[Interview Section] Prof.Hasjim Djalal : Sejarah Munculnya Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mengelola Konflik Sengketa Wilayah Di Kepulauan Spratly


Sebagai pelengkap, mengingat banyaknya pembaca yang mengomentari dan tertarik pada isu yang pernah saya tulis dalam Working Paper : Indonesia dan Isu Strategis Laut Cina Selatan (Spratly Islands Dispute) , berikut adalah hasil wawancara saya yang pada kesempatan waktu itu datang bersama rekan yang sedang mengerjakan projek mengenai isu ini, dengan salah satu pakar hukum laut dari Indonesia yaitu Prof. Hasjim Djalal, sekedar informasi bahwa Prof. Hasjim merupakan ayah dari Dino Patti Djalal (mantan juru bicara kepresidenan untuk urusan luar negeri, dan sekarang menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat).

Wawancara ini dilakukan di kantor Prof. Hasjim di daerah SCBD, Jakarta, pada pukul 16.00 – 17.30. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari tambahan informasi untuk rekan dalam rangka menyusun penelitian mengenai isu manajemen konflik sengketa kepulauan Spratly.

Pertama-tama, beliau (Prof. Hasjim) menjelaskan mengenai latar belakang munculnya inisiatif Indonesia untuk terlibat dalam proses manajemen konflik di kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Inisiatif ini muncul akibat tingginya intensitas dan potensi konflik yang ada di sana, terutama mengacu pada konflik pada tahun 88 yang terjadi antara Vietnam dan Cina. Lalu juga pada aspek aktor konflik, kepulauan Spratly melibatkan lebih dari 5 aktor negara yang memiliki kepentingannya masing-masing, sehingga kompleksitas pun semakin tinggi dan cenderung protracted. Instabilitas kawasan ini secara tidak langsung menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi Indonesia yang pada saat itu sedang melakukan project pembangunan jangka panjang. Yang pertama kali terlintas dalam benak Indonesia adalah : “Jika ingin membangun sebuah negara, kondisi lingkungan sekitar (concentric circle) merupakan hal utama yang harus diperhatikan”. Atas dasar pemikiran ini, Prof. Hasjim Djalal yang pada waktu itu menjadi pejabat di Kementerian Luar Negeri, memprakarsai munculnya sebuah forum kerjasama informal untuk memberi kesempatan kepada semua aktor konflik agar bisa bernegosiasi tanpa menggunakan kekuatan militer. Namun memang membuat upaya seperti ini bukan lah hal yang mudah dan tidak bisa dilakukan seorang diri tanpa bantuan dari pihak lain.

Banyak negara tertarik akan upaya yang hendak dilakukan Indonesia pada saat itu, terutama negara-negara industri maju yang memiliki kepentingan akan jalur perdagangan laut di Laut Cina Selatan. Negara-negara yang pernah menawarkan kerjasama / sponsor antara lain adalah Jepang, Kanada dan Negara Nordik. Melihat antusias negara-negara besar dalam menawarkan bantuannya, Indonesia semakin mantap untuk menyeleggarakan upaya manajemen konflik seperti ini. Namun yang menjadi permasalahan adalah siapa yang ‘terpilih’ menjadi sponsor untuk menyelenggarakan upaya ini ? Akhirnya pilihan jatuh ke tangan Kanada melalui Univ.British Columbia dan CIDA. Pilihan ini tidak jatuh begitu saja, melainkan atas dasar berbagai pertimbangan politis maupun sejarah. Indonesia menilai bahwa untuk menyelenggarakan sebuah forum kerja sama, baik formal maupun informal, diperlukan mediator yang mampu bersifat netral. Netral dalam hal ini tidak hanya berarti ketidakberpihakan, namun juga berarti bahwa negara mediator tidak memiliki sejarah buruk di kawasan (Jepang memiliki sejarah buruk di kawasan Asia Tenggara atas imperialisme nya pada era Perang Dunia 2). Maka pilihan jatuh ke tangan Kanada, dikarenakan sifat kenetralan tersebut dan juga Prof. Hasjim pernah memegang jabatan sebagai duta besar Indonesia untuk Kanada, sehingga beliau kenal dengan banyak pejabat pemerintahan maupun kalangan akademisi.

Sponsor Kanada melalui CIDA dan Univ.British Columbia berlangsung selama 10 tahun, sesuai dengan perjanjian. Upaya mediasi itu sendiri pertama kali dimulai pada tahun 1990. Mediasi konflik tentu saja tidak akan berjalan lancar jika para aktor konflik tidak menerima intervensi dari mediator, namun pada saat itu semua pihak termasuk Cina, menerima dan menyambut baik upaya Indonesia seperti ini. Pada awalnya memang Cina merasa ragu, hal ini dikarenakan akan rasa takut Cina terhadap negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN akan bersatu melawannya di forum negosiasi, namun Indonesia menjamin bahwa forum ini bersifat informal dan bukan atas nama ASEAN. Begitu pula dengan Taiwan yang memiliki klaim di kepulauan Spratly, Taiwan semangat dan antusias dikarenakan pada forum ini lah mereka dianggap sebagai sebuah negara sendiri, bukan atas nama bagian dari Republik Rakyat Cina.

Upaya perundingan terus berjalan dan diadakan 1 tahun sekali. Perundingan ini melibatkan semua negara ASEAN dalam upayanya memberikan sumbangsih saran dan pandangan teknis mengenai proses negosiasi overlapping claim area di Kepulauan Spratly. Masalah sempat muncul ketika Kanada pada tahun 2000 mengakhiri sponsor nya, hal ini menjadi masalah bagi negara-negara seperti Laos dan Kamboja di bidang dana untuk hadir dalam setiap perundingan. Untuk menyelenggarakan forum pertemuan seperti ini setiap tahunnya, dibutuhkan dana yang cukup besar. Akhirnya Pemerintah Cina dan Taiwan bersedia menjadi sponsor bagi negara-negara yang kurang mampu secara ekonomi untuk hadir setiap tahun dalam perundingan ini. Cina pun lebih menekankan prinsip bilateralisme dalam setiap proses perundingan, mereka sebisa mungkin menghindari multilateralisasi dalam proses perundingan ini.

Proses perundingan terus berjalan, terakhir diadakan pada bulan November tahun 2010 lalu di Bandung. Perundingan tersebut merupakan perundingan yang ke-20. Walaupun sampai saat perundingan ini masih belum mendapatkan persetujuan maupun penetapan batas-batas wilayah, namun upaya Indonesia dalam meredam konflik dapat dikatakan berhasil. Terlihat dari antusiasme para aktor konflik untuk berunding yang mengindikasikan telah terbangunnya sebuah confidence building untuk melakukan negosiasi. Confidence building adalah hal yang sangat penting dibutuhkan setiap negara yang ingin berunding dalam menyelesaikan sebuah masalah. Niscaya dengan terus dilakukannya proses perundingan ini, kelak dapat membuahkan hasil dan mampu menjaga stabilitas keamanan politik dan ekonomi di kawasan Laut Cina Selatan sebagai jalur strategis perdagangan laut internasional.

Selain membahas mengenai upaya Indonesia dalam sengketa kepulauan Spratly, kami pun sempat membahas secara singkat mengenai permasalahan overlapping claim area antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perairan Blok Ambalat. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sedang saya lakukan saat ini dalam sebuah penelitian. Secara keseluruhan, Prof. Hasjim merupakan sosok yang sangat baik, cerdas dan rendah hati. Beliau sangat menguasai setiap permasalahan yang menyangkut hukum laut internasional, beliau pun sangat terbuka terhadap setiap generasi muda yang memiliki interest dan ketertarikan terhadap isu-isu seperti ini. Dan pada akhirnya, rangkaian proses wawancara kami akhiri mengingat rencana Prof. Hasjim yang pada saat itu pergi menjemput Dino di bandara.

 

Regards, Eduard.

One response to “[Interview Section] Prof.Hasjim Djalal : Sejarah Munculnya Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Mengelola Konflik Sengketa Wilayah Di Kepulauan Spratly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s