaruh dalam perkembangan agama Islam di dalam negeri. Dengan potensi seperti ini, kini organisasi-organisasi berbasis agama Islam bukan hanya sebagai organisasi yang mengembangkan pelajaran Islam semata, tetapi juga sudah masuk ke ranah politik publik.

Dalam Islam itu sendiri, bentuk keorganisasian tidak hanya terdiri dari satu organisasi saja, namun ada beberapa organisasi yang berbeda ideologi dan gerakannya. Di era Reformasi, kemunculan organisasi-organisasi Islam baik secara struktural maupun kultural tidak lagi dapat dielakkan. Munculnya kelompok-kelompok maupun partai berbasis Islam itu sendiri menjadi suatu fase baru dalam perpolitikan Indonesia, terlebih setelah kebangkitan Islam mengalami peredaman struktural selama era Orde Baru.

Analisis Perspektif Multidisipliner : Jemaah Islamiyah

–          Perspektif Sejarah.

Organisasi Jemaah Islamiyah dipercaya muncul pada tahun 1940an dengan awal mula gerakan bernama Darul Islam, sebuah pergerakan muslim radikal. Darul Islam itu sendiri memperjuangkan implementasi status negara Islam di Indonesia, yaitu dimana sumber hukum berasal dari Syari’ah Islam. Selama rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia, pemerintah berusaha untuk menekan segala bentuk kebangkitan Islam yang dianggap dapat membahayakan legitimasi kekuasaan Presiden Soeharto. Beberapa petinggi JI seperti Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar pernah ditangkap, namun pada tahun 1985 berhasil melarikan diri ke Malaysia dan kembali ke Indonesia pada tahun 1999 setelah rezim Orde Baru tumbang dari kekuasaannya selama kurang lebih 32 tahun.

Abu Bakar Baasyir mendirikan suatu organisasi bernama Majelis Mujahidin Indonesia, sebuah organisasi Islam garis keras dan dicurigai sebagai bagian dari JI yang berkembang sampai saat ini.[1] Namun keberadaan organisasi memang agak sulit untuk dilacak bahkan dibubarkan dikarenakan gerakan organisasi ini yang bersifat underground.

–          Perspektif Sosiologis.

Jemaah Islamiah adalah bentukan dari orang-orang Islam yang memiliki persamaan dalam ideologi. Mereka menganut ideologi Salafiyah yaitu berjuang untuk mewujudkan dan menegakkan Syari’ah Islam semurni-murninya sebagaimana yang dulu pernah dilaksanakan oleh para Nabi.[2] Akibat ideologi ini, mereka menganggap pihak Barat yang sebagian besar merupakan umat Kristiani merupakan sosok kafir dan menjadikannya sebagai target yang harus diledakkan simbol-simbol kekafirannya.

Hal ini mungkin disebabkan karena sebagian umat Islam ini belum mampu menterjemahkan dan memaknai nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam Islam itu sendiri.

–          Perspektif Politik.

Radikalisme yang muncul ini bukan tiba-tiba saja muncul dalam masyarakat melainkan bentuk dari ketidakpuasan mereka terhadap situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka mengganggap, secara politik mereka bukan saja tidak diuntungkan oleh sistem tetapi juga diperlakukan dengan tidak adil. Aspirasi mereka tidak dapat tersampaikan karena sistem politik itu sendiri dipegang oleh sistem kafir yang lebih memihak kalangan nasionalis sekuler dibandingkan dengan umat Islam sendiri sebagai penduduk mayoritas.

Untuk itu mereka berusaha mendirikan suatu kelompok yang mampu melawan para nasionalis sekuler sehingga mereka mampu mengakomodasikan kepentingannya sendiri dan mendapatkan sebagian kekuasaan dan perhatian dalam sistem.[3]

Sumber Kekuatan Kelompok Jemaah Islamiyah

Sebagai sebuah organisasi, Jemaah Islamiyah memiliki berbagai sumber kekuatan. Sumber-sumber inilah yang menjadikannya sebagai sebuah organisasi yang memiliki kekuatan dan pengaruh politik di Indonesia. Beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Jemaah Islamiyah antara lain :

  1. Massa dan Pendukung.

Pendukung Jemaah Islamiah bukan hanya di Indonesia, melainkan ada juga di negara- negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darusalam, Filipina dan Thailand, sebagian kecil di Kamboja dan Vietnam serta ada kemungkinan Jemaah Islamiah ini ada di Australia.[4] Namun mengenai jumlah pasti dari keanggotaan mereka belum ada sumber yang dapat dipercaya yang mampu menginformasikannya.

2.   Aliansi dengan Organisasi Internasional.

Sudah dapat dipastikan bahwa Jemaah Islamiah memiliki hubungan yang erat dengan Al-Qaeda, sebuah organisasi teroris berskala internasional. Hubungan antara Jemaah Islamiah dan Al-Qaeda sudah berlangsung sejak lama, yang berarti hubungan mereka bukan lagi sebagai sebuah hubungan yang mendasar melainkan hubungan yang sangat mendalam. Namun untuk memberikan pernyataan bahwa Jemaah Islamiah adalah Al-Qaeda “South East Asia Wing”, masih diperlukan bukti yang cukup kuat.

Walaupun banyak anggota dari Jemaah Islamiah yang terinspirasi oleh organisasi seperti Al-Qaeda dan tokohnya seperti Osama bin Laden, Jemaah Islamiah melakukan operasinya dengan cara yang berbeda.[5]

Selain memiliki hubungan erat dengan Al-Qaeda, Jemaah Islamiah juga memiliki hubungan dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang berbasis di Filipina, Abu Sayyaf dan organisasi-organisasi muslim lainnya yang berada di Asia Tenggara.

Hubungan mereka tidak dapat dikatakan sebagai hubungan langsung, masing-masing organisasi memiliki struktur organisasi yang independen, yang sama di antara mereka mereka adalah cita-cita untuk mendirikan satu negara Islam. Hubungan di antara mereka mulai terjalin sejak mengikuti pelatihan di Afganistan-Pakistan semasa perang melawan Uni Soviet (1978-1979).[6]

3.   Pemimpin yang Disegani.

Salah satu pemimpin Jemaah Islamiah yang dikenal adalah Abu Bakar Ba’asyir. Abu Bakar Ba’asyir memiliki perjalanan karir dalam organisasi Islam sangat panjang, boleh dikatakan dia merupakan salah satu “tokoh Islam” di Indonesia. Hal itu dikarenakan keikutsertaannya dalam pemberontakkan Darul Islam di Indonesia. Perjalanan pendidikan dan organisasi berawal dari Siswa Pondok Pesantren Gontor, Jombang, Jawa Timur (1959) dan alumni Fakultas Dakwah Universitas Al-Irsyad, Solo, Jawa Tengah (1963). Perjalanan karirnya dimulai dengan menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Solo. Selanjutnya ia menjabat sebagai Sekretaris Pemuda Al-Irsyad Solo, dan terpilih menjadi Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (1961), Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, memimpin Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Solo, Jateng (1972) dan Ketua Umum Majelis Mujahidin Indonesia (2002).[7] Selain Abu Bakar Ba’asyir, Jemaah Islamiah memiliki satu tokoh lain yang juga disegani, yaitu Hambali. Apabila Abu Bakar Ba’asyir adalah pemimpin spiritual maka Hambali dapat dikatakan sebagai pemimpin operasional. Hambali memainkan peranan yang penting dalam Jemaah Islamiah berdasarkan badan intelejen Amerika Serikat dan Asia. Amerika menyatakan bahwa Hambali terlibat dalam beberapa aksi teroris dan merupakan pimpinan Jemaah Islamiah yang dicurigai sebagai direktur operasional Al-Qaeda untuk Asia Timur.

4.   Agama Islam sebagai Agama Mayoritas.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia merupakan salah satu sumber kekuatan politik Jemaah Islamiah.

87% dari 210 juta penduduk Indonesia tercatat beragama Islam. Karena itu, jika pengertian harafiah yang menjadi acuan, Indonesia adalah negara teroris terbesar di dunia.[8]

Masyarakat dan tokoh-tokoh Islam di Indonesia menunjukkan rasa tidak percaya ketika diberitakan bahwa Islam atau lebih tepatnya Jemaah Islamiah berada di balik teror yang terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Hal ini semakin memudahkan Jemaah Islamiyah dalam beroperasi karena banyak orang yang menyangkal keberadaannya. Selain itu penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim akan mudah terpengaruhi oleh doktrin-doktrin Islam yang dikemukakan Jemaah Islamiyah.[9]

Pola Perjuangan dan Pemahaman Jemaah Islamiyah

Kelompok Jemaah Islamiyah memiliki pola perjuangan yang sudah tersusun rapi dan terencana, diantaranya adalah dengan adanya Pedoman Umum Perjuangan Jemaah Islamiyah atau yang biasa disingkat menjadi PUP-JI. Secara umum, PUP-JI bisa disebut sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Jemaah Islamiyah. Perbedaannya, PUP-JI memiliki ciri khas yang berbeda dengan organisasi mana pun. Beberapa ciri khas yang tak dimiliki oleh organisasi umumnya adalah pembinaan kemiliteran untuk persiapan perang bersenjata, jihad musalla atau pembunuhan (bisa pula aksi bunuh diri).

Dalam bahasa Arab, pedoman Jemaah Islamiyah, jihad musalla ini disebut qital (pembunuhan). Ciri khas lainnya adalah dibentuknya bidang intelijen.[10]

Setidaknya ada empat pokok bahasan utama PUP-JI, yaitu :

  1. Membahas Ushulul-Manhaj Al Haraky Li Iqomatid-Dien ; sepuluh prinsip yang tersusun menjadi satu keutuhan dan menjadi landasan tiap perjuangan Jemaah Islamiyah.
  2. Al Manhaj Al Haraky Li Iqomatid Dien ; unsur-unsur program yang berlandaskan pada sepuluh prinsip Jemaah Islamiyah, yang tersusun rapi berdasarkan tahapan yang sistematis.
  3. Al Manhaj Al Amaliy ; pedoman umum operasi guna menyukseskan program-program Jemaah Islamiyah dalam mencapai tujuannya.
  4. An-Nidhomul Asasy merupakan seperangkat peraturan yang disusun dalam rangka membangun kerapian dan ketertiban berjemaah.[11]

Ada sedikit mengenai sepuluh prinsip JI. Prinsip inilah yang dipegang kuat-kuat sebagai doktrin perjuangan Jemaah Islamiyah. Sepuluh prinsip ini dipakai untuk menegakkan Daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah ini nantinya akan menjadi jembatan bagi pembentukan Khilafah Islamiyah (pemerintahan atau kepemimpinan Islam di seluruh dunia).

Khilafah Islamiyah pertama di bumi ini berdiri saat Nabi Muhammad SAW memimpin Madinah. Nabi Muhammad saat itu berperan sebagai pemimpin negara dan juga sebagai pemimpin umat. Setelah mengalami pasang surut, Khilafah Islamiyah runtuh pada 1912 di Mesir saat kepemimpinan Kemal Attarturk.

Mesir tak lagi menjadi negara Islam karena sudah menganut demokrasi liberal. Jemaah Islamiyah ingin mengembalikan kejayaan Khilafah Islamiyah.

Sepuluh pedoman pokok Jemaah Islamiyah, diantaranya adalah :

  1. Tujuan Jemaah Islamiyah hanyalah untuk mencari keridhoan Allah SWT dengan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Inilah tujuan mulianya. Tujuan yang juga menjadi sasaran utama umat Muslim di dunia.
  2. Aqidah Jemaah Islamiyah adalah aqidah ahli sunnah wal jama’ah. Sama halnya dengan Nahdlatul Ulama (NU), aqidahnya adalah ahlusunnah wal jamaah yang artinya kelompok pewaris Nabi Muhammad SAW. Namun, Jemaah Islamiyah punya tambahan, yakni ahlusunnah wal jamaah ‘ala minhajis salafish shalih. Jemaah Islamiyah itu kelompok yang ingin menjalankan sunnah (perbuatan, perilaku, dan sistem yang pernah dikerjakan Nabi Muhammad secara apa adanya, sama persis pada saat Islam pernah ada di zaman Nabi).
  3. Pemahaman Jemaah Islamiyah tentang Islam adalah syumul, mengikuti pemahaman as-salafish shalih. Dalam Islam, ada banyak aliran menjalankan agama. Secara pokok ada empat madzab, yakni Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafii. Di Indonesia, Imam Syafii yang paling banyak diikuti. Implementasinya ada pada organisasi NU. Imam Hambali dan Imam Hanafi diikuti banyak oleh warga Muhammadiyah. Belum diketahui Jemaah Islamiyah mengikuti imam yang mana. Kelompok Salafi mungkin mengikuti Imam Maliki dan Hanafi.
  4. Sasaran perjuangan Jemaah Islamiyah memperhambakan manusia kepada Allah saja dengan menegakkan kembali khilafah di muka bumi. Mungkin, mirip ajaran Islam ortodoks. NU dan Muhammadiyah dikenal lebih moderat. Misalnya, Muhammadiyah tak mengenal Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah.
  5. Jalan yang ditempuh Jemaah Islamiyah adalah jalan iman, hijrah, dan jihad fi’sabilillah.
  6. Bekal Jemaah Islamiyah adalah ilmu dan takwa, yakin dan tawakal, syukur dan sabar, hidup zuhud dan mengutamakan akhirat, serta cinta jihad fi’sabilillah dan cinta mati sahid.
  7. Wala Jemaah Islamiyah kepada Allah SWT dan orang-orang beriman.
  8. Musuh Jemaah Islamiyah adalah setan dari jin dan setan dari manusia. Setan manusia ini disebut orang-orang kafir atau munafik yang dianggap mengganggu, menghambat tujuan Jemaah Islamiyah.
  9. Ikatan organisasi (jemaah) Jemaah Islamiyah berdasarkan atas kesamaan tujuan, aqidah, dan pemahaman terhadap agama Islam.
  10. Pengamalan Islam Jemaah Islamiyah dilakukan secara murni, kaffah (menyeluruh) dengan sistem jemaah kemudian daulah dan dilanjutkan ke khilafah.[12]

Strategi Jemaah Islamiyah dalam Menjaga Eksistensinya

Untuk menjaga eksistensinya, Jemaah Islamiyah memiliki beberapa strategi. Diantaranya adalah :

1. Educational Strategy.

Digunakan karena terinspirasi oleh gerakan Ikhwan al-Muslimin (IM),  bahwa Negara Islam tidak mungkin akan berdiri tanpa terlebih dahulu digerakkan usaha Islamisasi terhadap individu-individunya (Islamisasi dimulai dari bawah). Caranya adalah :

Pertama adalah, penyampaikan dakwah secara umum di masjid dan pesantren.

Kedua, orang-orang yang nampaknya tertarik dengan dakwah tadi dijemput untuk menghadiri halaqah, yaitu pengajian tertutup dalam kumpulan kecil yang keanggotaannya lebih sedikit (usrah).

Dalam halaqah ini anggota akan dibimbing oleh seorang murabbi (instruktor), dialah yang akan memimpin anggota melalui empat tahap: tabligh (penyampaian dakwah dan informasi), ta‘lim (pengajaran tentang agama Islam), tarbiyah (pendidikan dan latihan mental dan fizikal), dan tamhis (penyaringan). Pada peringkat tamhis, para peserta akan disaring dan diuji bakat serta keupayaan mereka, kemudian mereka akan disahkan menjadi anggota yang setia sebagai pengikut Jemaah Islamiyah.[13]

2. Anarchy Strategy.

Strategi ini digunakan hanya kepada sebagian masyarakat yang berhasil diindoktrinasi oleh educational strategy tadi. Strategi ini lebih bersifat persuasif dan memaksa serta digunakan untuk melakukan aksi-aksi terorisme seperti pada tragedi Bom Bali.

Reformasi (Post-Orde Baru) dan Hak Azasi Manusia di Indonesia

Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah membawa berbagai perubahan yang signifikan terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Setelah lebih dari 32 tahun hidup dalam kekuasaan otoritarianisme, Indonesia memasuki fase baru kehidupan bernegara, berbangsa dan bertanah air. Selama 32 tahun rezim Orde Baru disinyalir telah terjadi berbagai tindakan pelanggaran HAM. Selanjutnya post-Orde Baru terutama pada masa transisi antara tahun 1998 – 2000, banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia menelan ratusan bahkan ribuan jiwa, apalagi jika kita mengingat kasus Timor Timus pasca referendum menambah rentetan panjang catatan pelanggaran HAM di Indonesia.

Melihat atas berbagai catatan pelanggaran HAM di Indonesia, banyak LSM dan organisasi internasional yang menyoroti kasus-kasus seperti ini dengan sangat serius, bahkan dalam lembaga PBB pun dibentuk semacam special session untuk kasus seperti di Timor-Timur. Maka atas dasar berbagai desakan yang muncul tersebut, pemerintah Indonesia era Reformasi melakukan beberapa kebijakan, diantaranya yaitu :

  1. Pada Sidang Istimewa MPR 1998 ditetapkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan Piagam HAM bagi negeri Indonesia, melengkapi ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang pada saat itu belum diubah.[14]
  2. Pada tanggal 23 September 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dimana dalam pasal 104 mengamanatkan pembentukan Pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Undang-Undang ini memberikan landasan bagi jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM, serta landasan keberadaan Komnas HAM yang semula keberadaannya hanya berdasarkan Keputusan Presiden.
  3. Pada tanggal 8 Oktober 1999, Presiden B.J.Habibie mengeluarkan Perpu No.1 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia. Perpu tersebut memberikan kewenangan hanya kepada Komisi Nasional HAM untuk mengadakan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang nantinya akan diajukan ke pengadilan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan peraturan perundang-undang yang bersifat regulatif dan represif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat dan di sisi lain dapat memberikan penegakan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman baik perorangan maupun masyarakat terhadap tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : Ada dugaan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di berbagai tempat yang seringkali cenderung berupa tindakan yang bersifat serperti pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, atau yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination), yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat. Lalu yang kedua adalah Kondisi sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama mempunyai dampak sangat luas baik nasional maupun internasional, antara lain mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia akibat banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang perlu segera diatasi. Yang ketiga adalah Tuntutan sebagian reformasi baik yang bersifat nasional maupun internasional yang sangat mengganggu jalannya pemerintahan sehingga harus segera diatasi dan diciptakan suasana kondusif berupa ketertiban, ketentraman, dan keamanan harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa yang beradab.[15] Namun sayangnya, karena berbagai alasan, Perpu No.1 Tahun 1999 ini kemudian ditolak oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Alasan mengenai ditolaknya Perpu tersebut adalah sebagai berikut : a)      Secara konstitusional pembentukan perpu tentang pengadilan HAM dengan mendasarkan pada Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”, yang dijadikan dasar untuk mengkualifikasikan adanya kegentingan yang memaksa dianggap tidak tepat. b)      Subtansi yang diatur dalam Perpu tentang Pengadilan HAM masih terdapat kekurangan atau kelemahan, yaitu :  kurang mencerminkan rasa keadilan karena ketentuan dalam perpu tersebut tidak berlaku surut (retroaktif), sehingga pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum Perpu ini disahkan menjadi undang-undang tidak tercakup pengaturannya ; masih menggunakan standar konvensional, yakni dengan mendasarkan pada KUHP yang hanya membatasi tuntutan pada personal sehingga tidak mampu menjangkau tuntutan secara lembaga ; dan yang terakhir adalah masih terdapat subtansi yang kontradiktif dan berpotensi untuk berbenturan atau overlapping dengan hukum positif.[16]
  4. Satu tahun setelah itu (2000), berhasil pula ditetapkan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur mekanisme hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Upaya lebih mendasar dan sangat monumental untuk menjamin perlindungan dan penegakan HAM, adalah melalui Perubahan UUD 1945. Perubahan konstitusi mengenai hak asasi manusia dibahas dan disahkan pada 2000, yaitu pada perubahan ke dua UUD 1945. Perubahan tersebut menghasilkan ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, yang semula hanya terdiri dari tujuh butir ketentuan, yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan, yaitu menjadi 37 butir ketentuan.[17] Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 secara khusus diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal lainnya dalam UUD 1945. Karena itu, perumusan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia saat ini dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu konstitusi di dunia yang paling lengkap memuat ketentuan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Sejak reformasi berbagai produk hukum dilahirkan memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Antara lain : Tap MPR tentang HAM ; UU Pers ; UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (UU Unjuk Rasa) ; UU HAM (UU No.39 Tahun 1999) ; UU Pemilu ; UU Parpol ; UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD ; UU Otonomi Daerah ; UU Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, atau Perlakuan dan Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat ; UU Ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Rasial.[18]

Jika kita melihat pada sisi politik, selama hampir sepuluh tahun terakhir ini, kita telah menyaksikan rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas. Empat kebebasan dasar, yaitu : hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Ini semua merupakan hal vital bagi bekerjanya sistem politik dan pemerintahan demokratis di Indonesia.

Melalui kebebasan pers dan berbagai media, hampir semua lapisan masyarakat Indonesia relatif bebas mengkomunikasikan gagasan dan informasi yang dimilikinya. Rakyat menikmati pula hak atas kebebasan berkumpul. Pertemuan-pertemuan rakyat seperti, konferensi, seminar, rapat-rapat akbar tidak lagi mengharuskan atas dasar izin dari pemerintah seperti di masa Orde Baru. Perorangan atau kelompok-kelompok masyarakat, seperti, buruh, petani, seniman, dan lain sebagainya yang ingin melakukan demonstrasi atau unjuk rasa di depan kantor atau pejabat publik tidak memerlukan izin pemerintah, hanya atas izin dari pihak kepolisian saja.

Sudah hampir sepuluh tahun terakhir ini rakyat Indonesia menikmati pula kebebasan berorganisasi. Rakyat juga bebas mendirikan partai-partai politik sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi politiknya. Rakyat bebas pula untuk mendirikian organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti serikat buruh, dan lain sebagainya. Perwujudan hak atas kebebasan berorganisasi ini sangat vital bagi upaya rakyat untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Selain itu, tumbuhnya organisasi-organisasi rakyat dari bawah ini akan memperkuat masyarakat sipil / civil societies yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.

Fenomena demokrasi dan HAM memang tidak lepas satu sama lain. Terlihat dari selama hampir sepuluh tahun terakhir ini rakyat Indonesia telah pula menikmati hak politiknya, seperti hak untuk turut serta dalam pemerintahan di mana rakyat berperan serta memilih secara langsung para anggota DPR dan DPRD (pada Pemilihan Umum tahun 1999, 2004 dan 2009 yang lalu). Pada tahun 2004 untuk pertama kali rakyat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten, serta kotamadya memilih langsung Gubernur, Bupati, dan Walikota. Suatu fenomena pesta demokrasi dan dijunjung tingginya HAM di tengah masyarakat era reformasi.

Kesimpulan : Reformasi, HAM, dan Perjuangan Jemaah Islamiyah di Indonesia

Era reformasi tentu saja banyak membawa berbagai keuntungan bagi kehidupan bernegara, berbangsa dan bertanah air rakyat Indonesia. Selama 10 tahun terakhir, sejak tumbangnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, rakyat Indonesia seakan mengalami euphoria demokrasi dan penghargaan atas berbagai hak mereka sebagai warga negara yang dilindungi oleh negara. Reformasi di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, sistem politik, dan hal lainnya, membawa banyak hal positif, seperti apa yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya. Namun ternyata ada juga hal negatif dari adanya kebebasan yang ada ini. Ada beberapa pihak, seperti yang dalam pembahasan ini adalah kelompok teroris, memanfaatkan dari adanya kebebasan dan euphoria masyarakat yang selama 32 tahun berada di bawah pengekangan penguasa Soeharto.

Menurut opini penulis, pemerintah masih banyak perlu melakukan berbagai pekerjaan rumah, terutama dari sektor pendidikan dan pemerataan pembangunan. Dengan adanya program-program pendidikan yang disertai pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal, maka niscaya gerakan terorisme dan separatisme di Indonesia akan dapat diredam dan ditangani dengan solusi non-kekerasan. Dalam penanganan kasus-kasus terorisme di tanah air ini, diperlukan tidak hanya proses peace keeping dan peace making, tetapi juga butuh peace building (hal yang seringkali terlupakan oleh pemerintah), dimana hal ini merupakan hal terpenting dalam setiap upaya resolusi konflik. Terorisme muncul atas dasar adanya fenomena diskriminasi dan social gap yang ada. Telah dibahas mengenai indahnya penghormatan terhadap hak politik di era reformasi, tetapi apakah hak ekonomi juga dijamin oleh pemerintah ? Terdeprivasinya masyarakat miskin di berbagai daerah inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok terorisme untuk menjadikannya sebagai kekuatan yang besar dalam memperjuangkan idealismenya. Tindakan terorisme merupakan crimes against state, yang diperlukan upaya serius.

Maka dari itu, seyogyanya program sustainable development di era reformasi ini disertai dengan pemerataan ekonomi, pembangunan dan juga pendidikan.


* Dalam proses perekrutan anggotanya, sasaran utama dari kelompok teroris adalah pemuda-pemuda yang kurang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama di pedesaan, memudahkan kelompok teroris mengindoktrinasikan paham dan idealisme mereka yang membuat para laskarnya memiliki pola pikir anarkis dan benci atas ketidakadilan sosial yang menimpa mereka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s