Review History : Politik Luar Negeri Subversi – Eisenhower dan Indonesia


Subversi, sebagaimana dikupas dalam kajian yang kritis dan komprehensif ini, oleh Amerika Serikat telah dijadikan instumen penting dalam politik luar negeri nya. Lewat investigasu yang cermat, pasangan sejarawan George Mc.Turnan dan Audrey R.Kahin menjabarkan keterlibatan pemerintahan Eisenhower-Dulles via CIA dalam peristiwa PRRI-Permesta, satu topik yang selama ini hanya diketahui samar-samar. Keterlibatan itu sendiri sesungguhnya mulai tersingkap ketika Allen L.Pope,seorang pilot Amerika, ditembak jatuh saat melakukan pengeboman di atas kota Ambon. Namun, pemerintah Amerika Serikat waktu itu secara resmi menyebut Pope sebagai tentara bayaran yang disewa oleh pembangkang.

Menjelang 40 tahun kemudian, berkat keuletan pasangan suami-istri Kahin, terbukti bahwa demi membendung pengaruh komunisme di Indonesia – tentu sukar dibantah karena ketika itu pengaruh Soviet sudah semakin kuat di sini – Amerika Serikat telah melakukan campur tangan langsung dalam “perang saudara” yang hingga sekarang masih menampakkan jejaknya dalam perkembangan politik Indonesia. Menyusul kekalahan PRRI-Permesta, kekuasaan pun kian memusat ke tangan Presiden Soekarno dengan dukungan dua pilar lain yang saling bersaing, ABRI dan PKI. Pemberontakan G-30-S/PKI kemudian mengakhiri komposisi tiga pilar itu dan mengantar kita ke alam Orde Baru dengan 2 pilar yang tersisa, yaitu ABRI dan Presiden.

Memecah-belah Indonesia ?

Setelah pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada 14 Maret, tampak jelas muncul pendapat dalam pemerintahan yang melihat adanya proses disintegrasi di Indonesia dan sebab itu mendesak dirumuskannya kebijakan untuk memanfaatkan keadaan terpecah-belah yang memang diharapkan. Pandangan ini tampaknya paling jelas terdapat di kalangan CIA, mendapat dukungan yang memadai, sehingga pada awal Mei, Asisten Menteri Luar Negeri Walter Robertson mengirim seorang wakil direktur dari Biro Pasifik Barat Daya, Gordon Mein, seorang ahli masalah Indonesia yang telah berpengalaman, ke Jakarta guna menentukan “kemungkinan pemecahbelahan Indonesia“. Laporan Mein pada 17 Mei sangat padat, jelas dan juga sejalan dengan pemikiran Duta Besar Allisaon dan staf nya yang menurut Allison erat bekerja sama dengan Mein.[1] Laporan itu cukup meyakinkan Departemen Luar Negeri untuk menghambat perkembangan pengaruh pihak-pihak “pemecah-belah” sekurangnya setelah hasil pemilu tingkat propinsi di Jawa diumumkan.

Mein menolak pemikiran bahwa Indonesia sedang menuju disintegrasi dengan mengatakan sebagian besar rakyat Indonesia tetap menginginkan negara kesatuan. Tuntutan para kolonel yang memberontak pada awalnya hanyalah pembubaran Kabinet Ali Sastroamidojo dan saat itu mereka menuntut pemulihan kembali dwitunggal Soekarno-Hatta, bukan pengakuan kemerdekaan daerah-daerah. Ia menyimpulkan bahwa “pada akhirnya, tampaknya perpecahan Republik Indonesia tidak akan menguntungkan kebijakan Amerika Serikat di wilayah itu” dan bahwa “kekacauan politik dan ekonomi yang diakibatkannya mungkin, dalam jangka panjang, akan lebih banyak menguntungkan PKI dalam upaya merebut kekuasaan di kepulauan itu.”

Mutu yang sangat baik dari analisa Mein tersebut bisa membantu memahami faktor-faktor politik di Indonesia yang ada dalam skenario pemecahbelahan yang kemudian beredar di berbagai kalangan dalam pemerintahan. Pertama-tama, dalam meomrandum itu ia mencatat :

Alasan yang dapat diajukan guna mendukung pendapat bahwa Amerika Serikat seharusnya memandang dengan rasa puas, bila tidak mendorong, pemisahan Sumatra dan pulau-pulau besar lainnya di luar Jawa dari Republik Indonesia, dapat diringkaskan sebagai berikut :

1.       Kekuasaan komunis dipusatkan di Jawa, sebaliknya di pulau-pulau luar Jawa partai-partai agama yang sangat anti-komunis berkuasa.

2.       Pemerintah pusat melaksanakan politik netralis dan tampaknya dipengaruhi golongan kiri. Adanya pemerintah yang anti-komunis di sekitarnya bisa menjadi lawan yang berguna.

3.       Karena obsesinya pada kolonialisme, dan rasa curiganya pada bekas kekuasaan kolonial barat, Presiden Soekarno, yang tampaknya juga tidak terlalu mengkhawatirkan bahaya komunis dari dalam maupun dari luar, menjadi seorang tokoh politik dengan pengaruh yang tidak bisa diandalkan. Mengurangi wilayah yang dikuasainya bisa sangat berguna.

4.       Sumatra, bersama Semenanjung Malaya, menguasai Selat Malaka, yang sangat penting dari segi strategis.

Kemudian beralih pada faktor-faktor politik, ia berhasil membantah sebagian besar alasan yang secara sadar atau tidak dibuat oleh kaum intervensionis tersebut :

Yang pertama dan paling penting adalah keraguan mengenai kemungkinan Sumatra menjadi satu kesatuan politik, yang dalam kenyataannya terdiri atas berbagai komunitas yang terpencar-pencar dalam hutan belantara. Di pulau itu terdapat sekurangnya 5 suku bangsa besar dan kelompok kebudayaan yang berbeda-beda dan saling bermusuhan, yang hanya dihubungkan oleh satu jalan aspal yang sulit dilalui pada musim hujan. Pusat perekonomian utama, Medan dan Palembang, keduanya sangat erat terkait dengan Jakarta, tetapi hanya sedikit memiliki ikatan yang sama. Salah satu daerah, Aceh, selama sekitar 4 tahun terakhir melakukan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah pusat dan sekalipun dilaporkan telah tercipta kesepakatan sementara dengan Letnan Kolonel Husein sebagai panglima di Sumatra Tengah, namun kecil kemungkinannya orang-orang muslim Aceh yang fanatik akan mau berdamai dengan orang-orang Batak yang Kristen dan menerima kekuasaan yang mengikat seluruh daerah itu. Sebab itu, kalau pada awalnya semboyan “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” dihilangkan dan proses disintegrasi mulai terjadi, sedangkan fragmentasi politik hampir pasti akan berlangsung terus di Sumatra, sehingga Amerika Serikat tidak hanya akan berhadapan dengan satu pemerintahan Sumatra, tetapi dengan tiga atau empat daerah yang semi-otonom. Let.Kol Husein, perwira paling gigih di wilayah itu, dilaporkan sangat banyak dipengaruhi kalangan Islam Ortodoks Sumara Barat, yang menurutnya telah mengajukan prasyarat bagi penyelesaian dengan pemerintah pusat tidak hanya pembubaran PKI tetapi juga partai-partai jutaan orang lain yang menganut keyakinan pada Tuhan dan menganjurkan pemisahan politik dan agama. Dalam hal ini, Husein lebih dekat dengan Darul Islam daripada dengan Masjumi atau Nahdatul Ulama. Ia belum menyatakan bagaimana ia menghendaki kepercayaan kepada Tuhan itu dilaksanakan, tetapi wawasan Islam mengenai hal itu tampaknya tidak disenangi kawan-kawannya yang Kristen. Betapapun juga, tuntutanyang memperkuat kedudukannya di kalangan wilayah Islam di sekitar Padang sangat ekstrim dan tidak realistis dalam konteks politik Indonesia yang lebih luas dan dengan demikian menjadikan Husein sebagai pemimpin suatu wilayah yang terbatas.

Dalam kesimpulannya, Mein menyatakan memecah-belah Republik Indonesia “hanya dapat brhasil dengan bantuan material yang besar dari Amerika Serikat dan

Kepentingan Amerika Serikat dapat dicapai secara lebih efektif melalui peningkatan kekuatan anti-komunis di pulau-pulau luar Jawa yang sedang melakukan pemberontakan dengan mendorong elemen-elemen anti-komunis di sana untuk mendukung kawan-kawan dan sesama regionalis di Jawa dalam kerangka satu negara nasional dan dengan cara mendukung dan membantu pemerintah pusat memenuhi tuntutan-tuntutan yang sah dari daerah-daerah.

Sekalipun duta besar Allison menganggap penting para pemberontak di daerah-daerah untuk tidak dihancurkan, ia berharap tercapai kompromi yang baik diantara mereka dan kabinet non-partai yang dipimpin Djuanda Kartawidjaja, yang diangkat Soekarno segera setelah Kabinet Sastroamidjojo jatuh pada 17 Maret.[2] Duta besar melapor pada 1 Juni, kabinet yang baru “lebih realistis dan konstruktif daripada sebelumnya” dan menyarankan “kesabaran dan pengertian” dalam menghadapi masalah dan agar Amerika Serikat tidak melakukan tindakan yang menunjukkan ketidakpercayaan atas kemampuan pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah-masalahnya.[3]

Tetapi, meningkatnya kekuatan PKI seperti terbukti dalam pemilu propinsi di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Juli-Agustus 1967 membuat Amerika Serikat mengabaikan penilaian Allison. Bahkan, Menteri Luar Negeri Dulles pada 25 Juli memerintahkan agar Penilaian Intelijen Nasional (NIE) atas Indonesia diubah seluruhnya akibat pemilu dan menganjurkan agar Dewan Keamanan Nasional, yang dipimpin Presiden Eisenhower, bersidang pada 1 Agustus untuk membicarakan kebijakan mengenai Indonesia.

Pembicaraan dalam sidang Dewan Keamanan Nasional membuktikan bahwa kecemasan telah meningkat.[4] “Cutler (Pembantu khusus presiden) bertanya apakah sesuai dengan briefing Direktur CIA mengenai Indonesia (isi briefing itu dihapus dari catatan) kepada Kepala Staf Gabungan perlu diminta untuk mempelajari akibat-akibat militer mengenai jatuhnya Pulau Jawa ke tangan komunis. Presiden berkata ia ingin juga mengetahui pandangan Departemen Luar Negeri”. Wakil Menteri Luar Negeri Christian Herter ingin mengetahui

Akibat yang mungkin terjadi bila Jawa dipisahkan dari Sumatra. Perkiraan seperti itu akan sangat berguna, yang memungkinkan kami menentukan seberapa jauh harus bertindak kepada Indonesia di masa mendatang. Cutler mengatakan Indonesia mungkin saja terpecah belah, dengan Pulau Jawa sebagai kekuatan komunis dan pulau-pulau lain sebagai kekuatan anti-komunis. Wakil Presiden (Richard Nixon) menganggap Soekarno mungkin benar ketika ia mengatakan pemerintahan demokratis bukan yang terbaik untuk Indonesia. Ia mengatakan bahwa kaum komunis mungkin tidak bisa dikalahkan dalam pemilu karena organisasi mereka sangat baik dan mereka sanggup memanfaatkan kebodohan rakyat. Dalam pandangannya, Amerika Serikat sebaiknya bertindak melalui organisasi militer Indonesia untuk memobilisasi perlawanan terhadap komunisme. Laksamana Radford (Kepala Staf Gabungan) sepakat mengenai adanya kemungkinan untuk bekerja sama dengan baik dengan tentara Indonesia. (dihapus) Presiden menanyakan kekuatan militer yang dikendalikan Soekarno. Dulles menjawab bahwa ia mengendalikan kekuatan militer di Pulau Jawa.

Laksamana Radford menyarankan agar Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan segera mengadakan survei mengenai keadaan di Indonesia agar bisa siap-siap bila harus melakukan tindakan yang cepat.

Dewan Keamanan Nasional kemudian menyetujui pembentukan panitia yang terdiri atas perwakilan Departemen Luar Negeri (sebagai ketua), Departemen Pertahanan, Kepala Staf Gabungan, CIA dan Badan Kerja Sama Internasional untuk menyiapkan sebuah laporan bagi Dewan pada 4 September mengenai :

a.       Dampak dari perkembangan mutakhir di Indonesia, terutama kemenangan-kemenangan politik PKI di Jawa, bagi keamanan Amerika Serikat.

b.      Tindakan yang dapat diambil Amerika Serikat mengenai keadaan di Indonesia sejalan dengan keputusan Dewan Keamanan No.5518 (kemungkinan besar memorandum dewan atas  kebijakan Amerika Serikat mengenai Indonesia), termasuk tindakan yang dapat diambil mengenai kemungkinan atau tindakan nyata PKI untuk merebut kekuasaan di Jawa.

Keputusan penting yang menyatakan bahwa “karena reaksi yang timbul di PBB, SEATO dan di Asia pada umumnya bersifat bertentangan mengenai pengerahan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Indonesia, tidak mungkin dan tidak tepat dilaksanakan sementara keadaan politik di Indonesia tidak stabil”. Sebab itu, pengerahan tentara Amerika Serikat untuk sementara ditangguhkan. Saran-saran mengenai tindakan apa yang harus dilakukan – terbuka maupun rahasia – akan ditentukan oleh Komisi Ad Hoc antar-departemen dengan wakil-wakil dari Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan CIA, dengan pimpinan Hugh S. Cumming yang saat itu menjadi penasihat Dulles yang paling berpengaruh dalam Departemen Luar Negeri mengenai Indonesia.[5] Kelompok kerja inti Komisi Ad Hoc, termasuk Laksamana Arleigh Burke, Kepala Operasi Angkatan Laut, dan Howard Jones, Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Timur Jauh. Deputi Asisten Menteri Pertahanan, Karl G.Herr, Jr. ditunjuk untuk mewakili Departemen Pertahanan dan Kolonel Joseph Harrison mewakili Kelompok Perencanaan Strategis Gabungan Kepala Staf Gabungan. Komisi dan tugasnya sedemikian rahasia, sehingga pejabat bagian urusan Indonesia di Departemen Luar Negeri, Francis Underhill, baru mengetahuinya beberapa tahun kemudian dan ia sama sekali tidak diberi tahu mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan rahasia. “Semua gadis bar di Singapura dan Manila tahu lebih banyak mengenai operasi-operasi itu daripada pejabat bagian urusan Indonesia,” katanya di kemudian hari. Ia menyadari kegiatan itu untuk pertama kali nya secara kebetulan ketika dalam sebuah undangan makan malam pada musim semi 1958 seorang perwira bagian operasi Angkatan Laut mengajaknya berbincang-bincang secara pribadi dan mengatakan, “Francis, apa yang kalian, di Departemen Luar Negeri, hendak lakukan di Indonesia? Kapal-kapal selam kita telah merapat di pantai Sumatra dekat Padang selama 2 minggu dan menurunkan amunisi berton-ton.”[6]

Selama akhir 1957, di kalangan pemerintahan Eisenhower muncul keyakinan yang makin meningkat bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh PKI di Jawa memang “bisa terjadi sewaktu-waktu”. Suatu ilustrasi mengenai pandangan itu didapat dari telegram yang dikirim Asisten Menteri Luar Negeri Robertson kepada Allison sehari setelah Dewan Keamanan Nasional mengadakan rapat pada 1 Agustus. Sekalipun sebagian dari isinya disensor, nadanya menunjukkan adanya peningkatan kekhawatiran yang mulai mencuat di kalangan atas kabinet :

Departemen pada tingkat tinggi telah menaruh perhatian selama beberapa bulan mengenai apa yang kami lihat sebagai keadaan yang terus menerus kacau di Indonesia.. dan mungkin melalui tindakan kami yang tidak tepat kaum komunis dapat melakukan peranan yang menentukan dalam kegiatan politik negeri itu. Tampak jelas bahwa akibat tindakan Soekarno (sengaja atau tidak) PKI menjadi kuat. Kami juga merasa Djuanda tidak memiliki kekuatan dan dukungan politik untuk menahan mencuatnya apa yang dari sini tampak sebagai peningkatan kekuatan kaum komunis atau untuk mencegah berkuasanya Dewan Nasional atas kabinet infiltrasi kaum komunis dalam pemerintahan dan rakyat Indonesia memiliki banyak persamaan buruk dengan apa yang terjadi di Guatemala pada masa Arbenz.[7]

(Perlu diingat bahwa Arbenz, presiden terpilih saat itu, yang cenderung ke kiri mengakibatkan tindakan keras CIA yang menumbangkannya.)

Epilog

Upaya pemerintahan Eisenhower untuj memanipulasi politik di Indonesia sama sekali tidak berhasil. Usaha mengubah sifat pemerintah Indonesia agar sesuai dengan apa yang dianggap sebagai kepentingan Amerika Serikat malah memperkuat unsur-unsur yang hendak dilemahkan dan dihancurkan.

Dampak perang saudara yang langsung tampak dan bertahan lama adalah kuatnya Angkatan Darat dan Presiden serta hancurnya pemerintahan parlementer. Sejak itu, Indonesia tidak lagi mempunyai pemerintahan dengan sistem perwakilan, sedangkan Angkatan Darat dan Presiden terus mendominasi kehidupan politik dan ekonomi.

Dengan demikian, mungkin dampak yang paling berbahaya dari intervensi Amerika Serikat dalam panggung politik Indonesia adalah polarisasi yang goyah. Perang saudara tidak saja mencoreng wajah politik Indonesia, tetapi juga menyebabkan seluruh keseimbangan kekuatan politik dalam negeri menjadi sangat kacau. Ketika muncul spektrum politik yang berkurang sekali sifat keanekaragamannya dibanding masa-masa sebelumnya, muncul tripolarisasi yang renggang dan rapuh di Indonesia yang terdiri dari tiga kekuatan politik yang masing-masing semakin kuat, yaitu Angkatan Darat, Soekarno dan PKI. Keadaan itu tidak memungkinkan berlangsungnya pemerintahan yang efektif ataupun sistem politik yang stabil. Tentu saja keadaan itu menjadi suatu faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan politik yang sangat dahsyat.


[1] Memorandum resmi dari john Gordon Mein kepada Robertson, “The possible break-up of the Republic of Indonesia”, tertanggal 17 Mei 1957 (756D.00/5-1757, Arsip Nasional). Sebuah versi yang agak berbeda dari memorandum itu terdapat dalam FRUS, jilid 22, hlm 381-385; wawancara dengan Duta Besar Allison.

[2] Lihat surat Allison kepada Robertson, 8 April 1957, FRUS, jilid 22, hlm 372.

[3] Lihat surat Allison 1 Juni 1957, Ibid, hlm 392.

[4] Lihat Ibid, hlm 400-402.

[5] NSC Action No.1758, 1 Agustus 1957.

[6] Surat dari Francis Underhill yang ketika itu bekerja sebagai pejabat Biro Indonesia, 3 Desember 1993, dan pembicaraan melalui telepon, 18 September 1994.

[7] Lihat FRUS, jilid 22, hlm 402-403. Dewan Nasional yang didirikan oleh Soekarno pada 6 Mei 1957 adalah sebuah badan penasihat yang anggota-anggotanya mewakili berbagai kelompok politik, etnis, agama dan pekerjaan, termasuk anggota-anggota penting Kabinet dan Angkatan Bersenjata. Sekalipun oleh banyak orang dianggap sebagai saingan Kabinet, hal itu tidak benar, dan badan itu juga tidak banyak menambah kekuasaan Soekarno.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s