[Summary] Working Paper : Mekanisme Penyelesaian Konflik Overlapping Claim Area


Manajemen Wilayah Perbatasan

Pengelolaan perbatasan dapat dikatakan baik apabila ada koordinasi kebijakan dan kecepatan reaksi dalam penanganan sehari-hari maupun pada saat situasi mendesak.[1] Konflik-konflik internasional paling serius dalam sejarah umat manusia seringkali berpangkal dari klaim wilayah yang tumpang tindih di sepanjang garis perbatasan. Penelitian empiris di kemudian hari bahkan menunjukkan bahwa dibandingkan isu lainnya, masalah perbatasan berpotensi dua kali lipat lebih besar untuk tereskalasi menjadi konflik bersenjata. Di berbagai penjuru dunia, kontrol atas wilayah merupakan sesuatu yang diperebutkan tanpa ragu mengorbankan nyawa manusia. Seperti Konflik Kashmir, Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat dan Jalur Gaza, Kepulauan Falkland / Malvinas dan Balkan, adalah beberapa contoh bagaimana perebutan wilayah dapat mengakibatkan pertumpahan darah.

Peta dunia kontemporer seperti sekarang ini bukanlah sesuatu yang statis. Pecahnya Uni Soviet dan Yugoslavia menjadi ilustrasi nyata betapa garis-garis perbatasan dalam peta dunia dapat berubah cepat. Masih terdapat ratusan perbatasan maritim internasional yang belum disepakati oleh negara-negara yang berbatasan. Banyak diantaranya baru berlangsung di tataran diplomasi, namun tidak tertutup kemungkinan hal itu memburuk menjadi konflik yang berujung perang, ‘war starts where diplomacy ends.’[2]

 

NKRI dan Perbatasan

Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis, dimana dari aspek pertahanan dan keamanan, kawasan perbatasan merupakan batas teritorial NKRI yang sangat berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Sementara dari aspek politik, kawasan perbatasan tergolong rawan konflik politis dengan negara tetangga karena adanya persinggungan batas territorial dan yurisdiksi, terutama pada segmen perbatasan yang belum disepakati.

Karakteristik dari masing-masing kawasan perbatasan tersebut berbeda-beda, ditinjau dari sisi potensi kesenjangan dengan negara tetangga, sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang negara, maupun potensi adanya kegiatan eksploitasi sumberdaya secara ilegal. Dengan demikian maka masing-masing kawasan memerlukan penanganan yang berbeda sesuai dengan tantangan khas dan isu strategis yang dihadapinya.

Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, diantaranya adalah mengenai kekayaan sumberdaya alam yang ternyata belum mampu dimanfaatkan secara adil, optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama mereka yang menetap di kawasan perbatasan. Dari aspek infrastruktur, sebagian besar wilayah perbatasan ternyata belum memiliki sarana dan prasarana wilayah yang memadai, sehingga mengakibatkan keterisolasian wilayah dan tidak berkembangnya kegiatan ekonomi, serta potensi terjadinya disintegrasi.

Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ini tidak dapat lagi hanya menggunakan pendekatan pertahanan dan keamanan semata, melainkan harus pula memperhatikan kondisi khas masyarakat dan potensi wilayah setempat.
UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menetapkan bahwa pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan keamanan dan kesejahteraan.  Hal ini  kemudian ditegaskan kembali dalam kebijakan tata-ruang yang menetapkan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, sehingga dengan demikian pengembangan kawasan perbatasan berorientasi kepada kesejahteraan, hankam dan lingkungan.[3]

Overlapping Claim Area dan Mekanisme Penyelesaiannya

Overlapping Claim wilayah maritim pada dasarnya biasa terjadi di wilayah laut suatu negara yang berdampingan. Dalam hukum internasional, penyelesaian atas isu ini dapat dilakukan melalui mekanisme perundingan atau negosiasi.[4] Delimitasi batas maritim merupakan salah satu tujuan dari negosiasi, hal ini ditujukan dalam menentukan dan memperjelas batas-batas wilayah kedua negara yang sedang bersengketa. Kemungkinan untuk mengembangkan kerjasama dengan konsep joint development area / joint development zone juga dipandang sebagai sebuah mekanisme penyelesaian yang dimungkinkan.

 

Negosiasi atau Perundingan.

Negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam penentuan batas maritim, UNCLOS 1982 mendorong negara-negara untuk menentukannya melalui jalur perundingan. Indonesia juga sudah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional. Ketentuan UNCLOS yang mengharuskan negara untuk berunding adalah : [5]

–          Pasal 83 : Penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil.

–          Pasal 74 : Penetapan ZEE antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Sementara itu, ketentuan hukum nasional Indonesia yang mengharuskan Indonesia untuk berunding dalam menentukan wilayah negaranya adalah : [6]

–          Pasal 5 UU No.43/2008 tentang Wilayah Negara : Batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan / atau trilateral mengenai batas darat, laut, dan udara, serta berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan hukum internasional.

–          Penjelasan Pasal 6(3) UU No.43/2008 tentang Wilayah Negara : Penetapan batas wilayah negara dilakukan melalui perjanjian bilateral dan / atau trilateral apabila terdapat dua atau tiga negara yang menyatakan pengakuan atas wilayah yang sama ataupun adanya kemungkinan tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang sama.

–          Pasal 3 UU No.1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia : Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

–          Pasal 3 UU No.5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif : Apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

 

Delimitasi Batas Maritim.

Mengingat lebar masing-masing zona maritim yang bisa diklaim oleh sebuah negara pantai dibatasi oleh jarak tertentu, maka zona yang bisa diklaim oleh negara tersebut sangat tergantung pada jaraknya dengan negara tetangga. Jika sebuah negara pantai tidak memiliki tetangga pada jarak kurang dari 400 M, misalnya, maka negara pantai tersebut bisa mengklaim laut teritorial, zona tambahan dan ZEE tanpa perlu berurusan dengan tetangganya. Meski demikian, kondisi ideal seperti ini jarang ditemukan. Karena posisi geografisnya, Indonesia memiliki potensi klaim maritim yang tumpang tindih dengan sepuluh negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.[7] Adanya persamaan hak dalam hal klaim maritim bagi semua negara pantai memerlukan adanya kompromi. Jika terjadi tumpang tindih klaim maritim, diperlukan adanya delimitasi batas maritim yang melibatkan negara-negara terkait baik melalui negosiasi maupun melalui pihak ketiga seperti International Court of Justice (ICJ). Garis yang disepakati inilah yang akan menjadi batas terluar zona maritim negara-negara tersebut.

Penentuan batas terluar suatu zona maritim sering kali tidak bisa dilakukan secara unilateral/sepihak, melainkan harus secara bilateral ataupun trilateral karena terjadinya tumpang tindih klaim antara beberapa negara. Misalnya untuk kasus Selat Malaka, jika Indonesia menentukan zona laut teritorialnya selebar 12 mil seperti yang ditentukan UNCLOS, maka akan terjadi ’ketidakadilan’ bagi Singapura yang juga berhak atas 12 mil laut teritorial. Oleh karena itu, diperlukan kompromi antara Indonesia dan Singapura untuk menentukan garis yang membagi laut teritorial kedua negara. Proses inilah yang disebut dengan delimitasi batas maritim. Dengan memiliki sepuluh negara tetangga, delimitasi batas maritim adalah pekerjaan besar yang penting artinya bagi Indonesia.[8]


[1] Menjaga Kepentingan Nasional pada Isu-isu strategis yang berpengaruh Terhadap Arah politik Luar Negeri Indonesia pasca Pemilu 2009, http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/72-desember-2009/659-menjaga-kepentingan-nasional-pada-isu-isu-strategis-yang-berpengaruh-terhadap-arah-politik-luar-negeri-indonesia-pasca-pemlu-2009.html diakses pada tanggal 26 Maret 2011

[3] Dr.Suprayoga Hadi MSP, Isu-Isu Strategis Pengelolaan Kawasan Perbatasan, http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/940-isu-isu-strategis-pengelolaan-kawasan-perbatasan.html diakses pada tanggal 23 April 2011

[4] Hikmahanto Juwana, Mencermati Hubungan Indonesia-Malaysia, 2009.

[5] Raden Terry Subagja, Overlapping Claim Blok Ambalat: DasarKlaim dan Mekanisme Penyelesaian, Jurnal Diplomasi Kementerian Luar Negeri Vol.2 No.4, Desember 2010, hlm 72.

[6] Raden Terry Subagja, Overlapping Claim Blok Ambalat: DasarKlaim dan Mekanisme Penyelesaian, Op.Cit.

[7] A.H. Oegroseno, (2009) Indonesia’s Maritime Boundaries, dalam Cribb, R. dan Ford, M. (eds) Indonesia Beyond the Water’s Edge – Managing an Archipelagic State, ISEAS, Singapore

[8] I.M.A. Arsana, (2007) Batas Maritim Antarnegara- Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s