Review : Kebijakan Non-Proliferasi Nuklir Post-Cold War Era


Pendahuluan.

Isu-isu yang berkembang pasca berakhirnya Perang Dingin dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar isu, yaitu :

•        Human Rights.

•        Democratization.

•        Environment.

Selain itu, digagas pula rancangan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di wilayah :

•        Middle East.                                       –   Korean Peninsula.

•        South Asia.                                         –   Balkan & Nordik.

•        Eastern Europe.

1. Latar belakang Kawasan Bebas Senjata Nuklir :

Kontroversi muncul setelah Hitler dianggap memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir sewaktu PD 2. Tanggal 6 Desember 1941 sebelum serangan Pearl Harbour oleh Jepang, Amerika Serikat secara resmi memulai proyek membuat bom atom yang dinamakan “Manhattan Project”. Pasca PD 2 munculnya Perang Dingin dan persaingan untuk merebut dominasi dan hegemoni di dunia.

Pembentukan Nato dan Pakta Warsawa dalam rangka mewujudkan ambisi menjadi negara adidaya. Dalam kerangka global semua konferansi internasional diarahkan kepada:

•        Mengawasi dan menghapuskan “Atoms For War”.

•        Mempromosikan dan mengupayakan “Atoms For Peace”.

Dalam upaya Non-Proliferasi ini, telah diadakan beberapa perjanjian internasional yang diantaranya adalah :

•        Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in outer space and under water (traktat pelarangan uji coba nuklir di atmosfir, di angkasa luar dan dibawah laut) tahun 1963.

•        Treaty on the non – proliferation of nuclear weapon (traktat non proliferasi senjata nuklir) tahun 1970.

•        Treaty on the limitation of underground nuclear weapon tests (traktat pembatasan senjata nuklir di bawah tanah) tahun 1974.

•        Treaty on underground nuclear explosions for peaceful purposes (traktat uji coba nuklir untuk tujuan damai) tahun 1976.

2. Pengertian dan defenisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir (KBSN).

Pengertian : kawasan–kawasan di  dunia dimana sebagian besar negara-negara didalamnya ingin membebaskan diri dari senjata-senjata nuklir, tetapi tanpa menyalahi berbagai ketentuan traktat-traktat internasional, khususnya mengenai prinsip kebebasan berlayar, dan pembentukan kawasan tersebut perlu mendapatkan dukungan negara-negara nuklir.

Pengertian lain :

•        A territory within whose bounds international agreement absolutely forbids the development, testing, production, deployment, storage or transportasion of nuclear weapons whereby the nuclear powers guarantee that no nuclear weapons  or threat of such will be used against the countries within the zone.

•        Geographic areas, defined by treaty or agreement, within which the presence of nuclear weapons, their manufacture and testing are banned.

Pengertian lain lagi : “A geographic region in which, by treaty or formal convention, nuclear weapons are permanently banned”.

Dari beberapa defenisi diatas juga termasuk konsep kawasan bebas nuklir / non–proliferation zone kecuali istilah senjata nuklir diganti dengan pengertian yang lebih luas yaitu alat ledak dan aktivitas nuklir.  Demikian pula istilah zona / kawasan denuklirisasi (denuclearization).

Namun isilah kawasan bebas senjata nuklir dinilai lebih realistis dibandingkan dengan kawasan bebas nuklir. Begitu pula perbedaan istilah senjata nuklir (nuclear weapons) dengan alat ledak nuklir (nuclear explosive device) dibedakan pula. Nuclear weapons diartikan : device capable of releasing nuclear energy in un uncontrolled manner and having characteristics appropriate for use for warlike purposes.

Istilah lain nuclear weapons : ”A bomb, missile, warhead or other deliverable ordonance items (as apposed to an experimental device) that explodes as a result of energy released by atomic nuclear by fission,  fusion or both”.

Sedangkan istilah nuclear device adalah : “A nuclear explosive which may be intended for non-military uses such as construction, hence peaceful nuclear explosive, or be too heavy and / or too cumbersome for delivery on military targets and hence useful only for test purposes.

3. Terminologi Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian diatas ternyata ada perbedaan atas karakter dan persepsi tentang kawasan namun yang penting adalah perjanjian tersebut melarang :

a. Pemilikan (possesion).

b. Penggelaran (deployment).                   Senjata-senjata nuklir dan alat ledak nuklir dalam suatu

c. Penggunaan (use).                                     kawasan tertentu.

4. Tujuan pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir.

•        Untuk menghilangkan proliferasi senjata nuklir yang ada saat ini maupun dimasa yang akan datang.

•        Untuk mengurangi ancaman serangan nuklir terhadap negara-negara dalam kawasan, dan

•        Untuk menghindarkan kontaminasi terhadap lingkungan kawasan akibat materi yang berhubungan dengan nuklir.

•        Meningkatkan keamanan negara-negara di kawasan.

•        Mencegah proliferasi nuklir.

•        Meningkatkan keamanan dunia.

Sedangkan mekanisme non-proliferasi nuklir ini adalah :

1. Cakupan rezim verivikasi KBSN melebihi (go beyond) aplikasi full scope safeguards IAEA (lembaga energi atom internasional).

2. Mekanisme pengawasan regional yang dibentuk bukan hanya memeriksa dan meninjau pelaksanaan  sistem safeguards IAEA, akan tetapi juga melakukan langkah lainnya.

3. Mewajibkan negara-negara pihak antara lain untuk medeklarasikan fasilitas nuklir, menghancurkan semua alat ledak nuklir dan fasilitas uji coba yang dimilikinya atau mengubahnya untuk keperluan sipil.

4. Ketentuan untuk melarang keberadaan senjata nuklir di wilayah teritorial negara pihak akan dapat mencegah penggelaran senjata nuklir oleh negara nuklir.

5. Pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir memiliki beberapa manfaat.

•        Merupakan simbol penentangan masyarakat atau negara terhadap senjata nuklir.

•        Merupakan bagian dari upaya non-proliferasi.

•        Meningkatkan keselamatan masyarakat, mengingat salah satu resiko adanya senjata nuklir dimasa damai adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan baik human error atau sebab-sebab lainnya.

•        Bergabungnya negara kedalam KBSN untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi menjadi sasaran dari senjata nuklir dari negara pemegang senjata nuklir.

•        Kebijaksanaan nasional dan kepentingan nasional negara tersebut.

•        Mendorong negara-negara lain menempuh jalan yang sama dan mendorong terwujudnya perlucutan senjata nuklir.

6. Kelemahan tentang Kawasan Bebas Senjata Nuklir.

Dalam kerangka non-proliferasi terdapat kelemahan-kelemahan (inadequacies) :

•        Meskipun traktat Non-Proliferation  Treaty telah ada keberadaanya dan hampir mencapai universalitasnya, namun rezim non-proliferasi sejauh ini hanya menjaga proliferasi horizontal dan bukan non-proliferasi vertikal.

•        Negara nuklir tetap negara nuklir bahkan India dan Pakistan diakui atau tidak telah menjadi negara nuklir. Mereka ini mengutuk negara nuklir akan tetapi memiliki senjata nuklir dan bahkan terus meningkatkannya.

•        Ketidakmampuan negara-negara kawasan untuk menegakkan pematuhan yang ketat terhadap ketentuan yang ada dalam traktat terhadap negara-negara nuklir, meskipun negara nuklir tersebut telah menandatangani traktat.

•        Kawasan bebas senjata nuklir saat ini memiliki keterbatasan yang “built in” karena bersikap kompromistis terhadap efektivitas yang hendak dicapai melalui rezim ini.

7. Gagasan pembentukan KBSN di kawasan lain.

Pembentukan KBSN di Timur-Tengah :

Timur Tengah merupakan “a region where the most acute tension exists“ hal ini menunjukkan pentingnya pembentukan KBSN karena :

•        Timur Tengah senantiasa diwarnai oleh sejarah yang panjang dan pahit dengan pergolakan politik, konfrontasi bersenjata dan timbulnya konflik militer. Beberapa perjanjian damai diantaranya perjanjian Mesir dan Israel tahun 1979 serta Jordania dan Israel tahun 1994 termasuk “The Oslo Declaration of Peace” ternyata tidak berhasil mewujudkan perdamaian.

•        Timur Tengah bagaikan “a time bomb with an inflated arsenal of state of the art modern high–technology weapons”.

•        Semua negara di Timur Tengah kecuali Israel sekarang telah menjadi pihak pada Non-Proliferation Treaty, sehingga secara hukum telah memutuskan untuk tidak memiliki senjata nuklir dan menempatkan semua instalasi nuklirnya dibawah “full scope safeguards IAEA”.

•        Sekarang ini tidak semua negara di Timur Tengah yang mau mengadakan negosiasi dengan Israel.

•        Hal inilah yang melandasi negara-negara di kawasan ini untuk segera mendesak PBB agar segera membentuk KBSN, maka tahun 1974 Iran yang didukung Mesir meminta Sidang Majelis Umum PBB membentuk suatu kawasan denuklirisasi di Timur Tengah. Dalam usulnya Iran mengajukan 3 prinsip yaitu :

a. States of region should refrain from producing, acqui ring,or possessing nuclear weapons.

b. Nuclear weapons states should refrain from introducing nuclear weapons into the region or using nuclear weapons against any state in the region.

c. An effective international safeguards system,affecting both the nuclear weapons states and the states within the region, should be established.

8. Konsensus pembentukan KBSN di Timur Tengah.

•        Tidak akan ada uji coba alat ledak nuklir dalam bentuk apapun di Timur Tengah.

•        Penegasan kembali akan dukungan terhadap traktat NPT oleh semua negara yang menjadi pihak pada kesepakatan.

•        Peningkatan dan efisiensi sistem safeguards IAEA terhadap program nuklir mereka.

•        Penerimaan Israel atas safeguards terhadap fasilitas nuklir utamanya, suatu perjanjian untuk tidak saling menyerang fasilitas nuklir.

•        Menjamin keamanan yang kuat dari negara-negara nuklir untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara kawasan.

9. Dukungan negara-negara terhadap pembentukan KBSN Timur Tengah.

•        Dukungan Mesir yakni:

a. Semua negara di Timur Tengah harus menyatakan komitmentnya untuk tidak menggunakan, memproduksi, atau memperoleh senjata nuklir dan materi nuklir untuk  keperluan militer, serta menerima rezim full scope safeguards IAEA dengan menempatkan semua fasilitas nuklir yang ada di kawasan di bawah penga wasan organisasi ini.

b. Semua negara di kawasan harus secara bersama  sama menyatakan komitmen mereka untuk mematuhi traktat NPT serta Biological weapon Convention 1972 dan Chemical Weapon Convention 1993.

c. Semua negara dikawasan harus menyatakan komitmennya untuk secara aktif dan jujur membahas isu-isu yang berkaitan dengan segala bentuk sistem penghantar (delivery system) bagi senjata–senjata pemusnah massal.

d. Negara-negara di kawasan harus menyepakati penunjukan badan PBB atau lembaga internasional lainnya yang akan mengatur mengenai masalah verifikasi (verification of compliance) dari perjanjian yang akan dibentuk.

e. Semua negara kawasan harus mendapatkan jaminan nyata bahwa komitmen tersebut akan dipenuhi dan keamanan mereka tidak akan terancam.

10. Pembentukan KBSN di Asia Selatan.

Hubungan India – Pakistan:

•        Hampir sejak tahun 1948 hubungan India dan Pakistan tidak pernah baik dan secara de facto telah berkembang kearah “nuclear stand off ” dan semakin hari semakin kompleks.

•        Kedua negara mempunyai dan memiliki senjata nuklir atau alat ledak nuklir.

•        Kedua negara telah melakukan uji coba nuklir yang dikatakan untuk tujuan damai tahun 1974.

•        Tahun 1974 Pakistan menyampaikan usul pada Sidang MU PBB untuk membentuk KBSN di Asia Selatan melalui Resolusi No 3265 (XXIX) “Declaration and establishment of a nuclear – free zone in South Asia”.

•        India bereaksi terhadap usulan Pakistan dan menolaknya degan argumentasi bahwa pembentukan itu tidak tepat karena tidak merupakan hasil konsultasi dan negosiasi sebelumnya diantara negara-negara yang berkepentingan di kawasan Asia Selatan.

•        India berpendapat bahwa tanpa adanya defenisi yang jelas mengenai aspek geografis dan kebutuhan keamanan bagi kawasan itu, pengajuan denuklirisasi regional semacam itu akan “in appropriate”.

•        India beranggapan bahwa perlucutan senjata nuklir merupakan masalah yang memerlukan pendekatan global dan bukan regional.

Prinsipnya India mendukung pembentukan KBSN dengan catatan sbb :

•        Kondisi kawasan memungkinkan.

•        Gagasan tersebut berasal dari dan disepakati oleh semua negara-negara di kawasan.

•        India mempertanyakan keabsahan (validity) anggapan Asia Selatan sebagai sub-kawasan (sub-region) dari Asia Pasifik.

•        India berpandangan Asia Selatan tidak dapat diperlakukan secara terpisah dan merupakan bagian integral dari kawasan Asia Pasifik.

•        India berpandangan kawasan Asia Selatan dinilai kurang maknanya mengingat kehadiran nuklir di Asia (Cina), dan

•        Dilaksanakannya uji coba nuklir di Pasifik (Perancis) dan kehadiran pangkalan militer asing di Diego Gracia (AS) dan kehadiran kapal-kapal perang nuklir AS, Inggris, Rusia di kawasan.

Semuanya ini menjadikan lingkungan keamanan di kawasan ini semakin kompleks dan rawan dengan demikian India beranggapan tidak memenuhi syarat.

11. Five-Power Nuclear Disarmament Talk.

•        Usulan Pakistan tahun 1991 untuk diadakan pertemuan dengan mediatornya AS, Cina, Rusia. Tentang pembentukan KBSN di kawasan Asia Selatan.

•        India masih belum mau bergabung dan hubungannya dengan Pakistan sering diwarnai ketegangan serta sering beberapakali insiden militer tentang Kashmir.

•        India juga beranggapan bahwa pemecahan regional (regional solution) tidak cukup dalam menghadapi perang nuklir tanpa melihat pula potensi ancaman dari China.

•        Kecuali India negara-negara kawasan regional di Asia Selatan telah mengusulkan adanya pelarangan uji coba nuklir regional.

Terdapat beberapa masalah dalam mewujudkan perdamaian di Asia Selatan yakni :

•        Pakistan memiliki senjata nuklir.

•        Penjualan perlengkapan dan tehnologi senjata nuklir dari China kepada Pakistan.

•        Sikap negara-negara kawasan belum satu karena negara lain ada yang menentang yaitu Bhutan, India, sedangkan Bangladesh, Nepal, Sri Langka dan Maldives mendukung.

*Sumber diambil dari beberapa referensi, baik jurnal, media massa, maupun web.

10 responses to “Review : Kebijakan Non-Proliferasi Nuklir Post-Cold War Era

  1. Pingback: Nuclear Power Stations | Red Alert for Indian Nuclear Arsenal

  2. mas bagaimana dengan sikap atau pandangan negara-negara Timur tengah mengenai pembentukan KBSN ini..??
    pandangan tiap negara mksudnya..!!

    • Untuk kawasan Timur Tengah, menerapkan KBSN bukan lah hal yang mudah dikarenakan adanya beberapa hal.
      Pertama, bahwa senjata nuklir memiliki banyak nilai strategis, baik dalam arti sesungguhnya maupun dalam artian hal yang digunakan sebagai national pride dan kepentingan lainnya seperti kepentingan ekonomi dan politik.
      Kedua, kawasan ini tidak pernah ‘sepi dari konflik’, seperti apa yang ada pada poin nomor 7, kawasan Mid East terbukti sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap konflik, potensi konflik di sana sangat besar, baik yang berkaitan dengan sumber daya minyak, teritorial, maupun konflik politik dan persaingan negara-negara besar seperti Israel, Arab maupun Iran.
      Ketiga, kita bisa melihat bagaimana AS sangat menjaga baik kepentingannya di kawasan ini, misalnya saja dilihat dari bagaimana AS membela Israel dalam setiap isu yang berhubungan dengan pengembangan senjata nuklir, berbeda dengan gencarnya mereka mendesak Iran untuk tunduk kepada NPT dan IAEA. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu kecemburuan di antara negara-negara lain yang ingin mendapat perhatian dari AS.
      Keempat, mungkin ini yang paling berbahaya. Pengembangan senjata nuklir memang bisa dihentikan upayanya pada tingkat pemerintah (government), tetapi penggunaan nya sangat sulit untuk dihentikan. Yang saya maksud adalah, bayangkan jika senjata biologis maupun kimia jatuh kepada tangan teroris, hal ini sudah banyak terbukti keberadaannya dimana teroris bisa dengan mudah mengakses senjata kimia maupun biologi. Penyebaran senjata ini jauh lebih sulit dihentikan ketimbang pengembangan nya.
      Maka menurut saya, untuk kawasan Timur Tengah memang semuanya serba kompleks, untk menerapkan KBSN bukan lah hal yang mudah, dan AS memiliki peran besar dalam upaya ini.

      Terima kasih.
      Salam, Eduard

    • Pada dasarnya zona larangan pengembangan senjata nuklir di seluruh dunia memiliki prinsip-prinsip yg sama. Utamanya adl menghindari pengembangan tenaga nuklir diluar pengembangan yg bertujuan damai, yaitu guna kebutuhan energi nasional seperti pembangkit listrik, industri, dll yang disertai dgn penjagaan ekosistem dari faktor limbah nuklir. Jika boleh mengutip dari Traktat Zona KBSN ASEAN / SEANWFZ, syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut :

      1.              Dalam rangka mewujudkan cita-cita keberhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka perlu ditetapkan sebuah perjanjian yang menyatakan kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir.
      2.              Dalam rangka mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral perlu dipastikan agar seluruh negara di Asia Tenggara tidak memiliki, menggunakan, dan mengembangkan senjata nuklir, serta tidak mengizinkan wilayah yurisdiksinya digunakan sebagai ajang uji coba ataupun penggelaran senjata nuklir.
      3.              Dalam rangka pemanfaatan tenaga nuklir perlu penegasan hak negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk memanfaatkan tenaga nuklir untuk maksud damai serta mencegah kawasan Asia Tenggara dicemari limbah nuklir.
      4.              Dalam rangka menjamin terwujudnya keamanan dan ketenteraman negara-negara di kawasan Asia Tenggara, perlu penegasan agar negara-negara nuklir tidak menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

      POKOK-POKOK ISI TRAKTAT KAWASAN BEBAS SENJATA NUKLIR DI ASIA TENGGARA

      1.              Zona Aplikasi Kawasan yang dicakup oleh Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara adalah seluruh wilayah daratan, perairan pedalaman, laut nusantara, laut wilayah, landas kontinen, serta zona ekonomi eksklusif negara-negara Asia Tenggara.
      2.              Larangan Negara-negara Asia Tenggara dengan tegas dilarang, di mana pun juga, untuk membuat, memiliki, menguasai, menggelarkan, mengangkut, menguji coba, ataupun menggunakan senjata nuklir. Demi melindungi kawasan dari bahaya polusi bahan radioaktif, maka pembuangan bahan radioaktif di darat, di laut, atau melepaskannya ke udara dilarang.
      3.              Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud Damai Penggunaan tenaga nuklir untuk maksud damai diperkenankan asalkan berada dibawah International Atomic Energy Agency Safeguards (Pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional). Adapun pembuangan bahan radioaktif atau limbah nuklir hanya diperkenankan jika sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency. Negara-negara Asia Tenggara juga diwajibkan untuk menjadi pihak pada Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (Konvensi tentang Pemberitahuan Secara Dini Jika Terjadi Kecelakaan Nuklir).
      4.              Badan Pengawas Dalam rangka menegakkan ketentuan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara, dibentuk sebuah Komisi sebagai badan pengawas untuk menjamin dipatuhinya ketentuan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara dan Komite Eksekutif sebagai badan subsidernya. Komite Eksekutif diberi hak untuk bertindak cepat sekiranya terdapat kecurigaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara, termasuk mengirimkan misi pencari fakta.
      5.              Penyelesaian Sengketa Jika terdapat sengketa atas penafsiran ketentuan dalam Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara, hal itu harus diselesaikan melalui cara damai. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan, setiap pihak yang berkepentingan, dengan persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya, dapat meminta diadakannya arbitrasi atau menyerahkan persoalannya kepada Mahkamah Internasional.
      6.              Ratifikasi dan Mulai Berlakunya Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara Pemberlakuan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara memerlukan ratifikasi dan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara berlaku apabila Piagam Pengesahan ketujuh Negara Pihak telah diserahkan kepada Negara Penyimpan Piagam, yaitu Thailand. Guna memelihara integritas Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara, ratifikasi tidak dapat disertai dengan Pensyaratan dan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara berlaku tanpa batas waktu. Namun, setiap pihak berhak untuk mengundurkan diri dari Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara apabila nyata-nyata terjadi pelanggaran oleh pihak lainnya.
      7.              Lampiran Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara Lampiran Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai prosedur dan tata cara bagi misi pencari fakta. Pada mekanisme ini Negara Pihak dapat meminta misi pencari fakta sekiranya diduga adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disetujui bersama dalam Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara. Temuan misi pencari fakta harus dilaporkan kepada Komite Eksekutif yang bertugas menindaklanjuti temuan misi.

      Sekian, kiranya bisa menjawab pertanyaan Mas Boy.

      Salam,
      Eduard

  3. mas, bisa jelaskan mengenai hambatan eksternal dalam pembentukan KBSN di Timur Tengah. (khususnya pengaruh dan kepentingan negara-negara besar)

    • Secara umum situasi keamanan Timur Tengah memang sangat kompleks. Permasalahan / isu pengembangan nuklir itu sendiri memang menjadi salah satu faktor penting yg mewarnai kompleksitas tsb. Betul kata mas Yoga, jika berbicara mengenai faktor hambatan, tentu hal ini tak lepas dr keterkaitan negara-negara besar yg memiliki kepentingan dan pengaruh di kawasan, sebut saja AS dan Russia. 2 aktor dominan yg sejak era Perang Dingin memiliki sensitifitas tersendiri mengenai isu senjata nuklir. Walaupun Perang Dingin sudah usai sejak akhir dekade 80an, namun tanpa disadari isu senjata nuklir tak bisa dilepaskan dan dihapuskan begitu saja dari hubungan 2 negara superpower ini. Russia memang tdk lg dominan secara ekonomi, namun secara sistem persenjataan dan kepemilikan senjata nuklir mereka tetap menempati posisi nomor 2 setelah AS. Belum lagi jika kita mengikutsertakan Cina dalam ‘permainan’ ini, tentu situasi akan menjadi semakin kompleks. Hambatan utama dr KBSN itu sendiri nampaknya masih berada pada pihak Israel dan Iran. Israel sebagai sekutu utama dan ‘big brother’ AS, nampak dengan sangat jelas bahwa selama bbrp dekade terakhir mereka selalu berada dlm ‘perlindungan’ AS, baik dlm pembahasan DK PBB ataupun isu-isu yg melibatkan IAEA. Lain hal dgn Iran, seberapa besar usaha Iran meyakinkan dunia bahwa mereka mengembangkan nuklir u/ tujuan damai, tetap hal ini selalu dianggap sebagai ancaman oleh Israel maupun AS. Mungkin, atas dasar hal tsb, Russia sebagai negara tetangga Iran, yang juga nampak tak begitu bersahabat dgn Israel, seringkali terlibat dlm persaingan dengan AS, persis seperti apa yg terjadi selama era Perang Dingin beberapa dekade yg lalu. Jadi menurut saya, kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yg memiliki level sensitifitas yg tinggi dan rawan akan konflik serta persaingan, isu kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir akan sangat sulit dihapuskan. Pembentukan KBSN akan sangat sulit tercipta selama negara-negara besar bersaing di kawasan ini dan menjadikan negara-negara Timur Tengah sebagai buffer zone mereka.

  4. terimakasih untuk penjelasan & berbagi ilmu kak eduard. kalo boleh tanya, lalu bagaimana post kolonialisme melihat isu tentang proliferasi nuklir ini?
    thx b4

    • Selamat siang, Zipora.
      Terima kasih atas komentar dan pertanyaan yang menarik ini.
      Jujur saya kurang menguasai mengenai konsep-konsep dan teori dlm ilmu hubungan internasional, namun saya akan mencoba sedikit mengomentari pertanyaan Zipora mengenai post-kolonialisme dan isu proliferasi.
      Pada dasarnya, post-kolonialisme dlm HI melihat pola hubungan antara negara dominan dan negara sub-ordinan, atau bisa dikatakan negara-negara superior dgn negara inferior.
      Pada era kolonialisme, banyak terjadi pelbagai bentuk ‘transfer’, baik dlm hal kebudayaan, teknologi, sistem politik, ideologi, dsb. Pada tahap transfer ini lah negara-negara superior menanamkan nilai-nilai yang diadopsi oleh mereka kepada negara-negara inferior. Pada era post-kolonialisme pun masih tercipta semacam sistem kontrol antar negara superior kepada negara inferior. Melihat adanya berbagai fenomena proliferasi (terutama yg dilakukan oleh negara-negara inferior), maka negara superior dengan segera akan kembali menanamkan manuver prefentif maupun preventif, terlebih kepada negara inferior yang memiliki pandangan bersebrangan dgn negara superior. Di sisi lain yang menarik adalah bagaimana negara inferior malah menjadikan isu proliferasi sebagai instrumen untuk mendapatkan perhatian lebih dari negara-negara superior, misalnya saja kita ambil contoh seperti Korea Utara. Ada buku menarik mengenai hal ini, mungkin Zipora bisa mencari buku berjudul ‘The National Security of Small State in A Changing World’ karangan Efraim Inbar dan Gabriel Shefer. Buku itu sangat bagus melihat bagaimana negara-negara kecil menerapkan berbagai kebijakan keamanan nasionalnya yang lebih banyak ditujukan kepada negara-negara besar.
      Mungkin itu tanggapan saya, mohon maaf bila sekiranya tanggapan ini kurang menjawab pertanyaan Zipora.
      Regards, Eduard.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s